, Sukabumi - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 telah ditutup dalam satu bulan terakhir. Sekolah swasta di Sukabumi, Jawa Barat dihantui sepi peminat hingga terancam gulung tikar.
Kondisi itu berbanding terbalik dengan salah satu Sekolah Menengah Kejuruan berlokasi di Jalan Perana, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi. SMK Pasim Plus ini menerima ratusan siswa dalam tahun ajaran baru 2024.
Baca Juga
Pendaftar yang Dianulir Jadi 279 Orang, Pj Gubernur Bakal Sampaikan Evaluasi PPDB Jabar ke Kemendikbudristek
Siswa Disabilitas Tak Diterima PPDB Jalur Afirmasi, Organisasi Disabilitas Sidoarjo Buka Komunikasi dengan Dindik Jatim
Sekolah Dasar Negeri di Solo Hanya Terima 2 Siswa Baru, Ini Penyebabnya
Ketua Yayasan Pasim, Wati Purnaningrum mengatakan, penurunan minat siswa baru juga pernah dialaminya saat pandemi Covid-19. Namun, tahun ini jumlah penerimaan siswa baru itu meningkat pesat.
Advertisement
"Kalau tahun kemarin terakhir siswa Covid, kalau dari sekarang kurang lebih meningkat berkali lipat karena kalau kemarin kurang lebih 150 (siswa), sekarang 400 lah ya," kata Wati, saat ditemui Jumat (12/7/2024).
Dari total 400 siswa baru untuk tahun ajaran 2024/2025, sebanyak 1 80 diantaranya merupakan siswa yang mendapat beasiswa oleh yayasan. Pihaknya saat ini juga telah menutup pendaftaran untuk siswa baru.
"Akhirnya sampai 180 yang saya pribadi yayasan biayai sekolah di Pasim dari total kurang lebih 400 itu 180 sekolahnya itu kita biayai," jelasnya.
"Beasiswa itu sebenarnya bukan digratiskan di Pasim tapi mereka itu disubsidi oleh yayasan dibayarkan sekolahnya ke SMK Pasim. Jadi yayasan mengeluarkan dana untuk membiayai mereka sekolah di Pasim," sambung dia.
Menurutnya, ratusan siswa itu tak hanya berasal dari Kota Sukabumi, tetapi juga dari Kabupaten Sukabumi. Bahkan, beberapa di antaranya berasal dari luar daerah.
"Kabupaten (Sukabumi) ada, kita banyak dari kota madya mayoritasnya tapi dari kabupaten juga ada," jelasnya.
Ditanya soal faktor yang memengaruhi jumlah kenaikan siswa baru, kata dia, selain meningkatkan fasilitas bangunan, faktor itu juga dipengaruhi dari kesan yang didapat dari para lulusan SMK Pasim.
"SMK Pasim kan sudah kurang lebih 14 tahun. Mereka pun istilahnya melihat kakak kelasnya yang alumni segala macam testimoni dari mereka bagus juga," ungkapnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kata BMPS Kota Sukabumi, 15 Sekolah Swasta Terancam Gulung Tikar
Sebelumnya, Ketua Badan Musyawarah Perguruan (sekolah) Swasta (BMPS) Kota Sukabumi Asep Deni menyampaikan, kondisi sekolah swasta baik tingkat SMP, SMA maupun SMK saat ini memprihatinkan.
Pihaknya menduga ada beberapa aturan dilanggar, khususnya mengenai jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri.
"Masalahnya akan menghadapi PPDB dan prinsip PPDB ini harus objektif, transparan dan akuntabel. Disinyalir pada tahun-tahun sebelumnya untuk sekolah-sekolah tertentu itu terjadi pelanggaran," kata Asep beberapa waktu lalu, Kamis (30/5/2024).
Dia mencontohkan, jika jumlah rombongan belajar (rombel) ada 36 siswa untuk satu kelas dan ada 10 kelas untuk 1 sekolah jadi siswa yang tertampung ada 360 siswa. Sedangkan siswa yang diterima dapat melebihi jumlah tersebut.
“Tapi kenyataannya lebih, akibatnya sekolah swasta itu menjadi sedikit siswanya, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada yang sudah masuk sekolah swasta di perjalanan pindah ke sekolah negeri," ungkapnya.
Sebab itu, lanjut dia, efek dari kurangnya siswa di sekolah swasta berakibat pada kesejahteraan guru-guru dan sekolah. Hal itu berdampak pada kekurangan jam mengajar dan tidak mendapatkan tunjangan sertifikasi guru.
"Artinya guru tidak memperoleh pendapatan dari sisi itu, guru juga tidak mempunyai kesempatan untuk mengabdi, padahal guru di swasta pengabdiannya besar," jelasnya.
Pihaknya juga meminta pemerintah untuk memberikan afirmasi. Dia menjelaskan, dalam PPDB tingkat SMA sederajat, sekolah swasta masuk dalam pilihan ketiga. Hal itu dianggapnya tidak adil.
"Dalam PPDB harus menjaga bentuk keadilan, di PPDB SMA itu pilihannya 2 sekolah negeri dan 1 swasta. Kalau mau adil itu pilih dibebaskan, atau pilihan 1 sekolah negeri dan pilihan kedua swasta," ucapnya.
Jumlah siswa yang diterima di sekolah negeri melebihi kuota juga disinyalir karena adanya fenomena 'siswa titipan.' Pihaknya mendorong agar DPRD Kota Sukabumi melakukan tindakan tegas akan hal itu.
"Kita senang Pak Gubernur bilang tidak boleh lagi ada titip menitip pejabat atau apa karena kalau ada itu diberhentikan dari jabatannya,tinggal pemerintah Kota Sukabumi berani nggak," ujarnya.
Lebih lanjut, Asep juga menyebutkan ada 15 sekolah swasta yang terancam. Fenomena sekolah swasta yang gulung tikar sudah terjadi sejak 10 tahun ke belakang.
"10 tahun terakhir ini terjadi (sekolah swasta gulung tikar), bukan lagi fenomena, tapi harus dipetakan. Iya ada, itu yang satu digit. Yang satu atau dua digit juga di bawah 50 ada. Yang 8 orang (siswa baru) paling sedikit. Kurang lebih ada 15 sekolah yang perlu ditolong," tuturnya.
Advertisement
Tanggapan DPRD Kota Sukabumi
Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kota Sukabumi Bambang Herawanto menuturkan, pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan BMPS. Selanjutnya, dia akan melakukan pembahasan lanjutan terkait keberlangsungan sekolah swasta di Kota Sukabumi.
"Kami komisi 3 yang mana tujuannya adalah proses PPDB ke depannya itu bisa dilaksanakan secara transparan, bahasanya tidak ada titip-titipan lah. Berharap supaya ruang-ruang yang ada di sekolah swasta tidak terlalu tertinggal, tidak kosong karena banyak masyarakat yang ingin masuk ke sekolah negeri dan masuknya pun tidak tepat, tidak benar," kata Bambang.
Menurutnya, persoalan sekolah swasta yang sepi peminat disebabkan oleh berbagai faktor. Sebab itu, sekolah swasta diminta memiliki kemampuan yang setara dengan sekolah negeri.
"Paling simpel, paling mudah bagi kami adalah kami akan memerankan diri kami sebagai bagian dari pemerintah daerah untuk intervensi bagaimana anggaran pemerintah kota ini juga tidak semua masuk ke sekolah-sekolah negeri tapi juga bisa tersalurkan sekolah swasta,” jelasnya.
“Kemudian ini banyak kebijakan menggantung di pusat cantolannya, maka kita tidak bisa putuskan apapun, insyaallah kami akan melakukan kunjungan kerja ke Kemendikbud dengan mengajak bapak-bapak dari BMPS," sambung dia.
Terkini Lainnya
Pendaftar yang Dianulir Jadi 279 Orang, Pj Gubernur Bakal Sampaikan Evaluasi PPDB Jabar ke Kemendikbudristek
Siswa Disabilitas Tak Diterima PPDB Jalur Afirmasi, Organisasi Disabilitas Sidoarjo Buka Komunikasi dengan Dindik Jatim
Sekolah Dasar Negeri di Solo Hanya Terima 2 Siswa Baru, Ini Penyebabnya
Kata BMPS Kota Sukabumi, 15 Sekolah Swasta Terancam Gulung Tikar
Tanggapan DPRD Kota Sukabumi
ppdb
Sukabumi
sekolah
Sekolah Swasta
Rekomendasi
Siswa Disabilitas Tak Diterima PPDB Jalur Afirmasi, Organisasi Disabilitas Sidoarjo Buka Komunikasi dengan Dindik Jatim
Sekolah Dasar Negeri di Solo Hanya Terima 2 Siswa Baru, Ini Penyebabnya
Cerita SDN Dawung Tengah Solo Cuma Dapat 2 Siswa Baru pada PPDB 2024
PPDB Sekolah Negeri di Surabaya Sudah Ditutup, Eri Cahyadi: Sekolah Swasta Terbuka Lebar
Dua SDN di Ponorogo Tak Dapat Murid Baru, Angka Kelahiran Rendah Jadi Penyebab?
Cerita Miris SMP Swasta di Banten, 2 Tahun Berturut-turut Tak Dapat Siswa Baru Gara-Gara Sistem Zonasi PPDB
Tak Terima Anaknya Ditolak di PPDB, Anggota Ormas di Cibinong Bogor Blokade Pintu Masuk Sekolah dengan Fortuner
Kuota Belum Terpenuhi, PPDB SD Kota Malang Diperpanjang hingga 31 Agustus
Persoalan PPDB Berulang, Komisi X Kecewa Kinerja Kemendikbud
Revisi UU Pilkada
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Viral Aksi Bagi-Bagi Nasi Padang dan Obat Gratis untuk Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Rupiah Perkasa Imbas Demo Revisi UU Pilkada? Ini Penjelasan BI
Di Kaltim Aksi Demo Digelar di Sejumlah Kantor DPRD
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persita Tangerang: Menang 1-0, Pendekar Cisadane Jaga Momentum Positif
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu 24 Agustus: Madura United vs Persita Tangerang
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
TOPIK POPULER
Populer
Bocoran Drakor 'My Youth' Jadi Ajang Comeback Song Joong Ki
Perubahan UU Untuk Kepentingan Pribadi, Masalah Dasar Indonesia
Edi-Rendi Dapat Rekomendasi PDI Perjuangan Maju di Pilkada Kukar
Di Kaltim Aksi Demo Digelar di Sejumlah Kantor DPRD
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Kejari Bengkalis Usut Korupsi di Bank Riau, Modus Kredit Beli Lahan Kawasan Hutan
Ada Klaim Revisi UU Pilkada Dibatalkan, Ribuan Mahasiswa Lampung Tetap Aksi
Temukan Cadangan Migas Baru, PHE Jambi Merang Bor Sumur di Musi Banyuasin
FireHouse Bakal Guncang Surabaya dan Bandung pada Oktober, Cek Link Ticket War dan Harganya
Sejarah Hari Anak Jakarta Membaca pada 24 Agustus
RUU Pilkada
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi
Perubahan UU Untuk Kepentingan Pribadi, Masalah Dasar Indonesia
Koleksi Barang Mewah Jelita Jeje, Istri Pejabat Bela Erina Gudono tapi Diduga Terima Gratifikasi
Berita Terkini
Sekjen PSI Pastikan Tak Akan Gunakan Isu SARA saat Kampanye RK-Suswono di Pilkada Jakarta 2024
Hutan Kota Unhas Belum 'Merdeka' dari Aksi Pembakaran Sampah
Kunci agar Selalu Ditemani Allah SWT Menurut Ustadz Hanan Attaki
7 Cara Cari Pom Bensin Terdekat Dari Lokasi Saya, Simak Langkah-langkahnya
Prabowo Absen Penutupan Muktamar PKB di Bali, Hanya Ada Wapres Ma'ruf Amin
Korban Tewas Perang Israel Vs Hamas 11 Bulan di Gaza 40.334 Jiwa, 93.356 Orang Terluka
4 Cara Sederhana Chat dengan Gebetan untuk Pemula, Dijamin Bikin Terpikat
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Lidah Buaya, Seberapa Berkhasiat Percepat Pertumbuhan Rambut?
Bank Mandiri Gelar Pelatihan Kewirausahaan untuk PMI di Malaysia
Kaesang Batal Maju, PSI Serahkan Dukungan ke Ahmad Luthfi-Taj Yasin di Pilkada Jateng Sore Ini
Pemerintah Tawarkan Sukuk Ritel SR021, Simak 29 Mitra Penjualnya
Wapres Ma'ruf Amin Terima Mandat Jadi Ketua Dewan Syuro PKB Periode 2024-2029
Banjir Bandang Terjang Rua Ternate