, Jakarta - Pemerintah tengah menyiapkan sanksi bagi PT Waskita Karya Tbk (Persero). Hal ini menyusul ambruknya tiang penyangga (girder) tol Becakayu.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, Waskita akan mendapatkan sanksi yang lebih besar dari sekedar teguran. Sebab, sebelumnya BUMN tersebut telah mendapatkan sanksi teguran.
"Pasti akan (diberi sanksi). Saya kira akan lebih dari teguran," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
Advertisement
Baca Juga
Menurut dia, sanksi tersebut akan diberikan oleh Komite Keselamatan Konstruksi yang berada di bawah Kementerian PUPR. Nantinya sanksi tersebut juga akan dilanjutkan ke kementerian dan lembaga (K/L) terkait berupa rekomendasi terhadap proyek yang bersangkutan.
"Nanti kita dari Komite Keselamatan Kerja. Kami PUPR membawahi Komite Keselamatan Kontruksi akan bersama-sama seperti yang di Soekarno-Hatta, memberikan rekomendasi ke Kemenhub untuk dibongkar dan dibangun ulang karena yang ada tidak runtuh pun desainnya tidak proper. Maka didesain ulang," jelas Basuki Hadimuljono.
Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menyatakan, hingga saat ini pihaknya belum menentukan sanksi apa yang akan diberikan kepada direksi Waskita Karya. Menurut dia, sanksi tersebut akan diputuskan setelah adanya hasil kajian terhadap proyek tersebut.
"Tergantung ditemukan kesalahannya ada di mana, saya tidak bisa mengatakan siapa atau apa atau pun bagaimana, kita harus menunggu hasilnya dong," kata dia.
Rini juga menyatakan, untuk keputusan sanksi yang diberikan, Kementerian BUMN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Namun dia berharap apapun sanksinya nanti bisa menjadi pelajaran agar kasus-kasus kecelakaan kerja tidak lagi terjadi.
"(Bentuk sanksi?) Tergantung bagaimana, kita masih menunggu hasilnya, kami berkoordinasi dengan kementerian PUPR sebagai menteri teknis yang akhirnya sanksi seperti apa. Untuk menjaga hal seperti ini tidak terjadi lagi dan ada penekanan bahwa keselamatan adalah nomor satu sehingga semua pihak harus sudah betul-betul mengonsentrasikan diri supaya tidak terjadi lagi. Sanksi itu kan tujuannya supaya semua pihak menyadari bahwa hal ini tidak boleh terjadi lagi," tandas Rini Soemarno.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Tiang Tol Becakayu Ambruk Diduga Penahan Konstruksi Tidak Kuat
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Bos Adhi Karya Pimpin Tim Evaluasi Proyek BUMN Karya
![Adhi Karya](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/sJ3tus94xc6Y7eAOIKYLKOB5qE8=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/814116/original/011805400_1424404939-Adhi-Karya-20150220-Johan.jpg)
Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk (ADHI) Budi Harto telah ditunjuk sebagai pemimpin tim konsultan independen guna mengevaluasi kecelakaan kerja pada proyek-proyek infrastruktur di atas permukaan tanah (elevated).
Sebelumnya, Pemerintah melalui tiga menteri yaitu Menteri PUPR, Menteri BUMN, dan Menteri Perhubungan, telah membentuk tim konsultan independen guna mengevaluasi kecelakaan kerja pada proyek-proyek infrastruktur di atas permukaan tanah (elevated).
Adapun tim gabungan tersebut terdiri dari kontraktor, BUMN, dan pihak swasta tersebut.
Ketika ditanya perihal apa saja yang akan dievaluasi oleh konsultan independen itu, Budi mengatakan, timnya akan melakukan observasi lebih lanjut terkait metode kerja dan sistem pelaksanaannya.
"Kami siapkan 5-7 orang untuk memberikan arahan, apa yang harus dilakukan (terkait pengerjaan proyek elevated). Mereka akan mengawasi dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, proyek mana saja yang bisa diteruskan," ujar dia di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/2/2018).
"Dalam waktu dekat ini, kami juga akan cari konsultasi internasional yang sebentar lagi saya hubungin. Nanti kalau sudah deal, akan kami berikan tugas kerja," tambah dia.
Lebih lanjut dia menjelaskan, tim konsultan independen tersebut terus menindaklanjuti agar dapat bekerja pada Rabu 21 Februari 2018 Budi juga menyatakan, masa pemberhentian pengerjaan proyek elevated itu berkisar antara 1-3 minggu.
Penghentian sementara pengerjaan proyek konstruksi yang pemerintah terapkan membuat tidak sedikit pihak khawatir. Ini lantaran pengerjaan proyek infrastruktur akan molor waktunya. Namun begitu, Budi menegaskan, pengerjaan proyek tetap bisa sesuai dengan target waktu awal.
"Pemberhentian sementara ini enggak akan mempengaruhi target (waktu). Karena walaupun di atas berhenti, di bawah bukan enggak bisa dikerjakan juga," ungkap dia.
Terkini Lainnya
Ombudsman: Pembangunan Infrastruktur Berpotensi Malaadministrasi
3 Menteri Hentikan Sementara Seluruh Proyek Jalan Layang di RI
Pengusaha Minta Jokowi Setop Beri Proyek Infrastruktur ke BUMN Karya
Bos Adhi Karya Pimpin Tim Evaluasi Proyek BUMN Karya
Rini Soemarno
Basuki Hadimuljono
Tol Becakayu
Anies Baswedan
Sekjen PDIP: Rakyat Tahu Siapa yang Halangi Anies Maju Pilkada Jakarta
Cek Fakta: Klarifikasi Poster Anies Baswedan Maju Sebagai Cagub Jakarta Bersama PKB
Batal Maju Pilkada Jakarta dan Jabar, Anies Baswedan Ucapkan Terimakasih ke Pendukung
Ono Surono Sebut 'Mulyono dan Geng' Tak Ingin Anies Maju Pilgub Jabar
PDIP Resmi Daftarkan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja di Pilgub Jabar 2024
Anies Batal, PDIP Usung Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja di Pilkada Jabar 2024
Rano Karno
Ridwan Kamil Tampil Bak Si Pitung Saat Daftar Pilkada 2024, Pakai Kain Betawi Bermotif Tolak Bala
Pemeriksaan Kesehatan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilkada Jakarta 2024
Jalani Tes Kesehatan untuk Pilgub Jakarta, Pramono: Saya Yakin Tidak Ada Masalah
Rano Karno Deg-degan Jalani Tes Kesehatan: Saya Paling Males Disuntik
Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno Jalani Tes Kesehatan di RSUD Tarakan
Makna Cukin yang Dipakai Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno Saat Daftar Pilkada Jakarta 2024
Monkeypox
Infografis Jurus Kemenkes Tangkal Penyebaran Mpox dan Gejala hingga Pengobatan Cacar Monyet
Waspada Mpox Varian Clade 1b yang Merebak di Afrika, Apa Langkah Strategis Kemenkes?
Mpox Clade 1b Belum Ditemukan di Indonesia, Epidemiolog: Bukan Berarti Aman
Jurus Kemenkes Cegah Mpox Clade 1b Masuk ke Indonesia
Kemenkes: Belum Ditemukan Kasus Mpox Clade 1b di Indonesia hingga Hari Ini
Waspada Monkeypox, Begini Alur Skrining Mpox di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Jelang IAF
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
Live Streaming
Virus Mpox Bakal Jadi Ancaman Global?
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Hati-Hati Penipuan Online Atas Nama BRI di Media Sosial! Begini Cara Antisipasinya
Indeks Kepercayaan Industri Agustus 2024 Melambat, Apa Penyebabnya?
Indonesia Segera Teken Ekspor Listrik ke Singapura, Nilainya Miliaran Dolar
Nelayan Masih Tak Paham Energi Baru Terbarukan, Kok Bisa?
Danamon Kenalkan Tabungan 9 Mata Uang, Tertarik?
Harga Emas Melesat Tersengat Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed
Menhub Setuju Kesejahteraan Ojol Diatur dalam UU
Miliarder Johann Rupert Geser Aliko Dangote Jadi Orang Terkaya di Afrika, Segini Kekayaannya
Nasabah Kaya BCA Tembus 185.000, Segini Minimal Saldonya
Maskapai di Malaysia Beri Pilihan Refund jika Penerbangan Tertunda Lebih 5 Jam
Pilkada 2024
Sekjen PDIP: Rakyat Tahu Siapa yang Halangi Anies Maju Pilkada Jakarta
Pemeriksaan Kesehatan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilkada Jakarta 2024
PDIP Usung Heri-Ganis Rumpoko Maju Pilkada Kota Malang 2024
Baru Dua Bakal Calon yang Mendaftar, Pilkada Sumbar 'Head to Head'?
Cek Fakta: Klarifikasi Poster Anies Baswedan Maju Sebagai Cagub Jakarta Bersama PKB
Siap Lawan Petahana, Epyardi Asda - Ekos Albar Daftar ke KPU untuk Pilgub Sumbar
Berita Terkini
Tanggapan Bos Smartfren soal Hacker Bobol Server Pulsa, Perusahaan Diduga Rugi Rp 350 Juta
Alyssa Daguise Bersiap untuk Dilamar oleh Al Ghazali, Begini Rencana Pernikahan Mereka
Transaksi Kripto Indonesia Sepanjang Juli 2024 Sentuh Rp 42,34 Triliun
Bupati Edi Damansyah Ajak Masyarakat Kukar Terus Lestarikan Budaya dan Warisan Leluhur
Dulu Hanya TKI yang Pamer Foto di Mobil Orang, Pria Ini Kini Bisa Bergaya dengan Ferrari Milik Sendiri
Nasabah Serbu Bank di Lebanon, Minta Uang Mereka Kembali
Mengenal Jeremy Dufrene, Sosok yang Dikabarkan Berpacaran dengan Lana Del Rey
Top 3: Perjalanan Kasus Kejahatan Seksual Taeil Eks NCT
Menhub Minta Tambahan Anggaran Rp 7,68 Triliun untuk 2025
Andika Perkasa Sebut Dirinya Cek Darah Tiap 2 Minggu Sekali
Makna Tersembunyi Busana Nyentrik Naomi Osaka di US Open 2024
Daftar Lengkap 168 Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Data Terbaru OJK, Tidak Wajib Dibayar?
Top 3 Berita Bola: Pernah Bertengkar di Ruang Ganti Musim Lalu, Pemain Ini Bakal Segera Didepak Manchester United
Inul Daratista Bongkar Pernah Dapat Tawaran Jadi Anggota Dewan, Ijazah Cuma SD Bisa Diatur