, Jakarta Kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok yang digagas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuai dukungan. Kebijakan ini tertuang melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.
"Kementerian Keuangan, dalam menyederhanakan struktur tarif cukai rokok yang dimuat dalam PMK, sudah sangat tepat. Dengan penyederhanaan tersebut, persaingan di industri lebih sehat," kata Ketua Badan Anggaran DPR Azis Syamsudin, Selasa (4/9/2018).
Baca Juga
Azis melanjutkan, kebijakan simplifikasi ini akan memisahkan persaingan antara pabrikan besar dan pabrikan kecil. Sebelum adanya kebijakan ini, pabrikan besar kerap membayar tarif cukai di golongan rendah. Hal ini membuat pabrikan kecil semakin tertekan lantaran kalah bersaing.
Advertisement
"Ini artinya menciptakan iklim persaingan yang adil. Pemerintah harus didukung dan diharapkan akan tetap konsisten dalam pelaksanaannya," ujar Azis.
Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga memberikan dukungan kepada Kementerian Keuangan. Kebijakan simplifikasi, akan menjaga kelangsungan pabrikan kecil di industri rokok.
"Kalau begini, bukan mematikan pabrikan kecil, tapi justru melindungi. Yang terjadi sebelum ini kan beberapa perusahaan besar berlindung dan menikmati tarif cukai rendah," tegasnya.
Kepala Sub Direktorat Tarif Cukai dan Harga Dasar Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Sunaryo, menambahkan Kemenkeu membuat kebijakan simplifikasi memang untuk menciptakan keadilan di industri rokok.
Dengan strata yang lebih sederhana, akan menutup potensi kecurangan di industri rokok. "Makanya salah satu cara dengan membuat simplifikasi," ucap Sunaryo.
Reporter: Idris Rusadi Putra
Sumber: Merdeka.com
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok
![20160930- Bea Cukai](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/AO3IE06MjUzJEzMNwm1yGIwiBzs=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1360915/original/045635300_1475232910-20160930--Bea-Cukai-Rilis-Temuan-Rokok-Ilegal-Jakarta--Faizal-Fanani-09.jpg)
Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Kretek Indonesia (GAPPRI) berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) lebih memperhatikan berbagai faktor dalam setiap mengambil kebijakan berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau. Faktor dimaksud seperti kondisi ekonomi yang masih sulit, dan suhu politik jelang pemilu.
"Harapan kami sebagai pengusaha, Kemenkeu sepikiran dan sepemahaman agar tidak ada generalisasi jenis kretek dan rokok putih. Kemudian kami berharap Kebijakan Cukai 2019 status quo, tetap sesuai dengan kebijakan tarif cukai hasil tembakau 2018," ucap Ketua Umum GAPPRI, Ismanu Soemiran, Kamis (30/8/2018).
Seperti diketahui dalam PMK No 146/2017 mengatur ketentuan pengurangan golongan atau layer tarif cukai. Penerapan kenaikan tarif berlaku bagi industri yang memproduksi rokok putih dan rokok kretek.
Dalam aturan dengan menghitung total kumulasi produksi keduanya, mulai 2019. Ini Kemudian menyamakan tarif cukai antara jenis rokok SKM dan SPM pada 2020, dan menghilangkan golongan I-B SKT.
Jika kenaikan tarif dan penyederhanaan layer dilakukan, Gappri khawatir membuat terjadinya kenaikan ganda. Yakni kenaikan regular tarif cukai dan kenaikan atas dampak penghapusan layer. Skema kenaikan tarif melalui pengurangan layer yang cukup signifikan dari 2018-2021.
''Perlu diingat kondisi industri rokok saat ini sedang terpuruk dengan menurunnya volume secara drastis. Ada penurunan 1-2 persen selama 4 tahun terakhir. Bahkan hingga April 2018, terjadi penurunan volume industri rokok sebesar 7 persen. Hal itu sesuai penelitian Nielsen, April 2018,'' jelas dia.
Karenanya, dia berharap pemerintah dapat mengkaji kembali rencana penerapan kenaikan cukai dan penyederhanaan layer cukai yang berpotensi akan menimbulkan kerugian, baik bagi industri maupun negara sendiri.
Ismanu Soemiran menyampaikan fakta jika penjualan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang setor ke negara sebesar hampir 70 persen atau setara kurang lebih Rp 200 triliun. Dengan ini dinilai jika sesungguhnya IHT dapat disebut BUMN yang dikelola swasta.
Ismanu menegaskan hidup mati industri hasil tembakau tergantung pemerintah juga. Secara defacto pemerintah adalah penerima pungutan terbesar hasil penjualan IHT.
''Oleh karenanya bila pemerintah tetap kukuh kami tetap akan menjalankan kebijakan cukai 2019 /PMK146. Kami percaya pemerintah menganggap kami bagaikan angsa yang bertelur emas,'' tutur dia.
Terkini Lainnya
Target Cukai Naik 2025, Saham Mana Saja yang Untung dan Buntung?
Benarkah Kenaikan Cukai Rokok Bikin Penerimaan Negara Optimal?
Ini Dampaknya jika Tarif Cukai Rokok Naik Terus Menerus
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kebijakan Cukai Rokok
cukai rokok
Tarif Cukai
Rekomendasi
Benarkah Kenaikan Cukai Rokok Bikin Penerimaan Negara Optimal?
Ini Dampaknya jika Tarif Cukai Rokok Naik Terus Menerus
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 Agustus 2024
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR
Putusan MK
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Berita Terkini
5 Rekrutan Baru yang Tampil Mengesankan di Pekan Pertama Liga Inggris: Termasuk Pemain Manchester United?
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Serba-serbi Tari Legong Lasem, Seni Tari Populer di Bali
Utusan Khusus Presiden Palestina: Normalisasi Hubungan dengan Israel Tak Kurangi Penderitaan Warga Gaza
Kronologi 4 Penumpang Hilang saat Kapal Tenggelam di Perairan Alor, 3 di Antaranya Anak-Anak
Cak Imin Soal Absen dari Panggilan PBNU: Saya Sengaja Tidak Datang
Idrus Marham Bicara Posisi Jokowi di Golkar: Jika Jadi Dewan Pembina, Demi Besarkan Partai
Simulasi Sispamkota, Polres Pemalang Hadapi Massa Anarkis
Berkemeja Kuning, Presiden Jokowi Hadiri Penutupan Munas XI Partai Golkar 2024
Anwar Hafid Dinilai Buat Masyarakat Jatuh Hati Berikan Dukungan Jadi Gubernur Sulteng
Bontang Gelar Sosialisasi Satu Data Indonesia untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Arsenal Batal Tambah Peluru di Bursa Transfer Musim Panas 2024, Alasannya?
Berkah bagi 1.912 Narapidana di Sulut, 19 Orang Hirup Udara Bebas
Siapa Pemilik PT Freeport? Salah Satu Tambang Emas Terbesar di Indonesia
Wamenlu RI: Diaspora Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045 Lewat Perdagangan dan Teknologi