, Jakarta Pemerintah menetapkan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 2.220,7 triliun.
Belanja negara tersebut meliputi, belanja pemerintah pusat Rp 1.603,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 832 triliun. Sementara itu pendapatan negara ditargetkan Rp 2.142,5 triliun, naik dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp 1.893,7 triliun.
Advertisement
Baca Juga
Peneliti Senior Institut for Development of Economics and Finance (Indef), Didik J Rachbini menilai RAPBN agak boros. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah naiknya porsi belanja gaji pegawai negeri sipil (PNS) dalam RAPBN 2019.
Adapun dari total Rp 2.439,7 triliun jumlah RAPBN tersebut, anggaran belanja pegawai ditetapkan mencapai Rp 368,6 triliun atau naik sekitar Rp 26,1 triliun dibandingkan 2018 sebesar Rp 342,4 triliun
"Di sisi belanja ada pemborosan. Sebagian besar untuk bayar utang dan bayar gaji. Studi kami, belanja ini untuk urusan rutin saja," kata dia dalam diskusi INDEF, di Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Selain itu, salah studi atau kajian yang dilakukan pihaknya menemukan bahwa sekitar 80 hingga 90 persen dari belanja daerah digunakan untuk pengeluaran rutin pegawai seperti gaji dan sebagainya.
"Belanja daerah 80-90 persen, habis untuk anggaran rutin, sehingga untuk pembangunan tidak bisa didukung oleh anggaran ini," kata dia.
Karena itu, dia mengharapkan pemerintah dapat lebih hati-hati dalam mengalokasi anggaran, mengingat pengalaman realisasi penerimaan pajak yang belum berjalan optimal.
"Tapi kan tax rasio kita hanya dua pertiga atau sepertiga dari negara-negara maju. Pendapatan dan penerimaan yang tersendat yang kita lihat tax ratio selama 10 tahun tidak berubah," jelas dia.
Kontrol terhadap penggunaan dana yang sudah dianggarkan pun harus terus dilakukan, sehingga porsi anggaran yang sudah dialokasikan benar-benar sesuai peruntukannya.
"Anggaran pendidikan sudah 20 persen dicabik-cabik diambil Kemenag, Kemenhub. Jadi Kemendikbudnya dapat Rp 40-an triliun yang lain masuk kemana mana, dan tidak ada kontrol," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Umbu
Sumber: Merdeka.com
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pemerintah Harus Hati-Hati Kelola Utang
![Ilustrasi Anggaran Belanja Negara (APBN)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Y2CCoLMECFHQVOWIMlXP3iXqwBk=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1562161/original/027431100_1491812155-_DSC3359.jpeg)
Peneliti senior Indef, Didik J Rachbini, mengharapkan pemerintah lebih hati-hati dalam pengelolaan utang, mengingat pembayaran pokok dan bunga utang yang ada di pemerintahan saat ini jumlahnya sangat besar.
"Memang bisa di-roll over di tahun berikutnya, tapi dibandingkan anggaran lain itu besar dan harus hati-hati," ungkapnya saat ditemui di acara ulang tahun ke-23 INDEF, di Jakarta, Rabu (29/8/2018).
Pemerintah tetap harus lebih waspada dalam menarik utang, meskipun rasio utang Indonesia masih di bawah ambang batas 30 persen terhadap PDB. Sebab, penerimaan pajak yang belum terlalu baik.
Baca Juga
"Jangan hanya berlindung di balik rasio utang terhadap PDB yang hanya 30 persen. Tapi kan tax rasio kita hanya dua pertiga atau sepertiga dari negara-negara maju. Dan juga banyak utang kita dalam bentuk valas sedangkan utang yang dilempar ke publik sangat tinggi," kata dia.
Dia menilai Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2019 lebih menjurus ke arah populis. Untuk diketahui, R-APBN 2019 sebesar Rp 2.439,7 triliun jumlah ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun ini sebesar Rp 2.220,7 triliun.
Kendati demikian, dia mengharapkan, RAPBN dapat membantu meningkatkan kinerja ekonomi dan mengerek produktivitas masyarakat.
"Arah populis itu sudah cukup jelas, yaitu memang kecenderungan tapi kebanyakan sasaran-sasaran ke arah populis itu ketidakproduktifannya cukup besar, ini juga menimbulkan inefesiensi keborosan di dalam negara," kata dia.
"Efektif apa tidak? Ternyata sektor informal masih sangat banyak sehingga anggaran tidak menghasilkan manusia produktif bahkan anggaran pendidikan juga buruk," imbuhnya.
Menurut Didik pemerintah harus lebih efisien dalam mengelola keuangan negara agar anggaran yang digelontorkan benar-benar produktif. Pemerintah juga harus berani untuk memotong anggaran agar efisiensi bisa terjadi.
"Kalau kita sakit, macam-macam usaha harus kita lakukan. Potong anggaran yang tidak penting secara berani. Ini memang bukan langkah yang populer," tandasnya.
Reporter: Wilfridus Setu Embu
Sumber: Merdeka.com
Terkini Lainnya
Pemerintah Patok Rupiah Sentuh 14.400 per Dolar AS di RAPBN 2019
Postur RAPBN 2019 Tunjukkan Kehati-hatian Pemerintah
Ramai-Ramai, Menteri Kabinet Kerja Paparkan RAPBN 2019
Pemerintah Harus Hati-Hati Kelola Utang
Menko Darmin: Utang Jatuh Tempo Akumulasi Sejak Masa Lalu
Jawab Kritikan Zulkifli Hasan, Kemenkeu Paparkan Data soal Utang
Begini Kronologi Saling Sindir Zulkifli dengan Sri Mulyani soal Utang
apbn
RAPBN
Rekomendasi
Anggaran Bangun IKN Tahun Depan Cuma Rp 137,1 Miliar, Potensi Mangkrak?
Prabowo Bakal Perbaiki 22.000 Sekolah di 2025, Segini Anggarannya
Canda Menko Airlangga Hartarto Soal Kursi Hilang
Pendapatan Negara Tahun Perdana Prabowo-Gibran Dibidik Rp 2.996 Triliun
Jokowi Minta Prabowo Pakai APBN Buat Lepas dari Middle Income Trap
Pidato Nota Keuangan, Jokowi Janji Pemerintah Tetap Obral Insentif
Jokowi Bidik Belanja Negara 2025 Sentuh Rp 3.613,1 Triliun
Ketua DPR Minta APBN 2025 Mudahkan Rakyat: Ini Uang Rakyat
Jelang Sidang Tahunan MPR 2024 dan Nota Keuangan, Sejumlah Menteri Sudah Tiba di Kompleks DPR RI
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 Agustus 2024
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
Sri Mulyani Harus Tahu, Ini Jurus Mendag Bikin Tax Ratio Melonjak
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Putusan MK
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Berita Terkini
Bejat, Pelajar SMA Perkosa Teman Adiknya yang Masih SD
Keistimewaan Gus Dur saat Dilengserkan Diungkap Gus Baha, Baru Sadar setelah Bertahun-tahun
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Kucing-Kucing Menggemaskan Milik Anies Baswedan yang Membuatnya Raih Gold Play Button dari Google
Atmosfer Jadi Keruh Dampak Erupsi Gunung Merapi, BRIN Teliti dengan Menggunakan Data Satelit
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Jodoh Sudah Ditentukan 50 Ribu Tahun sebelum Kita Diciptakan Kata Ustadz Hanan Attaki, Lalu Sekarang di Mana?
Pesta Keluarga Berdarah, Nyawa Melayang usai Duel Kakak Adik
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta
Putrinya Diduga Selingkuhi Pratama Arhan, Ibunda Azizah Salsha Bagikan Kata-Kata Bijak dan Singgung Soal Pernikahan
Terbungkus Kain Merah, Jasad Pria Tak Dikenal Ditemukan di Sungai Pesawaran
5 Fakta Menarik Paus Kepala Kotak
Ngamuk Membabi Buta hingga Jatuh Korban Jiwa, Pria di Kupang Coba Bunuh Diri
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 22 Agustus 2024
Bahlil Soal Jadi Ketua Umum Golkar: Jangan Anggap Semua Didesain Pemerintah