, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengeluarkan wacana akan mengubah skema pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini karena skema pensiun PNS yang berlaku saat ini sangat membebani anggaran negara.
Direktur Riset Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, rencana Sri Mulyani merombak skema dana pensiun PNS dilakukan lantaran sistem pay as you go yang kini diterapkan dianggap terlalu membebankan APBN.
Baca Juga
Seharusnya, pemerintah tak bisa sembarang mengubah skema pembayaran uang pensiun PNS dan TNI/Polri. Alasannya, pengubahan sekma ini akan menjadi pertaruhan dalam rekrutmen aparatur baru. Rekrutmen baru bisa tidak tertarik untuk menjadi PNS jika skema pensiun dipandang tidak meguntungkan.
Advertisement
"Enggak bisa coba-coba. Dikaji dulu untuk nanti kalau sudah dipastikan dilaksanakan, bisa dilaksanakan secara penuh untuk ASN yang baru," ujar Piter kepada , Minggu (28/6/2022).
Oleh karenanya, ia tak bisa menjawab kapan kebijakan baru pencairan uang pensiun PNS dapat segera diterapkan. "Perlu kajian yang mendalam. Tidak bisa dilakukan tanpa kajian," imbuhnya.
Piter pun mempertimbangkan skema fully funded untuk pembayaran dana pensiun PNS. Melalui skema ini, nantinya uang jaminan hari tua aparatur sipil negara berasal penuh dari iuran yang dilakukan antara pemerintah dengan pegawai itu sendiri.
"Dengan skema ini besaran pensiun bisa ditentukan dan disesuaikan sendiri oleh pegawai. Kalau mau pensiunnya besar, pegawai harus menabung lebih besar," ungkapnya.
Untuk penerapannya, Piter bilang pemerintah bisa meniru apa yang sudah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) yang sudah melakukan perubahan terhadap skema pembayaran uang pensiun pegawai.
Bank Indonesia sendiri telah membentuk Dana Pensiun Bank Indonesia Iuran Pasti (Dapenbi BI), yang memberikan jaminan manfaat pensiun bagi peserta, dimana peserta berhak memilih program pensiunnya sendiri.
"Di beberapa lembaga seperti BI juga melakukan perubahan skema pensiun. Sebelumnya manfaat pasti, sekarang berubah menjadi iuran pasti. Pertimbangannya sama akan beban pengelola dana pensiun tidak terus membesar," tuturnya.
Bagi PNS yang ingin mengurus pensiun dan kenaikan pangkat sistem online sudah dapat digunakan.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sri Mulyani Usul Skema Pensiun PNS Dirombak
![Sah, Jokowi Teken Aturan THR dan Gaji ke-13 PNS](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/uSXdLHx9oPlEOyKZQLx4CyGc6GQ=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2224804/original/047408300_1527065124-20180523-Jokowi-7.jpg)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usul melakukan perombakan pada skema pensiun PNS atau aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, beban belanja anggaran untuk itu memberikan beban berat tersendiri, dimana nilainya mencapai Rp 2.800 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, belanja pensiun di dalam APBN tidak hanya ditujukan kepada para pensiunan PNS di instansi pemerintah pusat, maupun TNI/Polri.
"Bahkan ASN daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh, karena kita masih menggunakan prinsip defined benefit. Artinya, setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defined," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (25/8/2022).
Adapun skema pensiun PNS saat ini memakai sistem pay as you go. Perhitungannya, dana pensiun didapat dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen, plus dana dari APBN.
Skema yang sama juga diterapkan untuk pengumpulan dana pensiun TNI/Polri, namun dikelola oleh PT Asabri.
"Di sisi lain juga, untuk yang disebut policy mengenai pensiun, itu selain pemotongan dari gaji ASN TNI/Polri dan ASN daerah, pemerintah sebagai pemberi kerja seharusnya memberikan iuran juga," imbuh Sri Mulyani.
Advertisement
Risiko Jangka Panjang
Yang terjadi sekarang, ia menambahkan, baik PNS maupun TNI/Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri. Namun untuk dana pensiunnya mereka tidak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh.
"Ketidak simetrian ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," kecam Sri Mulyani.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh elemen pemerintah berpikir serius untuk merombak regulasi mengenai pembayaran dana pensiun. Pasalnya, itu merupakan produk hukum yang berusia cukup tua, yakni sekitar 60 tahun.
"Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reform di bidang pensiunan di Indonesia," seru Sri Mulyani.
![infografis PNS dan pensiunan dapat THR](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/LEOm60xZS_cPVWd-Srz29uIyQEg=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2224942/original/094015700_1527069146-180523_THR_untuk_PNS_dan_Pensiunan.jpg)
Terkini Lainnya
PPPK yang Daftar CPNS Tak Perlu Keluar Kerja? Simak Faktanya
Seleksi PPPK Belum Bisa Rekrut Seluruh Guru Honorer Bergaji Rp 350 Ribu
Pengusaha Usul Pemerintah Bentuk Banyak Koperasi ASN di IKN, Ini Fungsinya
Sri Mulyani Usul Skema Pensiun PNS Dirombak
Risiko Jangka Panjang
PNS
Sri Mulyani
Pensiun
Pensiun PNS
Skema pensiun ASN
Skema Pensiun PNS
Rekomendasi
Seleksi PPPK Belum Bisa Rekrut Seluruh Guru Honorer Bergaji Rp 350 Ribu
Pengusaha Usul Pemerintah Bentuk Banyak Koperasi ASN di IKN, Ini Fungsinya
Pemkab Banyuwangi Buka Lowongan CPNS 2024, Daftar di sscasn.bkn.go.id
Anggaran Kenaikan Gaji PNS 2025 Sudah Disiapkan Sri Mulyani, Prabowo Tinggal Putuskan
Top 3: Gaji PNS Bakal Naik Lagi di 2025
Gaji PNS Naik Lagi 2025, Bakal Diumumkan Prabowo
PNS dan Keluarga Dapat Apartemen di IKN, Kapan Pindah?
Intip Beragam Fasilitas di Rusun ASN, Bakal Manjakan PSN di IKN
CASN 2024 Bakal Angkat Honorer jadi PPPK, tapi Tergantung Budget Pemerintah
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 Agustus 2024
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR
Putusan MK
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Berita Terkini
Heboh Azizah dan Arhan, Buya Yahya Beri 2 Opsi bagi Pasangan yang Selingkuh
Ribut di Jalanan, Polisi Dibacok Pemuda Mabuk di Kupang
Kesal Tidak Diajak Selfie, Pria Ini Aniaya Kekasihnya di Lift Hotel Cengkareng
Putusan Sela Sidang Warga Dago Elos Melawan Muller: Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Dilanjutkan
5 Fakta Menarik The Voyager Golden Record
Derita Warga di Tengah Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang Tak Kunjung Usai, Dihantui Banjir
Kisah KH Hasyim Asy’ari Tak Pernah Ikut Ngaji saat Berguru ke Mbah Kholil Bangkalan, Diungkap Gus Muwafiq
Polisi Geledah Kantor BP Batam, Dokumen Alokasi Hutan Lindung Disembunyikan?
5 Rekrutan Baru yang Tampil Mengesankan di Pekan Pertama Liga Inggris: Termasuk Pemain Manchester United?
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Serba-serbi Tari Legong Lasem, Seni Tari Populer di Bali
Utusan Khusus Presiden Palestina: Normalisasi Hubungan dengan Israel Tak Kurangi Penderitaan Warga Gaza
Kronologi 4 Penumpang Hilang saat Kapal Tenggelam di Perairan Alor, 3 di Antaranya Anak-Anak
Cak Imin Soal Absen dari Panggilan PBNU: Saya Sengaja Tidak Datang
Idrus Marham Bicara Posisi Jokowi di Golkar: Jika Jadi Dewan Pembina, Demi Besarkan Partai