, Jakarta Petisi menolak pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara Nusantara telah ditandatangani lebih dari 21 ribu orang. Jumlah ini tercapai dalam kurun waktu 4 hari pasca petisi dirilis.
CEO dan Co-Founder Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyampaikan petisi ini mendesak Presiden Joko Widodo membatalkan rencana pemindahan dan pembangunan IKN.
Petisi berjudul "Pak Presiden, 2022-2024 bukan waktunya memindahkan ibu kota negara" itu diinisiasi oleh 45 tokoh menggalang dan diorganisasikan oleh Narasi Institute dan digalang melalui situs change.org. Petisi tersebut ditujukan ke Presiden Jokowi, DPR, DPD dan MK.
Advertisement
Achmad mengatakan ada pesan yang mengartikan antusiasme publik terhadap petisi tersebut, pertama adalah publik menilai telah terjadi sumbatan aspirasi masyarakat dalam penyusunan UU IKN.
"Kedua, Tingginya antusiasme publik terhadap petisi berarti melonjaknya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga parlemen dan pemerintah terkait pembangunan IKN yang dirasakan tidak tepat waktunya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (9/2/2022).
"Ketiga, antusiasme publik terkait petisi juga berarti publik melihat terjadi persekongkolan gelap yang perlu dilakukan perlawanan bersama yang masif melalui kanal lain karena kanal demokrasi yang ada, sudah tidak dapat dipercaya." tambahnya.
Keempat, ia menilai publik merasakan penderitaan yang luar biasa dari pandemi dan kesulitan ekonomi. Namun pilihan pemerintah malah menghamburkan uang dan bukan menangani kesehatan publik malah justru memprioritaskan proyek yang syarat kepentingan elit oligarki.
Pakar kebijakan publik ini menilai Presiden seharusnya mendengar petisi tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi aspirasi publik tersebut.
Sementara, Prof Didin S Damanhuri sebagai salah satu inisiator mengatakan antusias publik dalam petisi IKN menunjukan bahwa proses pembuatan UU IKN kemarin cacat aspirasi publik.
"Tingginya angka penandatangan petisi IKN menunjukan publik merasa tidak dilibatkan dalam pemindahan dan pembangunan IKN, ada cacat aspirasi di sana," Ujar Didin S Damanhuri.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan lokasi titik pusat Ibu Kota baru berada di dataran tinggi di puncak bukit di Sepaku, Kabupaten Paser Utara, Kalimantan Timur. Kompleks pemerintahan pun akan dibangun di sekitarnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Belum Ada Nomor
![Mengintip Sarana Transportasi di Ibu Kota Baru RI](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) belum memiliki nomor meski lebih dari dua pekan disahkan pemerintah dan DPR yaitu pada 18 Januari silam. Ini berarti UU IKN belum berlaku sampai 18 Februari mendatang.
"Hal itu terjadi mungkin karena Presiden tidak firm untuk memberikan tandatangan sebagaimana Presiden tidak menandatangani UU KPK beberapa waktu yang lalu," kata Achmad.
Achmad menilai ini bukan kejadian baru, hal yang sama terjadi saat pengesahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga mengundang atensi publik.
Sebelumnya, RUU KPK tidak ditandatangani oleh Presiden karena kalangan tokoh mendatangi istana dan menyampaikan keberatannya atas RUU KPK tersebut. Namun akhirnya RUU KPK menjadi UU KPK meski Presiden tidak menandatanganinya karena aturan menyatakan Jika presiden tak kunjung menandatangani dalam waktu 30 hari, RUU itu tetap sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
"Bisa jadi Presiden sedang tersandera oleh berbagai kepentingan di istana," katanya.
Achmad menyatakan ada setidaknya dua kepentingan yang ada di istana. Satu kepentingan yang ingin segera menjalankan UU IKN yaitu para Menteri yang dekat dengan oligarki pengusaha. Satu kepentingan lainnya adalah para menteri yang memandang permintaan IMF untuk negara berhati-hati terkait masa depan keuangan negara, perlu didengarkan.
"Karena ada dua kepentingan tersebut, Presiden menjadi tidak firm terhadap pembangunan IKN dapat berjalan," ujar dia
Meski demikian, ia menduga bisa jadi istana sedang bersiasat agar pengajuan formil dan materil UU IKN ke Mahkamah Konstitusi dapat tertunda karena UU IKN secara formal belum dinomorkan.
"Bila istana bersiasat seperti UU KPK maka publik kali ini tidak akan buying siasat Presiden tersebut, ini artinya langkah Presiden terebut malah mengurangi kredibilitas proses pangambil keputusan di istana," katanya.
ANH mengingatkan pemindahan dan pembangunan IKN tidak boleh serampangan dilakukan. Ia menilai pemindahan dan pembangunan IKN hanya dapat dilakukan bila PPKM tidak diberlakukan lagi dan ekonomi sudah tumbuh setidaknya 5 persen per tahun.
"Bila Presiden nekat melaksanakan pemindahan dan pembangunan IKN maka Presiden dapat dinilai tidak memiliki sense of crisis dan dinilai bukan sosok negarawan," tukasnya.
Terkini Lainnya
Belum Ada Nomor
Ibu Kota Negara Baru Nusantara
Petisi
Ibu Kota Baru
Ibu Kota Negara
Ibu Kota Negara Nusantara
IKN
Revisi UU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Bahlil Lahadalia
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar Batal Usung Andra-Dimyati di Pilgub Banten, Bahlil Sudah Komunikasi ke KIM
Usung Kader PDIP Jadi Cawagub Airin, Bahlil: Jangan Khawatir, Kami Tak Minta Pak Ade Tukar Baju Kuning
Viral Foto Bahlil dengan Miras, Kader Muda Golkar Laporkan Penyebar ke Polisi
Airin Diusung PDIP di Pilgub Banten, Bahlil Buka Suara
Monkeypox
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
Haruskah Saya Mendapatkan Vaksin Mpox Jika Saya Menderita Mpox? Ini Jawabannya!
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Banyak Industri Rokok Terancam Gulung Tikar, Petani Tembakau Was-Was
Menhub Minta Angkot Beralih Pakai Mobil Listrik, Pemerintah Bantu Apa?
Marak Judi Online, Rekening Karyawan Pos Indonesia Dipantau PPATK
Seluruh Bank Umum Wajib Umumkan Suku Bunga Dasar Kredit, Bisa Lewat Kanal Digital atau Media Elektronik
Roadmap IT LKPP: Langkah Strategis Menuju Transformasi Digital 2025-2029
MotoGP Mandalika 2024 Bidik Perputaran Uang Rp 4,3 Triliun
Bos Bapanas Minta BUMN Pangan Punya Anggaran Khusus Serap Produksi Lokal
Harga Emas Antam Tak Berubah Sejak Sabtu, Mau Borong Sebelum Melonjak?
Harga Minyak Mentah Terbang, Terbaik dalam 2 Pekan
Bahlil Pastikan Tagih Denda ke Perusahaan Tambang yang Mandek Bangun Smelter
RUU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Berita Terkini
7 Ciri-Ciri Seseorang yang Benar-Benar Mencintaimu, Tanda-Tanda Perhatian yang Perlu Diketahui
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Minat Jadi CPNS? Simak Kumpulan Hoaks Pendaftarannya Biar Tak Tertipu
Jepang: Pelanggaran Wilayah Udara oleh Pesawat Pengintai China Tidak Dapat Diterima
Dani Mardani-Fitria Pamungkaswati Dapat Rekomendasi PDIP dan PAN di Pilkada Kota Cirebon 2024
Lawan Eks Panglima TNI di Pilkada Jateng, Komjen Luthfi Ingin Hilangkan Aura Persaingan
Penutupan Bursa Transfer Makin Dekat, Manchester United Ingin Selesaikan Empat Transfer dalam 5 Hari
Kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia Berpotensi Datangkan Banyak Wisatawan, Termasuk Saat Misa di GBK
Data Medsos Orang yang Sudah Meninggal Dunia Rentan Dicuri, Berbahaya?
Gerindra Bakal Usung 15 Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024 di Lampung
4 Resep Tutut Kuah Pedas, Hidangan Lezat dari Sawah ke Meja Makan
Menteri Basuki: Pembangunan IKN Enggak Main-Main
Luna Maya Resah dengan Kondisi Politik Indonesia saat Ini, Minta Media Jadi Garda Terdepan Awasi Putusan MK
Sekjen Gerindra Akan Antar Langsung Pasangan Rahmat Mirzani Djausal-Jihan Nurlela Daftar ke KPU