, Jakarta - Manajer Advokasi Yayasan Equalizer Indonesia Tomo meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus merilis data lembaga keuangan yang mendanai korporasi terindikasi dan terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Lembaga keuangan (bank) yang memberi dana kepada korporasi pembakar hutan dan lahan harus bertanggung jawab atas dana publik (termasuk nasabah yang terpapar asap) yang mereka kelola (tersimpan) dan yang mereka salurkan kepada korporasi tersebut.
"Pemerintah tak mau sampaikan perusahaan yang melanggar karhutla, itu harus dibuka. OJK juga penting membuka bank-bank BUMN yang jadi donatur kepada perusahaan yang terindikasi lakukan kebakaran hutan," tuturnya di Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Advertisement
Baca Juga
Di sisi lain, Direktur Eksekutif Sawit Watch Inda Fatinaware mengatakan Pemerintah harus berani memutuskan perusahaan yang terindikasi melakukan kejahatan lingkungan dan dicoret dari daftar pemasok biofuel.
"Korporasi wajib memastikan keselamatan dan kesehatan buruh di situasi asap. Menindak tegas semua pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan mencabut ijin usaha yang sudah diberikan tanpa terkecuali," kata dia.
"Jadi Pemerintah harus segera memperbaiki tata kelola hutan dan lahan dengan review izin, penegakan hukum, dan sanksi tegas bagi korporasi. Sekaligus memohon maaf kepada masyarakat hukum adat atas tuduhan pembakaran lahan," lanjutnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Provinsi Riau dalam kondisi siaga darurat kabut asap, upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan terus dilakukan. Meskipun titik apai telah berkurang menjadi 24 titik api, namun provinsi Riau menerima kiriman kabut asap dari Jambi dan Sumsel.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
BNPB Usul Cabut Izin Usaha Perusahaan Pembakar Hutan
![anpa Masker, Jokowi Tinjau Lokasi Kebakaran Hutan di Pekanbaru](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/uOiBx_Pwniwpq8_2cdmylyuitdM=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2913734/original/062027500_1568709909-20190917-Jokowi-Pekanbaru-4.jpg)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengusulkan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk menindak tegas korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Dia bahkan mengusulkan agar perusahaan yang terbukti bersalah dapat dicabut izinnya.
"Kita berharap ada sanksi yang tegas. Saya sampaikan kepada Bu Menteri (Menteri LHK) kalau bisa di samping ada penegakan hukum, ada juga mencabut izin," kata dia, saat ditemui usai Rakor Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (21/8/2019).
Dia menegaskan, bahwa kebakaran lahan merupakan masalah akut yang terus berulang. Karena itu butuh tindakan serius serta tegas dalam mengatasinya.
BACA JUGA
"Karena ini saya katakan ini ancaman permanen. Masa setiap tahun kita begini terus. Biaya keluar, tenaga habis, waktu tersita, Presiden sampai berapa kali turun tangan. Kan malu kita. Masa urusan begini tiap tahun Presiden turun tangan. Masa kita nggak bisa selesaikan," tegas Doni.
Dia menjelaskan, kini proses pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan tepat. Dengan bantuan teknologi pihak bisa menentukan koordinat yang mengalami kebakaran.
Dari situ, lanjut Doni, dapat pula ditemukan pemilik lahan apakah perorangan atau milik korporasi. "Jadi kami BNPB menemukan koordinat titik yang terbakar. Lantas ada foto ada video. Ada Prediksi berapa luas tanah yang terbakar. Nanti data lapangan ini kami kirimkan ke LHK untuk dicocokkan sehingga nanti akan ketemu di titik itu kebakaran di koordinat berapa, itu lahan milik siapa, di korporasi atau milik perorangan. Kalau nanti sudah beralih kepemilikan pun nanti datanya ada," urai dia.
"Yang bertanggung jawab mengamankan lahan itu kan sudah milik korporasi. Jadi ada milik korporasi ada milik masyarakat. Nanti tinggal kita lihat mana yang punya masyarakat mana milik korporasi," tandasnya.
Terkini Lainnya
Presiden Jokowi Janji Tindak Tegas Pembakar Hutan dan Lahan di Riau
BNPB Usul Cabut Izin Usaha Perusahaan Pembakar Hutan
Jadi Tersangka Pembakar Hutan, Direktur Perusahaan Lawan Polisi
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
BNPB Usul Cabut Izin Usaha Perusahaan Pembakar Hutan
OJK
Perusahaan Pembakar Hutan
Perusahaan Pembakar Lahan
Revisi UU Pilkada
Tarif Endorse Raffi Ahmad yang Mendadak Kehilangan Puluhan Ribu Pengikut di Instagram Bikin Elus Dada
Jokowi Tanggapi Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tegaskan Tak Akan Keluarkan Perppu Pilkada: Enggak Terpikirkan
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
HMI Blora Turun ke Jalan Ikut Kawal Putusan MK dan Tolak Politik Dinasti Jokowi
Soal Kisruh Revisi UU Pilkada, Bos Apindo Enggan Ikut Campur Politik
Bahlil Lahadalia
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Hasto PDIP Sentil Ucapan Bahlil soal Raja Jawa: Kita Sistem Presidensial
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Monkeypox
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Persebaya Surabaya vs Barito Putera
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Panasnya Suhu Politik Bakar Rupiah
Buruh Batal Demo RUU Pilkada di Senayan Hari Ini, KSPI: Kita Lihat Dinamika di DPR
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Buruh Tak Jadi Geruduk Senayan Hari Ini
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Kemenag Buka Ribuan Formasi CPNS 2024, Ini Rinciannya
Mayoritas Anak Muda Jarang Menabung
Harga Emas Antam Anjlok, Waktunya Borong?
Indeks Persaingan Usaha Pertambangan Rendah, KPPU Panggil MIND ID Cs
Aturan Pemerintah Hambat Investasi Daerah, Apindo Undang Rosan hingga Menaker
37.761 Pelamar Serbu Pendaftaran CPNS 2024, Cek Rinciannya
RUU Pilkada
Gerindra Duetkan Luthfi-Taj Yasin di Jateng, Qodari: RUU Pilkada Tidak Lanjut, KIM Ikut Keputusan MK
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
DPR Bentuk Tim untuk Cek Korban Luka Akibat Demonstrasi Tolak RUU Pilkada
50 Demonstran Tolak RUU Pilkada Di Polda Metro Dibebaskan, Dasco: Kami Sebagai Penjaminan
Keberhasilan Rakyat Batalkan Revisi UU Pilkada Jadi Sorotan Media Asing
Berita Terkini
Persiapan Misi PBB, 33 Prajurit Kostrad Pindah Satuan
Bukan Kaesang, PAN Juga Pastikan Dukung Luthfi-Gus Yasin Di Jawa Tengah
Mobil Tentara Belanda Tiba-Tiba Mogok setelah Melewati Mbah Sholeh Darat, Kisah Karomah Wali
Pendapatan Lisa BLACKPINK Diperkirakan Mencapai Rp9,6 Miliar per Unggahan di Instagram
KontraS Aceh dan RMCN Gagas Kontes Seni Rohingya - Aceh
Mohon Siapkan 1 Orang di Rumah jadi Kebanggaan di Hadapan Allah Kata UAH, Syafaat untuk Keluarganya di Hari Kiamat
Artis Yuyun 'Jin dan Jun' Mengaku Diperas Oknum Penyidik Bandara Soetta, Ini Respons Kapolres
Kena Tipu Dukun Cabul, Janda di Lampung Rugi Rp88 Juta
Fakta-Fakta Alpha Hydrae, Si Raksasa Jingga
Konsisten Dukung Prabowo, Jokowi Ingatkan Gerindra Tambah Jatah Menteri untuk PAN
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Sabtu 24 Agustus 2024
Diduga Libatkan Pejabat Lain, Kasus Penipuan Proyek Adik Bupati Lampung Timur Didalami
Tarif Endorse Raffi Ahmad yang Mendadak Kehilangan Puluhan Ribu Pengikut di Instagram Bikin Elus Dada
Kisah Ustadz Fadlan Ditombak saat Berdakwah di Pedalaman Papua, Endingnya Kepala Suku Mualaf
PBNU Beber Hasil Kajian soal Pansus PKB, Ini 5 Temuannya