, Bandung - Untuk mengungkap permasalahan pro dan kontra terkait keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun, Gubernur Jabar Ridwan Kamil membentuk tim investigasi yang bertugas mencari tahu kebenaran isu-isu yang berhembus di masyarakat soal Ponpes Al-Zaytun.
Baca Juga
Ridwan Kamil mengatakan, tim invesgtigasi itu terdiri dari unsur pendidikannya, aparat penegak hukum, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan unsur birokrasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Advertisement
Dia memastikan tim itu bekerja dengan berhati-hati, berkeadilan, dan terkonfirmasi.
"Nanti kita lihat hasilnya. Kalau nanti hasilnya ternyata ada pelanggaran pelanggaran secara fiqih, syariat, dan lain sebagainya juga berhubungan dengan potensi pelanggaran administrasi, norma hukum yang ada di Indonesia, dan tindakan tindakan lain bisa disimpulkan," kata Ridwan Kamil.
Kang Emil juga menjelaskan, tim investigasi itu akan bekerja terhitung mulai hari ini Selasa (20/6/2023), selama tujuh hari ke depan.
Tim nantinya akan menghasilkan dua poin, yakni merespon keresahan yang ada di masyarakat, dan mengumpulkan data beserta fakta yang lengkap terkait Al-Zaytun.
Untuk itu, Kang Emil pun meminta pihak Ponpes Al-Zaytun bersikap kooperatif dengan menerima kehadiran tim investigasi itu. Pasalnya, beberapa kali Ponpes Al-Zaytun itu menolak pihak-pihak yang ingin melakukan konfirmasi.
"Yang terpenting dari kacamata pemerintah provinsi Jawa Barat kami harus menyelamatkan 5.000-an siswa jika memang terindikasi berada dalam ideologi yang melanggar tatanan hukum tentunya akan ada sebuah upaya yang terukur," kata dia.
Ridwan Kamil mengatakan pihaknya masih belum bisa mengambil keputusan atau tindakan apapun karena akan menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan tim investigasi itu.
"Kami tidak mau melakukan keputusan secara emosional, tanpa ada tabayun atau verifikasi dulu," katanya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Beberapa Keanehan
Sebelumnya menanggapi polemik keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaytun Indramayu pimpinan Panji Gumilang, Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat, menyatakan bahwa Ma'had Al-Zaytun menyimpang dari ajaran Ahlussunnah wal Jamaah.
salah satunya adalah soal hukum menyanyikan lagu Havenu shalom alachem, mengingat secara historis lirik tersebut kental dengan agama Yahudi, baik dari segi kemunculan dan penggunaannya.
Hasil keputusan LBMNU Jawa Barat menegaskan, hukum menyanyikan lagu tersebut haram, karena menyerupai dan mensyiarkan tradisi agama lain.
"Selain itu mengajarkan doktrin yang dapat berpotensi hilangnya konstitusi syariat perihal fiqih 'mengucapkan salam' kepada nonmuslim," katanya dikutip dari laman NU Jabar, Senin (19/6/2023),
Sementara itu, lagu 'Havenu shalom alachem' sebenarnya sudah tidak asing lagi di telinga orang Indonesia. Mengingat pengajian Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun bersama Kiayi Kanjeng pernah menyanyikan lagi tersebut dengan iringan gamelan Jawa.
Poin lainnya yang juga menjadi perhatian adalah, penafsiran Al-Qur'an secara serampangan. Istidlal pihak Al-Zaytun tidak memenuhi metodologi penafsiran ayat secara ilmiah, baik secara dalil yang digunakan ataupun madlul (makna yang dikehendaki).
Pandangan penyimpangan tersebut dilihat dari Istidlal pihak Al-Zaytun dalam pelaksanaan salat berjarak yang berdasarkan kepada QS Al Mujadalah ayat 11 apakah dapat dikategorikan menyimpang dari ajaran Aswaja.
LBMNU berpandangan bahwa penyimpangan istidlal al Zaytun dalam konteks ini karena beberapa hal sebagai berikut:
Pertama, makna “Tafassahu” dalam ayat bukan memerintahkan untuk menjaga jarak dalam barisan salat, namun merenggangkan tempat untuk mempersilahkan orang lain menempati majlis agar kebagian tempat duduk.
Kedua, bertentangan dengan hadits shahih yang secara tegas menganjurkan merapatkan barisan salat.
Ketiga, bertentangan dengan ijma ulama perihal anjuran merapatkan barisan salat.
Kemudian, dalih ikut kepada madzhab Bung Karno yang diungkapkan oleh Panji Gumilang terkait penempatan posisi perempuan dan nonmuslim di antara jemaah salat yang mayoritas laki-laki sudah sesuai dengan tutunan beribadah Aswaja.
"Tidak sesuai dengan tuntunan beribadah Aswaja dan statemen Bapak Panji Gumilang perihal di atas hukumnya haram," tulisnya.
LBM PWNU jabar juga menyebutkan, ketidaksesuaian tersebut dijelaskan dari beberapa hal berikut, antara lain: menyandarkan argumen fiqh tidak kepada ahli fiqh yang kredibel, menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat bahwa formasi barisan salat seperti di atas merupakan hal yang disyariatkan (Syar’u ma lam yusyro’).
Advertisement
Rekomendasi PWNU Jabar
NU Jabar juga mendesak pemerintah untuk menjaga masyarakat dari segala bentuk penyimpangan, baik agama, budaya dan norma yang berlaku. Menjaga konstitusi syariat dan melakukan tindakan tegas terhadap segala bentuk kemunkaran sesuai tahapannya. Pemerintah juga tidak dibenarkan melakukan pembiaran terhadap segala bentuk penyimpangan Ma'had Al-Zaytun,
Sementara itu, pascadibacakan hasil Kajian Ilmiah Bahtsul Masail LBMNU Jawa Barat, Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Barat KH Juhadi Muhammad memmberikan rekomendasi kepada Pemerintah terkait Polemik Ma'had Al-Zaytun.
"Pertama, kepada pemerintah agar segera menindak tegas Ma'had Al-Zaytun dan tokohnya atas segala penyimpangan yang telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah Bahtsul Masail PW LBMNU Jabar. Kedua, kepada para stakeholder agar memproteksi masyarakat dari bahaya penyimpangan Ma'had Al-Zaytun. Ketiga, masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penindakan atas polemik yang terjadi kepada pihak yang berwenang," tandasnya.
Terkini Lainnya
Ini Perkembangan Terkini Kasus TPPU yang Menjerat Panji Gumilang
Kejagung Minta Audit Keuangan Ponpes Al-Zaytun Untuk Buktikan Adanya Dugaan TPPU Panji Gumilang
Usai Bebas dari Penistaan Agama, Panji Gumilang Kembali Terancam Kasus TPPU
Beberapa Keanehan
Rekomendasi PWNU Jabar
Ridwan Kamil
ponpes al zaytun
Keanehan di Ponpes Al-Zaytun
Al Zaytun
Rekomendasi
Kejagung Minta Audit Keuangan Ponpes Al-Zaytun Untuk Buktikan Adanya Dugaan TPPU Panji Gumilang
Usai Bebas dari Penistaan Agama, Panji Gumilang Kembali Terancam Kasus TPPU
Revisi UU Pilkada
Jokowi Tanggapi Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tegaskan Tak Akan Keluarkan Perppu Pilkada: Enggak Terpikirkan
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
HMI Blora Turun ke Jalan Ikut Kawal Putusan MK dan Tolak Politik Dinasti Jokowi
Soal Kisruh Revisi UU Pilkada, Bos Apindo Enggan Ikut Campur Politik
Rupiah Perkasa Usai DPR Batalkan Revisi UU Pilkada
Bahlil Lahadalia
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Hasto PDIP Sentil Ucapan Bahlil soal Raja Jawa: Kita Sistem Presidensial
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Monkeypox
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Persebaya Surabaya vs Barito Putera
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
TOPIK POPULER
Populer
Viral Video Remaja Dugem Depan Masjid di Sulsel, Begini Penjelasan Pengurus Masjid
Koalisi dengan PKB Tak Pasti, PDIP Buka Peluang Tiga Paslon di Pilkada Jatim 2024
Viral Video Mesra Disdikbud Jombang dan Sekretarisnya di Kantor, Pj Bupati Langsung Bebastugaskan
Disertasi AHY Dinyatakan Layak untuk Gelar Doktoral di Unair, Membahas Apa?
Gempa M4,8 Guncang Luwu Timur Sulsel, Gempa Dangkal yang Dipicu Sesar Matano
Reza Rahadian Orasi di Depan Gedung DPR, Tuai Pujian dan Trending di X
Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Lampung Berakhir Ricuh, Mahasiswa Lempar Batu ke Aparat
Kunjungan Wisata ke Taman Nasional Baluran Melonjak, Imbas Kawah Ijen Tutup Sementara
Sejarah Black Ribbon Day 23 Agustus, Perayaan Penting di Eropa
Intip, Indahnya Kebun Teh Tambi Cocok untuk Healing
RUU Pilkada
Gerindra Duetkan Luthfi-Taj Yasin di Jateng, Qodari: RUU Pilkada Tidak Lanjut, KIM Ikut Keputusan MK
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
DPR Bentuk Tim untuk Cek Korban Luka Akibat Demonstrasi Tolak RUU Pilkada
50 Demonstran Tolak RUU Pilkada Di Polda Metro Dibebaskan, Dasco: Kami Sebagai Penjaminan
Keberhasilan Rakyat Batalkan Revisi UU Pilkada Jadi Sorotan Media Asing
Berita Terkini
Anggota DPR RI Ujang Iskandar Ditahan di Rutan Palangka Raya, Ini Kasusnya
Kisah Para Astronaut Terjebak di Antariksa
Mau Dapat Syafaat di Hari Kiamat? Amalkan Ini Tiap Pagi dan Petang Kata Habib Umar
5 Klub Liga Inggris Paling Boros di Bursa Transfer Musim Panas 2024: Manchester United Urutan Berapa?
Candi Jabung, Bangunan Bercorak Buddha Peninggalan Majapahit
Menanti Kejutan Megawati Umumkan Bakal Calon di Pilkada Jakarta dan Jateng
Mobil Tahanan Kejari Tanggamus Terguling, Petugas dan Tahanan Luka
Berkemeja Biru, Presiden Joko Widodo Hadiri Kongres ke-6 PAN
Hasil SEA V League 2024: Timnas Voli Putra Indonesia Sikat Filipina
Baru Dibuat, Kanal YouTube Cristiano Ronaldo Sudah Miliki Lebih Dari 30 Juta Subscriber
Gunung Marapi Meletus Lagi, Warga Berhamburan Keluar Rumah
Sidang Pertama Tuntutan Jungkook dan V BTS terhadap YouTuber Sojang Digelar Hari Ini, Ini Hasilnya
PIHC Berhasil Konversi 300 Motor Listrik
BI Beberkan Pekerjaan Rumah Utama di Sektor Keuangan Indonesia
Survei ASI Jelang Pilbup Tangerang: Elektabilitas Maesyal-Intan Capai 61 Persen