, Jakarta - Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati nilai tukar rupiah sebagai salah satu poin asumsi makro untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menjadi 14.500.
Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan menyatakan langkah pemerintah dalam menetapkan asumsi dasar nilai tukar rupiah pada APBN 2019 sebesar 14.500 sudah cukup tepat. Dia menuturkan, angka itu dipatok sebagai pertimbangan pemerintah dengan melihat kondisi ekonomi global saat ini.
"Itu merupakan APBN (2019) yang relatif jujur. Dalam pengertian pemerintah mengakui ada faktor eksternal cukup berat terefleksikan dari kurs yang dipatok dari APBN pemerintah sudah mematok Rp 14.500 meskipun hari ini di pasar mata uang dolar sudah Rp 15.000," kata Maftuchan dalam diskusi yang digelar di Cikini, Jumat (5/10/2018).
Advertisement
Baca Juga
Maftuchan menilai, pertimbangan lain pemerintah dalam menentukan asumsi dasar nilai tukar rupiah tersebut, juga berkaca pada APBN tahun lalu. Target pemerintah pada APBN 2018 sebesar Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat. Namun, realisasi yang terjadi justru melesat jauh dari yang dibayangkan.
"Tapi jelas itu refleksi yang relatif jujur karena APBN 2018 pemerintah masih menetapkan rentang yang relatif jauh atas Rupiah dan realitas di pasar," kata dia.
Dalam pandangan Maftuchan, pemerintah juga mempertimbangkan faktor lainnya seperti yang ada di dalam negeri. Ia menuturkan, pada 2019, pemerintah menghadapi situasi yang sulit, dengan adanya pemilu dan utang jatuh tempo harus dibayarkan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengakui di tengah kondisi saat ini menentukan asumsi Rupiah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 tidaklah mudah. Sebagai informasi, pada nota keuangan 16 Agustus lalu telah ditetapkan asumsi Rupiah adalah 14.400.
"Terus terang dalam kondisi hari ini menetapkan nilai tukar Rupiah tahun depan tidak mudah," kata Menkeu Sri Mulyani di Gedung DPR RI.
Sri Mulyani mengungkapkan, angka tersebut juga sudah dinaikkan dari asumsi awal yang hanya Rp 14.000 USD. "Kemarin disepakati range nilai tukar 14.000 dan kami ubah di nota keuangan (menjadi) 14.400," ujar dia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Tambal Defisit BPJS Kesehatan lewat Sumber Pajak Lain
![BPJS Kesehatan](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/85mJpxMICZVjqU2ZN5g8WTnvL8s=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2125280/original/005258800_1524798004-WhatsApp_Image_2018-04-26_at_16.57.06.jpeg)
Selain itu, Ah Maftuchan angkat bicara soal BPJS Kesehatan. Ia menyayangkan upaya pemerintah dalam menutupi defisit pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hanya mengandalkan pemotongan pajak rokok. Seharusnya, pemerintah bisa memperluas dari pajak lainnya yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
"Pertama, kebijakan cukai memang perlu diubah secara drastis. Bukan hanya cukai rokok, tapi cukai minuman pemanis buatan dan alkohol harus segera ditingkatkan secara signifikan dan langsung di irmark untuk belanja kesehatan. Jadi cukai dari hal-hal buruk ini langsung di irmark untuk belanja kesehatan," tutur dia.
Seperti diketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan secara resmi keluarkan aturan yang mengatur pemotongan pajak rokok untuk mendukung program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 128/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Rokok Sebagai Kontribusi Dukungan Program Jaminan Kesehatan.
Dalam beleid aturan tersebut, ditegaskan pemerintah daerah wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan dengan besaran 75 persen dari 50 persen atau 37,5 persen realisasi penerimaan yang bersumber dari pajak rokok masing-masing provinsi.
Maftuchan mengatakan, pemerintah tidak bisa mengandalkan pembiayaan untuk menambal defisit BPJS Kesehatan yang cukup besar hanya dari pajak rokok karena tidak terjamin sustainablenya. "Sehingga sumbernya semakin besar. Kalau hanya mengandalkan cukai rokok, sustainablenya tidak akan terjamin," ujar dia.
Selain itu, dia menambahkan, akuntabilitas internal dari BPJS Kesehatan juga perlu ditingkatkan seperti memperkuat pengawasan. Bahkan bila perlu dilakukan perombakan pimpinan BPJS Kesehatan secara besar-besaran karena dinilai tidak profesional.
Sebagai informasi, BPJS Kesehatan mencatat, defisit arus kas rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018 mencapai Rp 16,5 triliun. Rincian tersebut terdiri dari defisit RKAT 2018 sebesar Rp 12,1 triliun dan carry over 2017 sebesar Rp 4,4 triliun.
Reporter: Dwi Aditya Putra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Nilai tukar rupiah melemah, warga antre tukar dolar Amerika Serikat milik mereka di tempat penukaran valuta asing di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.
Terkini Lainnya
BI Stabilkan Rupiah, Cadangan Devisa Turun Jadi USD 114,8 Miliar
Jurus BI Hadapi Rupiah Tembus 15.100 per Dolar AS
Rupiah Sentuh 15.183 per Dolar AS Sambut Akhir Pekan
Tambal Defisit BPJS Kesehatan lewat Sumber Pajak Lain
rupiah
Merdeka.com
Nilai Tukar Rupiah
APBN 2019
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Rupiah Ditutup Perkasa Naik 114 Poin Jadi 15.436 per Dolar AS, Ini Penyebabnya
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 Agustus 2024
Daftar Transfer Gagal Manchester United, Siapa Paling Rugi?
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR
Mentan Amran Optimis Kalimantan Tengah Bisa Jadi Solusi Pangan Indonesia
Putusan MK
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Istana Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Hanya Setujui Putusan MK untuk Parpol Non Parlemen
Rapat Panja UU Pilkada: Baleg DPR Setujui Usia Cagub 30 Tahun saat Pelantikan, Kaesang Bisa Maju
Berita Terkini
Bak Prewedding, Ini 7 Pemotretan Tissa Biani dan Dul Jaelani Berbusana Jawa
Indonesia Bakal Ekspor 2 Gigawatt Listrik Bersih ke Singapura
Anies Baswedan: Demokrasi Indonesia Berada di Persimpangan Krusial
Manchester United dan PSG Temukan Jalan Tengah, Manuel Ugarte Bisa Segera Pindah ke Old Trafford?
Mengenal Asep Stroberi, Restoran Sunda Populer Wajib Dicoba
Toyota Akui Data Pelanggan Bocor dari Pihak Ketiga, Berapa Banyak yang Terdampak?
Lupakan Operasi! Yoga Modifikasi Jadi Kunci Pengobatan Nyeri Kepala Servikogenik
Salim Nauderer Diisukan Selingkuh, Rachel Vennya: Yuk Senang-Senang dan Kubur Happy Family Itu
Kumpulan Hoaks Artikel Catut Nama Tribun News, Simak Daftarnya
Helena Lim Dapat Keuntungan Rp900 Juta dari Kirim Duit ke Harley Moeis
6 Zodiak yang Suka Berbohong, Sikapnya Bikin Orang Lain Kesal
Tora Sudiro Nangis Jelang Menikahkan Anak Pertamanya
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
Biden Setujui Perubahan Strategi Nuklir AS, Fokus pada China?