, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) menegaskan tidak ada lembaga resmi yang bernama Lembaga Pusat Pengendali Pengangkatan dan Pembelanjaan Pegawai Negara (LP5N).
Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik (HKIP) Kementerian PANRB, Mudzakir mengatakan, banyak masyarakat yang mengkonfirmasi kebenaran terkait LP5N.
"Kami tegaskan, tidak ada lembaga yang bernama LP5N. Jika ada yang mengatasnamakan sebagai pegawai LP5N, sudah pasti itu oknum yang mempunyai tujuan tertenju," tegas Mudzakir, Rabu (15/5/2019).
Advertisement
Baca Juga
Mudzakir menyatakan, beberapa hari terakhir ini banyak masyarakat yang mempertanyakan kebenaran soal LP5N, baik melalui media sosial resmi milik Kementerian PANRB maupun datang langsung ke Kantor Kementerian PANRB.
Salah seorang pengadu yang datang Ke Kementerian PANRB, Susi, mengatakan telah tertipu oleh oknum yang mengaku pegawai LP5N dan menjanjikan kelulusan.
Susi mendaftarkan dirinya dan dua saudaranya ke LP5N supaya lulus sebagai Calon Pegawai Negara (CPN). CPN sendiri merupakan istilah yang dipakai oleh LP5N.
"Karena dijanjikan lulus, saya telah mentransfer uang sebesar 150 juta ke pegawai LP5N ini," ujar Susi.
Ia mengatakan, saat ini nomor dari pegawai LP5N tersebut tidak bisa dihubungi. Untuk itu, Mudzakir mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap aksi penipuan yang mengatasnamakan pemerintah dan menjajikan kelulusan untuk dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Hati-hati dan selalu cross check ke Kementerian PANRB terkait keberadaan lembaga pemerintah dan juga informasi terkait seleksi CPNS maupun PPPK. Dan untuk korban penipuan, kami imbau untuk segera melapor polisi supaya diusut tuntas dan tidak ada korban lainnya lagi," ujar dia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
FHK2 PGRI Perjuangkan Guru Honorer Swasta Jadi PNS
![Hore, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun Sudah Bisa Online](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/TPm86c7SuIHi1cXVgghutxhiLrM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1414601/original/029146000_1479889833-Akses_Komputer_1.jpg)
Sebelumnya, Pemerintah telah memberi kesempatan bagi tenaga honorer untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau disebut PNS dengan membuka dua kali tahapan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2019.
Pada tahap pertama seleksi PPPK, pegawai honorer kategori 2 atau K2 menjadi prioritas, terutama untuk formasi tenaga pendidik atau guru.
Pengurus Pusat Forum Honorer K2 Persatuan Guru Republik Indonesia (FHK2 PGRI), Riyanto Agung Subekti, mengapresiasi upaya pemerintah yang sudah mau peduli terhadap jasa tenaga honorer.
Namun, ia mencermati, masih banyak kaum honorer yang harus diperjuangkan lantaran belum bisa tergapai oleh perekrutan ini.
"Sekarang kami terima kasih juga kepada pemerintah, teman-teman sudah di-PNS-kan. Ada yang di-PPPK-an. Sisanya ini yang belum punya status yang harus diperjuangkan terus. Kesejahteraannya masih di bawah standar hidup layak," ungkap dia saat berbincang dengan , Kamis, 2 Mei 2019..
Pria yang akrab disapa Itong ini menyampaikan, FHK2 akan terus memperjuangkan rekan-rekan guru honorer yang belum terfasilitasi untuk menjadi PNS atau ASN lewat seleksi PPPK. Khususnya yang berstatus sebagai guru swasta.
"Kami akan tetap fokus berjuang pada teman-teman yang belum ter-cover. Terutama mengenai status dan kesejahteraan teman-teman yang jadi guru swasta juga," seru dia.
Itong berharap, pemerintah tidak menutup mata terhadap guru honorer swasta yang juga telah berjasa dalam mencerdaskan generasi muda bangsa.
"Kebetulan kami ini bekerja di instansi pemerintah. Tapi kami akan terus merangkul kepada guru-guru yang ada di lembaga swasta, seperti yayasan, PAUD, itu juga harus diperjuangkan (jadi PNS)," ujar dia.
Terkini Lainnya
Semua Lembaga Riset dan Pengawasan Bakal Digabung di Satu Kementerian
Pemerintah Bakal Pangkas Jumlah Lembaga Riset dan Pengawasan
Pemerintah Buka 100 Ribu Lowongan CPNS 2019 di Oktober
FHK2 PGRI Perjuangkan Guru Honorer Swasta Jadi PNS
Kementerian PANRB
CPNS
LP5N
Revisi UU Pilkada
Demonstrasi di Gedung MK Bubar, Pindah ke DPR RI
Unjuk Rasa Peringatan Darurat di Padang: Tolak Revisi UU Pilkada hingga Bubarkan DPR
IHSG Terbakar di Tengah Demo Tolak Revisi UU Pilkada
Ada Demo Peringatan Darurat di DPR, Ibu-Ibu Ini Sediakan Makan dan Minum Gratis
Wakil Ketua DPR Habiburokhman Temui Massa Pendemo Tolak Revisi UU Pilkada
Dasco: Seandainya Revisi UU Pilkada Tak Jadi Disahkan, Akan Ikuti Putusan MK
Bahlil Lahadalia
Infografis Isu Panas Munas XI Golkar dan Kelakar Politik Ketum Terpilih Bahlil Lahadalia
Bahlil soal Pernyataan 'Jangan Main-main dengan Raja Jawa': Itu Candaan Politik Saja
Jokowi Jawab Isu Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar: Tanyakan pada Ketum, Jangan ke Saya
Bahlil Punya Kewenangan Tunjuk Dewan Pembina Golkar, Bakal Angkat Jokowi?
Jokowi: Saya Senang Partai Golkar Terbuka untuk Siapapun, Ketum Bisa dari Mana Saja
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Monkeypox
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
Vaksin Mpox Bukan untuk Semua Orang, Ini Daftar Kelompok yang Jadi Prioritas Kemenkes RI
Tidak Dijual Bebas, Program Vaksinasi Mpox di Indonesia Sasar Kelompok Berisiko Tinggi
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Live Streaming
Breaking News: PDIP Umumkan Bacalon Kepala Daerah. Anies Baswedan Termasuk?
INFO LOWONGAN KERJA
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Populer
Ada Demo, KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara
Sri Mulyani Harus Tahu, Ini Jurus Mendag Bikin Tax Ratio Melonjak
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
KPU Buka Seleksi CPNS 2024, Begini Cara Daftarnya
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR
Tukin Kementerian BUMN Naik Jadi 100%, Ini Pesan Erick Thohir
Indonesia-Jepang Jalin Kesepakatan Kerja Sama Energi, Ini Rinciannya
Pembangunan Kereta Layang di Puncak Bogor Bakal Pakai Skema Bisnis
RUU Pilkada
Orasi di Depan Gedung DPR RI, Thomas Lembong: Kita Marah Bukan Berarti Tak Bisa Damai
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
Wakil Ketua DPR Habiburokhman Temui Massa Pendemo Tolak Revisi UU Pilkada
Dasco: Seandainya Revisi UU Pilkada Tak Jadi Disahkan, Akan Ikuti Putusan MK
Berita Terkini
Demonstrasi di Gedung MK Bubar, Pindah ke DPR RI
5 Indikator Anak yang Tunjukkan Hidup dengan Bahagia, Ciptakan Lingkungan Sehat
Orasi di Depan Gedung DPR RI, Thomas Lembong: Kita Marah Bukan Berarti Tak Bisa Damai
Unjuk Rasa Peringatan Darurat di Padang: Tolak Revisi UU Pilkada hingga Bubarkan DPR
Foto Profil WA Tidak Bisa Discreenshot, Begini Cara Lindungi Privasimu
Ketakutan-Ketakutan Orang Sholeh dalam Ibadah, Gus Baha Bilang Begini
Bikin Caption dan Email Lebih Mudah Pakai AI Composer di Samsung Galaxy Z Fold6
Peringatan Darurat Indonesia Makin Berkumandang, Puluhan Artis Ikut Suarakan Protes
Hadapi Kendala Saat Pendaftaran CPNS 2024, Cek Pakai Cara Ini
Ribuan Mahasiswa UI Bergerak Menuju DPR, Ketua BEM: Demokrasi Kita Terancam
Bakal Calon Independen Kembali Ajukan Sengketa Proses Pilkada Kota Malang ke Bawaslu
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
5 Kebiasaan Negatif yang Dapat Menyebabkan Gigi Berlubang dan Perlu Dihindari
IHSG Terbakar di Tengah Demo Tolak Revisi UU Pilkada
Mengulas Tuntas Tentang Pentingnya Periksa Mata Anak sejak Dini, Pantang Disepelekan