, Jakarta - Pemerintah RI tengah melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur soal batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bila ketentuan ini rampung, harga jual rumah sederhana nantinya bakal mengikuti arus inflasi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, upaya ini sejalan dengan misi Kementerian PUPR yang ingin menyediakan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Advertisement
Baca Juga
"Sekarang ini kan ada rumah MBR dengan harga tertentu yang diharapkan bisa bebas PPN," ujar dia saat berbincang dengan seperti ditulis Jumat (31/5/2019).
Dia pun menangkis anggapan jika rumah sederhana ini nantinya secara harga jual akan meninggi lantaran tidak dikenai PPN.
"Enggak. Kalau harga kan pasti normal saja. Kalau inflasi dan sebagainya dia ngikut aja. Mengikuti arus inflasi," jelas dia.
Secara kebijakan, ia menyampaikan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat ini masih terus menyiapkan aturan akhir. "Tapi itu nanti akan diatur, belum ada pengaturannya," ungkapnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Program Rumah Murah DP 1 Persen Hadir di Balikpapan
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sri Mulyani Hapus Pajak Rumah Sederhana, Ini Syaratnya
![DJP Riau-Kepri Pidanakan 2 Pengemplang Pajak](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/SmQhA3xRjb1pmhr61tv7vVa6r00=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2320241/original/058177200_1533533408-15335334084033659bb9b362b5aa-1505467190-35056cf3019b02c1b7c4cbcfec9d39f0.jpg)
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.010/2019 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
PMK ini diterbitkan untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur mengenai batasan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat diberikan fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Sri Mulyani menjelaskan latar belakang dari PMK 81 tersebut adalah keinginan pemerintah dalam merevitalisasi perekonomian nasional terutama di sektor perumahan. Melalui pembebasan PPN ini akan memunculkan keseimbangan antara produksi dan permintaan terhadap sektor perumahan.
BACA JUGA
"Adjusment ini juga merupakan evaluasi sesudah terjadinya inflasi terutama di sektor properti dan juga di dalam rangka meng-create demand yang cukup bagus sehingga akan memunculkan pertumbuhan ekonomi dengan speel over yang lebih bagus," kata Sri Mulyani saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2019).
Sri Mulyani menilai sektor perumahan adalah sektor yang memiliki dampak yang sangat besar bagi masyarakat. Sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan dengan menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPNBM-nya) dinaikkan.
"Dengan demikian untuk masyarakat terutama kelompok menengah dia bisa mendapatkan rumah dengan tidak harus menanggung PPN. Ini akan sangat banyak sekali membantu masyarakat keluarga menengah dan juga dalam rangka menciptakan momentum growth di sektor perumahan," pungkasnya.
Advertisement
Kriteria
![dp rumah murah](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Wp1tsvcLYz0sc9fk917BfDU49kg=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2811022/original/079998900_1558353681-royal_tajur_bogor.jpg)
Dikutip dari laman setkab, PMK tersebut menetapkan sejumlah kriteria rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang dapat dibebaskan dari PPN. Kriteria pertama adalah luas bangunan tidak melebihi 36 meter persegi atau (m2).
Kriteria kedua adalah harga jual tidak melebihi batasan harga jual, dengan ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PMK ini.
Kriteria ketiga yaitu rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.
Kriteria keempat yaitu luas tanah tidak kurang dari 60 m2. Selanjutnya kriteria terakhir bahwa perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Dalam PMK itu juga dijelaskan, pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan.
Pondok boro tersebut harus diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.
Sementara, untuk asrama mahasiswa dan pelajar yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/atau Pemerintah Daerah yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.
Rumah Pekerja
![Rumah Murah](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/-4xQvPlMUi2jRQOvoKq9xM74zEM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1677279/original/009583000_1502556165-WhatsApp_Image_2017-08-12_at_13.06.14.jpeg)
Menurut PMK ini, perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi rumah pekerja, yaitu tempat hunian, berupa bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil.
Berkaitan dengan hal di atas, harus memenuhi sejumlah ketentuan. Pertama, untuk bangunan tidak bertingkat, sesuai ketentuan. Kedua, untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam PMK tersendiri yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak diperoleh.
Berikutnya adalah bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
"Atas penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana, yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenai Pajak Pertambahan Nilai," bunyi Pasal 6 ayat (1) PMK ini.
Terkini Lainnya
Ini Batasan Harga Jual Rumah Sederhana yang Bebas Pengenaan Pajak
Pemerintah Bebaskan PPN untuk Kriteria Rumah Ini
Sri Mulyani Hapus Pajak Rumah Sederhana, Ini Syaratnya
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Sri Mulyani Hapus Pajak Rumah Sederhana, Ini Syaratnya
Kriteria
Rumah Pekerja
PPN
Rumah Sederhana
Revisi UU Pilkada
Meneropong Gerak Rupiah Jelang Akhir Pekan, Lanjutkan Koreksi Imbas Revisi UU Pilkada?
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada
DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Rakyat Menang!
Dasco: Saat Pendaftaran Pilkada, Yang Berlaku Putusan MK Hasil JR Partai Gelora dan Buruh
Jebol Pagar DPR RI, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Berujung Ricuh
Bahlil Lahadalia
Sentil Bahlil, Megawati: Aku Mau Kenalan Deh dengan Raja Jawa
Istana Bicara soal Sosok Raja Jawa: Silahkan Ditafsirkan Masing-masing
Bahlil Sebut Tak Akan Banyak Mengubah soal Rekomendasi Nama di Pilkada 2024
Aturan Pembatasan Pertalite Selesai 3 Pekan Lagi, Langsung Berlaku?
Disentil Bahlil Gara-Gara Lambat Penuhi Izin Tambang, Ini Kata Bos Freeport
Monkeypox
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
Vaksin Mpox Bukan untuk Semua Orang, Ini Daftar Kelompok yang Jadi Prioritas Kemenkes RI
Tidak Dijual Bebas, Program Vaksinasi Mpox di Indonesia Sasar Kelompok Berisiko Tinggi
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Populer
Ada Demo, KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara
Tukin Kementerian BUMN Naik Jadi 100%, Ini Pesan Erick Thohir
Mengenal Mandiri Utama Finance, Anak Usaha Bank Mandiri yang Fokus Pembiayaan Otomotif
Daftar 10 Kereta Keberangkatan Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara Akibat Ada Demo
Indonesia-Jepang Jalin Kesepakatan Kerja Sama Energi, Ini Rinciannya
Pertamina Patra Niaga Resmi Bersertifikasi Internasional Distribusi SAF, Pertama di Asia Tenggara!
7 Pernyataan Sikap The Prakarsa Soal Revisi UU Pilkada: Selamatkan Demokrasi Indonesia
Indonesia Punya 17 Sumber Hidrogen di Sumatera hingga Papua, Pertamina dan Hyundai Siap Garap
Raksasa Minyak AS Halliburton Dilanda Serangan Siber terhadap Operasi
DPR Revisi UU Pilkada, Apa Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia?
RUU Pilkada
Adjis Doa Ibu Berharap Percaya pada DPR Terkait RUU Pilkada: Gak Bisa, Yura!
Puan Maharani soal Aksi di Depan Gedung DPR RI: Terima Kasih Atas Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Jebol Pagar DPR RI, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Berujung Ricuh
Ada Demo RUU Pilkada di DPR, Sederet Stasiun KRL Ini Dijaga Ketat
Andovi Da Lopez Ikut Unjuk Rasa di DPR/MPR RI Terkait RUU Pilkada, Akui Sempat dituding Sebagai Provokator
Berita Terkini
Yuguo Bantu UMKM Indonesia Kembangkan Usaha di e-Commerce
Laba Bumi Serpong Damai Melonjak 68,99% di Semester I 2024
Adjis Doa Ibu Berharap Percaya pada DPR Terkait RUU Pilkada: Gak Bisa, Yura!
Puan Maharani soal Aksi di Depan Gedung DPR RI: Terima Kasih Atas Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat
Biografi Pendidikan Anies Baswedan, dari Universitas ke Kursi Kepemimpinan
Resep Oseng Mercon Daging Sapi, Cita Rasa Pedas yang Siap Menggugah Selera
AEML Kumpulkan Pelaku Ekosistem Kendaraan Listrik, Cari Solusi Capai Net Zero Emission
Bikin Kagum, Tempat Fotocopy Ini Dilayani Bocah 2 Tahun Bahkan Bisa Transfer Uang
Taliban Melarang Pelapor Khusus PBB Masuk Afghanistan, Tuduh Sebarkan Propaganda
Ciri Khas dan Keunikan Batik Pulau Taliabu, Tampil Menawan di Parade Wastra Nusantara 2024
Meneropong Gerak Rupiah Jelang Akhir Pekan, Lanjutkan Koreksi Imbas Revisi UU Pilkada?
7 Tanda Seseorang Bahagia Tanpa Mengandalkan Barang Mewah, Inspirasi Hidup Sederhana
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Efek Buruk Sering Menunda Servis Mobil ke Bengkel
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada