, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tetap akan menggelar mogok kerja nasional pada 6-8 Oktober 2020. Di mana 32 serikat buruh dan beberapa federasi serikat buruh lainnya siap bergabung dalam unjuk rasa mogok kerja nasional ini. Mogok kerja ini untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, mogok kerja nasional ini dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4. Dalam aturan ini disebut bahwa fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.
“Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (6/10/2020).
Advertisement
Mogok nasional ini akan diikuti 2 juta buruh dari rencana sebelumnya adalah 5 juta buruh. Buruh yang akan mogok kerja nasional ini meliputi sektor industi seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen.
Selain itu juga sektor elektronik dan komponen, industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.
Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, Cilegon, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan. Berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.
Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.
“Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat,” tegasnya.
Dalam aksi mogok nasional, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.
“Sementara itu, terkait dengan PHK, sanski pidana kepada pengusaha, dan TKA harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003,” pungkasnya.
Saksikan video pilihan berikut ini:
RUU Cipta Kerja dikhawatikan akan mengancam pekerja.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Mampu Ciptakan Lapangan Kerja Baru
![FOTO: Diwarnai Aksi Walk Out, DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Jadi Undang-Undang](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/oZ46ThbPzPwegx6ZHfqJgMteU20=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3258461/original/003133000_1601901919-20201005-Omnibus-Law-Cipta-Kerja-3.jpg)
Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyambut baik keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang telah mengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya keputusan ini tepat dan sejalan dengan Pidato Pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 lalu.
Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah dengan adanya bonus demografi. Namun untuk merealisasikan hal tersebut Indonesia dihadapkan pada tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana kesiapan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja.
Menurut Airlangga, salah satu cara untuk meyediakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyakan adalah dengan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri. Namun permasalahan yang seringkali ditemui adalah masih banyak aturan yang tumpang tindih dan mempersulit.
“Namun tantangan terbesar adalah bagaimana kita mampu menyediakan lapangan kerja dengan banyaknya atauran atau hiper regulasi kita memerlukan penyederhanaan sinkronisasi,” kata Airlangga dalam sidang Paripurna, di Jakarta, Senin (5/10/2020).
Atas dasar itu, kehadiran UU Cipta Kerja bisa menurutnya bisa menjadi solusi. Karena dengan adanya UU Cipta Kerja ini bisa menghapus dan menyederhanakan UU yang mempersulit investasi.
“Untuk itulah diperlukan UU Cipta Kerja yang mengubah atau merevisi beberapa UU yang menghambat pencapaian tujuan dan penciptaan lapangan kerja. UU tersebut sekaligus sebagai instrumen dan penyederhanaan serta oeningkatan efektivitas birokrasi,” jelasnya.
Terkini Lainnya
Saksikan video pilihan berikut ini:
Pemerintah Klaim UU Cipta Kerja Mampu Ciptakan Lapangan Kerja Baru
Omnibus Law UU Cipta Kerja
RUU Cipta Kerja Disahkan
Omnibus Law RUU Cipta Kerja
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Disahkan
Pramono Anung
5 Pernyataan Pramono Anung Terkait Pencalonannya di Pilkada Jakarta 2024, Siap Bertarung
KPU Jakarta: Pemeriksaan Kesehatan Pramono-Rano 30 Agustus, RK-Suswono 31 Agustus
3 Fakta Terkait Pramono Anung-Rano Karno Daftar ke KPU Maju di Pilgub Jakarta 2024
KPU Jakarta: Berkas Pendaftaran Pramono-Rano dan RK-Suswono Lengkap
Pesan Megawati untuk Pramono Anung-Rano Karno Sebelum Daftar Pilkada Jakarta
Rano Karno
KPU Jakarta: Pemeriksaan Kesehatan Pramono-Rano 30 Agustus, RK-Suswono 31 Agustus
3 Fakta Terkait Pramono Anung-Rano Karno Daftar ke KPU Maju di Pilgub Jakarta 2024
KPU Jakarta: Berkas Pendaftaran Pramono-Rano dan RK-Suswono Lengkap
Pesan Megawati untuk Pramono Anung-Rano Karno Sebelum Daftar Pilkada Jakarta
Meski Didukung Satu Partai, Pramono Optimistis Menangkan Pilkada Jakarta
Monkeypox
WHO: Butuh Rp1,3 Triliun untuk Tangani Mpox 6 Bulan ke Depan
Antisipasi Monkeypox, 1.600 Dosis Vaksin Mpox Bakal Tiba Pekan Ini
Perkuat Deteksi Mpox, Anggota Komisi IX DPR RI Sarankan Active Case Finding
Waspada Mpox Jelang Indonesia-Aftica Forum di Bali, Jokowi Minta Ada Pencegahan dan Protokol Kesehatan
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Ribuan Ojol dan Kurir Demo 29 Agustus 2024 Protes Potongan Tarif yang Tak Adil
Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka September-Oktober, Siap-Siap!
Beli Tiket Pesawat via Mobile Banking BRImo Sekarang, Lagi Ada Cashback 50 Persen
Kawasan Monas jadi Tempat Gala Dinner Tamu ISF 2024
Tekan Konsumsi Batu Bara, PLTU Ombilk Pakai Serbuk Kayu jadi Bahan Bakar
Top 3: Warga Jakarta Diminta WFH Kamis 5 September 2024
Rupiah Tergelincir terhadap Dolar AS Hari Ini 28 Agustus 2024, Apa Sentimennya?
Pembangunan Rumah di Indonesia Masih Seret, Ternyata Ini Masalahnya
Swiss: Tingginya Utang AS dan Eropa Bahaya bagi Stabilitas Keuangan Global
Rincian Formasi CPNS 2024 yang Ditawarkan Kementerian dan Lembaga Negara
Pilkada 2024
Transformasi Gaya Alam Mbah Dukun yang Daftar Jadi Wakil Wali Kota Banjar di Pilkada 2024
Riau Kerahkan 6.756 Polisi Amankan Tahapan Pilkada Serentak
KPU Kota Sukabumi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Disopiri UAS, Abdul Wahid dan SF Hariyanto Daftar Pilkada 2024 ke KPU Riau
Diiringi Banteng Hitam, Pasangan Edi-Rendi Mendaftarkan Diri ke KPU Kutai Kartanegara
Dharma-Kun Daftar Pilgub Jakarta 2024 di Jalur Independen Besok Kamis Malam
Berita Terkini
Kisah KH Wahab Chasbullah Muda Diteriaki 'Macan' oleh Mbah Kholil Bangkalan, Kelak jadi Ulama Besar dan Pemberani
Jimly Asshiddiqie Minta Warga Tidak Khawatir dengan Calon Independen di Pilkada Jakarta
Menikmati Keindahan Desa Wisata Bugisan Klaten Jawa Tengah
Transformasi Gaya Alam Mbah Dukun yang Daftar Jadi Wakil Wali Kota Banjar di Pilkada 2024
Duduk Seperti Ini Bisa Menjadi Penyesalan di Hari Kiamat, Kata Habib Novel
Viral Poster Dukung Anies di Pilkada Jakarta 2024, PKB: Itu Tidak Benar, Hoaks
Diperiksa Terkait SPPD Fiktif, Wakil Ketua DPRD Riau Mengaku Lega
Mengenal Io, Bulan Jupiter yang Penuh Gunung Berapi
Syifa Hadju Bantah Suntik Putih dan Oplas, tapi Akui Skin Tone-nya Berubah
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 29 Agustus 2024
Imigrasi Ranai Lakukan Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Kapal Asing di Perairan Sedanau
Masya Allah.. Golongan Ini Duduk di Kursi Permata Yaqut Dekat 'Arsy' di Hari Kiamat, Apa Amalannya di Dunia?
Tahu-Tahu Tarif Listrik di Batam Naik, Warga Protes
Jokowi Minta Demonstran Dibebaskan, YLBHI: Jangan Ada Lagi Kekerasan
Resmi Tinggalkan Manchester United, Hannibal Mejbri Ucapkan Pesan Menyentuh