, Jakarta - Akademisi dari Universitas Airlangga Surabaya menolak revisi Undang-Undang KPK yang dianggap melemahkan institusi tersebut. Akademisi tersebut menggelar aksi “bendera hitam” (tanda tangan dan cap tangan) di kampus setempat.
Salah satu inisiator aksi, Dr Herlambang Wiratraman menuturkan, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari aksi solidaritas melalui jejaring sosial yang telah dilakukan beberapa hari lalu. Ini juga sebagai bentuk solidaritas dari banyak kampus di Indonesia.
"Akademisi Tolak Pelemahan KPK dengan bendera hitam ini merupakan solidaritas dari aksi di 32 kampus di Indonesia dengan lebih dari 1.700 akademisi se-Indonesia. Jadi melalui aksi ini Universitas Airlangga juga turut berpartisipasi," ujar Herlambang, dilansir Antara, Selasa (10/9/2019).
Advertisement
Baca Juga
Herlambang menuturkan, revisi UU KPK merupakan salah satu upaya melemahkan kekuatan KPK dengan ada peraturan berlebihan terkait kewenangan penyadapan, penuntutan dan dewan pengawas serta beberapa hal lain.
"Penyadapan itu tidak perlu direvisi, standar penyadapan KPK itu tidak liar, juga melalui berbagai pengawasan dan evaluasi. Kalau penyadapan itu dibatasi, maka OTT akan sulit dilakukan," kata dia.
Selain itu, dewan pengawas, Herlambang menuturkan, hal itu tidak diperlukan untuk KPK karena secara konstituen atau ketatanegaraan KPK merupakan watchdog institution atau badan pengawas.
"Jadi, tidak masuk akal kalau KPK itu diberi badan pengawas. KPK itu watchdog. Masa pengawas diberi pengawas lagi, terlebih lagi pengawas KPK itu cukup DPR. Ini sudah terlihat jelas sebagai pelemah posisi KPK yang sudah punya kemandirian,” tutur dia.
Secara kelembagaan, menurut dia, KPK sudah menampilkan kinerja yang sesuai dengan hukum dan kerja progresif. Berbagai hal yang diajukan dalam revisi UU KPK dinilai tidak masuk akal.
"Kinerja KPK itu sudah optimal, memang ada beberapa kesalahan itu masih wajar, tetapi penguatan harus terus dilakukan. Aksi ini harus dilakukan agar tidak mencederai akal sehat publik,” tutur dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
pegiat anti korupsi dan wadah pegawai KPK tolak revisi UU KPK
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kata Peserta
Sementara itu, salah seorang peserta aksi, Arima Paripurna menuturkan, aksi ini merupakan bentuk keluh kesah masyarakat yang merasa dilukai haknya.
Ia menuturkan, korupsi merupakan kejahatan publik yang korbannya massal atau masyarakat Indonesia dengan jenis kejahatan yang disebut political victimologi.
"Kita sudah menggantungkan kepada KPK untuk menghadapi pelaku korupsi, jika ada usaha melemah kewenangan KPK maka ini adalah bentuk keresahan, karena masyarakat Indonesia adalah korbannya," ujar dia.
Terkini Lainnya
Universitas Airlangga Larang Peloncoan Saat Kukuhkan 6.000 Mahasiswa Baru
763 Mahasiswa Universitas Airlangga Dapat Bantuan Rp 650 Ribu per Bulan
Universitas Airlangga Terima 1.605 Mahasiswa dari Jalur Mandiri
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini
Kata Peserta
KPK
Surabaya
Berita Surabaya
Rekomendasi
Anak Berkebutuhan Khusus di Sidoarjo Dicabuli Tetangga, Ancaman 15 Tahun Penjara Menanti
Sejumlah Temuan KY yang Jadi Alasan Pemecatan 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur
5 Hektare Lahan di Coban Rondo Malang Kebakaran, Penyebab Masih Diselidiki
KA Mutiara Timur Relasi Surabaya-Banyuwangi Kembali Operasi, Ada Promo Menarik
Polrestabes Surabaya Beberkan Kronologi Peneguran Pemuda oleh Polwan yang Viral di Medsos
Kronologi Pelaporan Akun TikTok yang Menuduh Aaliyah Massaid Hamil di Luar Nikah
Uang Menjadi Panglima, Cak Imin Ingin Sistem Pemilu Indonesia Diubah Total Agar Manusiawi
Gunung Semeru Erupsi 11 Kali dalam Sehari, Visual Letusan Tak Teramati
KPU Kota Surabaya Buka Pengumuman Pendaftaran Calon Wali Kota dan Wakil
Revisi UU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Bahlil Lahadalia
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar Batal Usung Andra-Dimyati di Pilgub Banten, Bahlil Sudah Komunikasi ke KIM
Usung Kader PDIP Jadi Cawagub Airin, Bahlil: Jangan Khawatir, Kami Tak Minta Pak Ade Tukar Baju Kuning
Viral Foto Bahlil dengan Miras, Kader Muda Golkar Laporkan Penyebar ke Polisi
Airin Diusung PDIP di Pilgub Banten, Bahlil Buka Suara
Monkeypox
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
TOPIK POPULER
Populer
Kantongi Dukungan PSI, Pasangan Khofifah-Emil Bakal Daftar ke KPU di Hari Kedua
Sejumlah Pemda Sepakat Gunakan Aplikasi Puja Indah Besutan Kemendagri, Ini Manfaatnya
Sejumlah Temuan KY yang Jadi Alasan Pemecatan 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur
Perhumas: Gen Z Punya Posisi Sentral Wujudkan Keberhasilan Pembangunan Berkelanjutan 2045
Anak Berkebutuhan Khusus di Sidoarjo Dicabuli Tetangga, Ancaman 15 Tahun Penjara Menanti
5 Hektare Lahan di Coban Rondo Malang Kebakaran, Penyebab Masih Diselidiki
Bantu Atasi Masalah Sampah, HW Livehouse Pekanbaru Serahkan Alat Kebersihan untuk Warga
Polrestabes Surabaya Beberkan Kronologi Peneguran Pemuda oleh Polwan yang Viral di Medsos
KA Mutiara Timur Relasi Surabaya-Banyuwangi Kembali Operasi, Ada Promo Menarik
RUU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Berita Terkini
Bank DKI Sasar Layanan Pendaftaran Haji dan Umrah di Lembaga Pendidikan
Ribuan Prajurit dari Berbagai Negara Memulai Latihan Militer Multinasional di Sidoarjo
Silsilah Anak dan Cucu Susi Pudjiastuti yang Baru Punya Menantu Wanita Prancis
Astrid Kuya Dilantik Jadi Anggota DPRD DKI Jakarta, Fokus pada Pendidikan dan Kesejahteraan Masyarakat
Sprindik Artinya Apa? Pahami Peran Pentingnya dalam Proses Hukum
9 Tanda Pasanganmu Cintanya Mulai Pudar Seiring Waktu, Perbaiki atau Tinggalkan?
Sedot Anggaran hingga Rp 500 Miliar, Pasar Besar Malang Segera Direhabilitasi
Jokowi Ngaku Ditinggal Ramai-Ramai Jelang Lengser, Istana: Itu Jokes Politik
Hore, Beli Rumah Bebas PPN Mulai 1 September 2024
Cara Menghindari Garam Menggumpal Saat Disimpan dengan Menambahkan Bahan Ini
14 Kota Terpadat di Dunia 2024, Dipenuhi Penduduk Lokal dan Turis
Percakapan Syifa Hadju dan Tissa Biani saat Ultah Dul Jaelani Bikin Netizen Penasaran
Spongebob SquarePants 25 Tahun Menghibur dan Menemani Setiap Generasi, Selalu Dinantikan
Menkominfo Wajibkan 18.000 PSE Tanda Tangan Pakta Integritas Anti Judi Online, Ancam Cabut Izin
PKB soal Kabar Geser Dukungan dari Ridwan Kamil ke Anies: Hoaks