, Jakarta Reformasi perpajakan besar-besaran akan dimulai tahun depan. Hal ini lantaran telah disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Salah satu yang akan diimplementasikan adalah penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Baca Juga
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie OFP mengatakan soal kemanan data, masyarakat tidak perlu menghawatirkannya. Menurutnya, hal itu sedang disusun oleh Pemerintah dan DPR dalam bentuk UU.
Advertisement
"Secara teknologi dapat diantisipasi dengan mengikuti perkembangan kemajuan teknologi," kata Dolfie kepada , pada Senin (11/10/2021).
Dolfie menambahkan, integrasi data akan dilakukan secara cermat dan didukung dengan sarana dan prasarana teknologi yang baik; kerahasiaan data dan informasi NIK menjadi atensi yang utama.
Dalam pernyataan terpisah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, MH Said Abdullah mengatakan bahwa DPR dan pemerintah telah menyepakati rencana pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi.
"Saya kira ini langkah fondasional sebagai payung hukum untuk mengantisipasi berbagai penyalahgunaan data pribadi yang kerap kali muncul belakangan ini. Selain itu kita juga punya Badan Siber yang kita harapkan bisa bekerja lebih bagus mengorganisasikan berbagai Kementerian/Lembaga dan Pemda untuk pengamanan data, khususnya data pribadi warga negara dan data penting negara," bebernya.
* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 48 Tahun 2020 untuk menarik pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% dari perusahaan digital di Indonesia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sri Mulyani: Informasi NIK Jadi NPWP Sering Dipelintir
![Menteri Keuangan Sri Mulyani](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/HfeAh_xxu44d9VNyHjcF6dzhv7M=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3470295/original/032674300_1622566750-Sri.jpg)
Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) akan mengintegrasikan nomor induk kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Itu agar pembayaran pajak untuk wajib pajak orang pribadi bisa lebih terpantau secara administratif.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencermati, banyak masyarakat yang salah paham akan asumsi bahwa setiap pemegang KTP nantinya akan dikenai pungutan pajak.
"UU PPh itu untuk wajib pajak orang pribadi, dan sering dipelintir bahwa setiap punya NIK langsung bayar pajak. Saya ingin tegaskan dengan UU HPP," ujar Sri Mulyani dalam sesi teleconference, Kamis (7/10/2021).
Bendahara Negara lantas menjelaskan, setiap orang pribadi yang punya pendapatan Rp 4,5 juta per bulan, atau 54 juta orang pribadi belum menikah alias single per tahun, itu tidak kena pungutan pajak atau disebut Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
"Jadi kalau masyarakat miliki NIK jadi NPWP dan miliki pendapatan Rp 4,5 juta per bulan atau 54 juta per tahun, dia PPh 0 persen," terang Sri Mulyani.
"Ini untuk meluruskan, seolah-olah ada mahasiswa yang baru lulus, belum bekerja suruh bayar pajak, itu tidak benar," tegasnya.
Sri Mulyani menyampaikan, kategori kelompok masyarakat yang PTKP tidak diubah, yakni tetap Rp 54 juta per tahun, plus Rp 4,5 juta untuk pasangan dengan tanggungan 3 orang anak.
"Tambahan sebesar Rp 4,5 juta diberikan untuk wajib pajak yang kawin dan masih ditambah Rp 4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang," terangnya.
Terkini Lainnya
Status NE pada NPWP: Apa Artinya dan Apa yang Perlu Anda Ketahui
Dapat Harta Warisan, Wajib Bayar Pajak?
Cara Pemadanan NIK NPWP, Langkah Penting Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien
Sri Mulyani: Informasi NIK Jadi NPWP Sering Dipelintir
NPWP
DPR
UU HPP
NIK
kemanan data
Data
Perpajakan
Rekomendasi
Dapat Harta Warisan, Wajib Bayar Pajak?
Cara Pemadanan NIK NPWP, Langkah Penting Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien
668 Ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP, Bagaimana Nasibnya?
Anies Baswedan
Pramono Bakal Ajak Diskusi Mantan Gubernur Jakarta, dari Bang Yos hingga Anies
Pramono Anung: Peninggalan Mas Anies di JIS Sudah Baik, Cuma Kurang Infrastruktur
Golkar soal Anies Baswedan Berniat Buat Partai: Jangan Hanya Mau Dapat Kekuasaannya
Anies Sebut Parpol Tersandera Kekuasaan, PKB: Itu Pengetahuan Umum
Ragam Hoaks Seputar Anies Baswedan, Simak Faktanya
Rano Karno
Rano Karno Bawa Bunga Matahari saat Ziarah ke Makam Benyamin Sueb, Pakai Backsound Lagu Sal Priadi di Video Instagram
Janji 3 Bakal Cagub Jakarta untuk Persija dan Jakmania
Rano Karno: Kita Ngurusin Kota Macet Saja Dulu, Enggak Usah Muluk-Muluk
Rano Karno Setuju JIS Jadi Markas Persija Jakarta
Monkeypox
Waspada Mpox, Kapal dari Luar Negeri yang Masuk Pelabuhan Panjang Harus Dikarantina Sementara
Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan Mpox pada Penumpang Internasional, Siapkan Ruang Isolasi Khusus
Masyarakat Was-Was soal Mpox, Menkes Budi: Tenang, Terpenting Berperilaku Baik
Mengenal Gejala dan Cara Cegah Monkeypox, Virus Cacar Monyet yang Sedang Viral
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Tanggal Merah Libur Nasional September 2024, Peringati Apa?
Tarif Cukai Rokok Siap-Siap Naik Lagi, Apa Saja Dampaknya?
Masyarakat Ekonomi Kelas Menengah Turun, Ternyata Ini Penyebabnya
Indonesia Deflasi 4 Bulan Berturut-turut, Ini Rinciannya
Rupiah Dibayangi Rilis Data Tenaga Kerja, Potensi Pelemahan Terbuka
Kemnaker Ingatkan Peserta CPNS Waspadai E-Materai Palsu, Begini Cara Ceknya
Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Ekonom: Orang Mampu Memang Seharusnya Tak Dapat Subsidi!
Langkah Bank Sentral Asia Pasifik Hadapi Sistem Keuangan Global Makin Dinamis
Eskalator Pertama Stasiun Pasar Senen Bisa Digunakan, Masyarakat Kini Lebih Nyaman saat Menyeberang
Antidumping Udang yang Dikenakan AS Bikin Volume Ekspor Indonesia Anjlok
Pilkada 2024
Kapolresta Mamuju Ajak Warga Hindari Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Pilkada 2024
Pramono Anung Terima Perwakilan Warga: Hari Ini Kita Belanja Masalah
Bila Terpilih, Pramono Anung Siap Jika Nanti Ada Kebijakan Tak Populer yang Diambil
Ridwan Kamil: Kampanye Kita Memberi Solusi, Bukan Menjelekkan
Ridwan Kamil Ingin Buat Aplikasi hingga Mobil Curhat di Jakarta
Berita Terkini
Pekerja di Taman Hiburan Australia Diserang Harimau, Alami Luka Serius
Latihan Bersama TNI AD dan Singapore Armed Force (SAF) Resmi Dibuka
Hujan Deras di Kota Bogor, 2 Mobil Ringsek Tertimpa Pohon Tumbang
Cek Fakta: Tidak Benar Penemuan Gua Raksasa di Bawah Ibu Kota Malaysia Kuala Lumpur
Nico Williams Buka Peluang Tinggalkan Athletic Bilbao, Mau Pindah ke Mana?
Mengenal Bernard Arnault, Miliarder Pemilik Lebih dari 70 Merek Mewah Dunia
Buruh Sawit di Toili Sulteng Ditemukan Tewas di Lokasi Perkebunan
Film Operation Fortune: Ruse de Guerre, Aksi Jason Statham Jadi Agen Rahasia
Siap Kunjungi Jakarta, Ini 6 Fakta Penyanyi Amerika Ne-Yo yang Penuh Prestasi dan Punya Segudang Hit Lagu R&B
Ibu di Sumenep Antarkan Anak Kandung untuk Disetubui Kepala Sekolah, Begini Kronologinya
Ridwan Kamil - Suswono Luncurkan Slogan Kampanye: Jakarta Baru, Jakarta Maju
Ada 30 Kasus Pelecehan Seksual di KRL per Januari-Agustus 2024
Indonesia dan Mozambik Bentuk Task Force Konkretkan Kerja Sama Tambang hingga Kesehatan
Saksi Yudha Arfandi Sebut Tamara Tyasmara Sering Menyakiti Diri Sendiri