, Jakarta - Pemerintah merilis pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana teken Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 10 Mei 2019.
Hal ini juga mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang indeks profesionalitas PNS.
Advertisement
"Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi instansi pusat dan instansi daerah dalam melaksanakan pengukuran indeks profesionalitas PNS secara sistematis, terukur dan berkesinambungan," bunyi pasal 2 ayat (2) peraturan ini, seperti dikutip dari laman Setkab, yang ditulis Rabu (12/6/2019).
Baca Juga
Berdasarkan peraturan ini, pengukuran indeks profesionalitas PNS dilaksanakan di seluruh instansi pusat dan daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan PNS pada masing-masing instansi.
Adapun kebijakan umum dalam pengukuran indeks profesionalitas PNS, menurut peraturan ini, dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (PANRB).
Sedangkan tata cara dan pelaksanaan pengukuran indeks profesionalitas PNS dilaksanakan oleh BKN.
Dalam peraturan ini, kriteria pengukuran tingkat profesionalitas PNS diukur melalui indikator atau dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Hari pertama kerja usai lebaran bagi PNS jatuh pada Senin (10/6) mendatang.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Indikator dari Kualifikasi hingga Kompetensi
![Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/0sy5beb5iDiolAr5mpN_dvzSpRw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2824833/original/044357200_1560140446-20190610-Hari-Pertama-Kerja_-PNS-DKI-Langsung-Aktif-Bekerja4.jpg)
Kualifikasi digunakan untuk mengukur data, informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi hingga rendah. Diperhitungkan 25 persen dari keseluruhan pengukuran.
Pada indikator kualifikasi digunakan untuk mengukur data, informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Pada indikator ini penilaian diperhitungkan sebesar 25 persen dari keseluruhan Pengukuran.
Instrumen pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaian, menurut peraturan ini adalah:
a. bobot nilai sebesar 25 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
b. bobot nilai sebesar 20 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
c. bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
d. bobot nilai sebesar 10 bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
e. bobot nilai sebesar lima bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
f. bobot nilai sebesar satu bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.
Sementara, pada penilaian kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 40 persen dari keseluruhan Pengukuran.
Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. diklat kepemimpinan; b. diklat fungsional; c. diklat teknis; dan d. seminar, workshop, magang, kursus dan sejenisnya.
Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini, adalah: a. bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
Kemudian b.bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki.
Adapun instrumen pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya, menurut Peraturan ini adalah: a. Bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan b. bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
Sedangkan instrumen pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 Jam Pelajaran (JP) dengan bobot penilaian sebagai berikut: a. bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya.
Selanjutnya b. bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas,dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya.
Kemudian, c. bobot nilai sebesar 22,5 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
Lalu, d. bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 JP yang mendukung tugas jabatannya dalam satu tahun terakhir.
Untuk instrumen pengukuran pada seminar,workshop,kursus,magang,sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
a. bobot nilai sebesar 10 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar, workshop,kursus,magang, sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir;
b. bobot nilai sebesar 0 bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir;
c. bobot nilai sebesar 17,5 bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir; dan
d. bobot nilai sebesar nol bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar, workshop, kursus, magang, dan sejenisnya sesuai jabatannya dalam dua tahun terakhir.
"Keikutsertaan dalam seminar, workshop, kursus, magang, sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat,surat tugas dan sejenisnya," bunyi Pasal 8 ayat (8) Peraturan ini.
Advertisement
Penilaian Kinerja
![20160711-PNS-DKI-Jakarta-YR](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/ZmAOCzx9kpsVSj1YaGJjlL7k1HA=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1285042/original/098697000_1468218236-20160711-PNS-DKI-Jakarta-YR1.jpg)
Sedangkan dari kinerja, menurut peraturan ini digunakan untuk mengukur data dan informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
Penilaian diperhitungkan sebesar 30 persen dari keseluruhan pengukuran.
Instrumen pengukuran pada dimensi kinerja bobot, menurut Peraturan ini, penilaiannya adalah:
a. bobot nilai sebesar 30 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 sampai dengan 100 dengan kriteria sangat baik dalam satu tahun terakhir;
b. bobot nilai sebesar 25 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 sampai dengan 90 dengan kriteria baik dalam satu tahun terakhir;
c. bobot nilai sebesar 15 bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 sampai dengan 75 dengan kriteria cukup dalam satu tahun terakhir;
d. bobot nilai sebesar lima bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 sampai dengan 60 dengan kriteria sedang dalam satu tahun terakhir; dan
e. bobot nilai sebesar satu bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 ke bawah dengan kriteria kurang dalam satu tahun terakhir.
Adapun instrumen pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut: a. bobot nilai sebesar lima bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; b. bobot nilai sebesar tiga bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan.
Selain itu, c. bobot nilai sebesar dua bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan d. bobot nilai sebesar satu bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
"Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir," bunyi Pasal 10 ayat (5) Peraturan ini.
Rumus
![Hore, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun Sudah Bisa Online](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/TPm86c7SuIHi1cXVgghutxhiLrM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1414601/original/029146000_1479889833-Akses_Komputer_1.jpg)
Rumus pengukuran indeks profesionalitas PNS, menurut peraturan ini, merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi, indikator dikalikan skor atau nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.
Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
Selanjutnya kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100; b. 81 – 90; c. 71 – 80; d. 61 – 70; dan e. 60 ke bawah.
Sedangkan sebutan tingkat Profesionalitas sebagaimana dimaksud yaitu: a. Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91 – 100; b. Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81 – 90; c. Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71 – 80; d. Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61 – 70; dan e. Sangat Rendah yang memiliki rentang nilai 60 ke bawah.
"Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," bunyi Pasal 22 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 15 Mei 2019.
Terkini Lainnya
Aturan Terbaru, PNS Bisa Dipecat
Di Depan PNS, Sri Mulyani Sebut Peringkat Kemudahan Berbisnis RI Meningkat
254.173 Lowongan CPNS dan PPPK Bakal Dibuka, Posisi Apa Saja?
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Indikator dari Kualifikasi hingga Kompetensi
Penilaian Kinerja
Rumus
BKN
PNS
Kementerian PANRB
Rekomendasi
Kementerian PANRB Buka 61 Formasi CPNS 2024, Syarat Diterima Mau Kerja di IKN
Update CASN: Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka Agustus, Buka 600 Ribu Formasi
MenPANRB Sebut CAT CASN Bakal Seperti Tes TOEFL
Sederet Alasan Pembukaan CPNS 2024 Molor
Ada Pilkada Serentak, Pendaftaran CPNS 2024 Jalan Terus
Rekrutmen CPNS 2024 Dibuka Agustus, Siap-Siap!
Bahlil Lahadalia
Bahlil soal Pernyataan 'Jangan Main-main dengan Raja Jawa': Itu Candaan Politik Saja
Jokowi Jawab Isu Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar: Tanyakan pada Ketum, Jangan ke Saya
Bahlil Punya Kewenangan Tunjuk Dewan Pembina Golkar, Bakal Angkat Jokowi?
Jokowi: Saya Senang Partai Golkar Terbuka untuk Siapapun, Ketum Bisa dari Mana Saja
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Bahlil Soal Jadi Ketua Umum Golkar: Jangan Anggap Semua Didesain Pemerintah
Monkeypox
Vaksin Mpox Bukan untuk Semua Orang, Ini Daftar Kelompok yang Jadi Prioritas Kemenkes RI
Tidak Dijual Bebas, Program Vaksinasi Mpox di Indonesia Sasar Kelompok Berisiko Tinggi
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Jessica Wongso
Momen Jessica Wongso Makan Sandwich dan Sushi Disaksikan Ibunya Bikin Warganet Terharu
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
Sri Mulyani Harus Tahu, Ini Jurus Mendag Bikin Tax Ratio Melonjak
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR
Kejaksaan Buka Lowongan CPNS 2024, Cek Kriterianya di Sini
RUU Pilkada
DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini, Dimulai Pukul 09.30 WIB
3.286 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Demo di Jakarta Hari Ini
DPR Gelar Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Hari Ini, Kamis 22 Agustus 2024
Besok, DPR Sahkan Revisi UU Pilkada Lewat Paripurna
DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada ke Paripurna, Pembahasan Dikebut dan Ditolak PDIP
Berita Terkini
Top 3 Berita Bola: Manchester United Bakal Jadikan Pemain Ini Rekrutan Kelima di Musim Panas 2024
Gemasnya Pangeran Louis Semangati Kate Middleton Main Nerf Gun di Tengah Perjuangan Melawan Kanker
8 Tahun Penjara untuk Kernet Mobil Truk Tangki yang Bunuh ODGJ
Harga Dogecoin Menguat Usai Cuitan Elon Musk di X
The Fed Buka Peluang Pangkas Suku Bunga pada September 2024
Cut Intan Nabila Minta Maaf ke Anak Usai Jadi Korban KDRT, Ajak Buah Hati Sembuhkan Trauma Bersama
Tak seperti Pas Foto, Berikut Ketentuan Swafoto CPNS dan Contohnya
9 Cara Move On Setelah Kehilangan Seseorang yang Disayang, Hidup Terus Berjalan
5 Jenis Buah Tinggi Kalori yang Sebaiknya Dihindari Selama Program Diet
Swifties: Fenomena Penggemar Taylor Swift yang Ubah Industri Musik
Rossa Ajak Ariel Remake Lagu 'Nada-Nada Cinta', Punya Suara Khas yang Memikat
BI Prediksi Kredit Tumbuh 12% Sepanjang 2024
Bakal Ada Aksi Tolak UU Pilkada, Cek Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK
Bursa Saham Asia Menguat di Tengah Sentimen Kebijakan Bank Sentral
JF3 Food Festival 2024, Jelajah Rasa Lebih dari 1.000 Kuliner Indonesia di Kampoeng Tempo Doeloe