, Jakarta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengatakan ada permasalahan yang harus diselesaikan, sebelum Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23 P/HUM/2024 tentang aturan syarat minimal usia calon kepala daerah (cakada) bisa diimplementasikan.
Pasalnya, putusan MA itu mengubah ketentuan batas usia kepala daerah menjadi minimal 30 tahun terhitung sejak calon gubernur dan wakilnya dilantik, bukan saat pendaftaran calon pada tahapan Pilkada berlangsung.
Baca Juga
"(Bawaslu) bukan kebingungan. Ada permasalahan yang harus diatur. Permasalahan penarikan batas usia pada saat pelantikan," kata Ketua Bawaslu Bagja saat dikonfirmasi , Jumat (19/7/2024).
Advertisement
Menurut Bagja, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menjadi pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan tersebut dalam regulasi dan formula yang jelas. Agar, putusan MA soal batas usia cakada saat pelantikan dapat diakomodir.
"Hal tersebut harus diselesaikan sebelum penetapan calon. Harus diselesaikan oleh pemerintah dan KPU karena putusan MA harus dijalankan," ungkap Bagja.
Lebih lanjut, Bagja bilang persoalan ini telah disampaikan pihaknya kepada KPU RI secara langsung. Mengingat, tahapan Pilkada 2024 terus berjalan.
"Sudah (disampaikan ke KPU RI), pada saat beberapa kali pertemuan," kata dia.
Adapun saat ini tengah berlangsung tahapan Pilkada serentak 2024 bagi pasangan calon perseorangan atau independen dan akan berakhir pada 19 Agustus 2024.
Sedangkan pengumuman pendaftaran bagi pasangan calon dijadwalkan pada 24-26 Agustus 2024. Lalu, paslon dari partai politik (parpol) bisa melakukan pendaftaran dari 27-29 Agustus 2024.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
KY Sudah Periksa Saksi soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA
Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya telah menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang memutus perkara uji materi terkait batas usia calon Kepala Daerah.
Adapun laporan tersebut berkenaan dengan putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
"KY telah menerima laporan terkait putusan MA Nomor 23/P/HUM/2024 terhadap JR PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016," kata Mukti di kantornya, Jakarta, Kamis (4/7/2024).
Dia menjelaskan, pihaknya hanya fokus pada aspek dugaan pelanggaran KEPPH. Sehingga, KY tak berwenang untuk memeriksa materi terkait pertimbangan putusan.
Mukti pun mengungkapkan, tim pengawasan hakim sedang melakukan penanganan dengan meminta keterangan sejumlah pihak.
"Oleh karena itu, tim pengawasan hakim sedang melakukan penanganan dengan meminta keterangan beberapa pihak, termasuk ahli, untuk melihat apakah ada pelanggaran etik di balik pertimbangan putusan tersebut," kata dia.
Advertisement
3 Hakim MA Dilaporkan ke KY Terkait Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Sebelumnya, Gerakan Sadar Demokrasi dan Konstitusi (Gradasi) melaporkan tiga hakim Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY), terkait perubahan syarat batas minimal usia calon kepala daerah melalui putusan nomor 23 P/HUM/2024.
Direktur Gradasi, Abdul Hakim menyampaikan, putusan tersebut diduga bersinggungan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dalam proses pengujian Undang-Undang Pilkada.
"Diduga kuat melanggar (kode etik). Karena apa? Kenapa ini diprioritaskan. Artinya kalau diprioritaskan untuk seseorang, ada asas yang dilanggar, asas imparsialitas. Seharusnya tidak terjadi. Harusnya hakim tidak ada keberpihakan," tutur Hakim di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (3/6/2024).
Tiga hakim yang dilaporkan adalah Hakim Agung Yulius, Hakim Agung Cerah Bangun, dan Hakim Agung Yodi Martono Wahyunadi. Menurut Hakim, mereka diduga telah melanggar asas ketidakberpihakan, kenetralan, serta sikap tanpa bias dan prasangka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara atau imparsialitas.
Pasalnya, proses permohonan pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terhadap UU Pilkada yang dilakukan Partai Garuda tersebut diputus secara cepat oleh ketiganya, yakni dikeluarkan hanya dalam tiga hari.
"Kami tidak tahu ada apa di dalamnya sehingga kami datang ke sini untuk meminta kepada KY untuk memanggil ketiga hakim ini untuk didalami," jelas dia.
Hakim mengulas, berdasarkan catatannya MA setidaknya membutuhkan waktu hitungan bulan sebelum memutus perkara pengujian Undang-Undang. Selain itu, proses pengujian dan putusan itu dinilainya janggal lantaran dilakukan jelang Pilkada Serentak 2024.
Terkini Lainnya
Pelaku Penembakan Mahasiswa Magang di Kantor Bawaslu Lampung Berhasil Ditangkap
Korban Tertembak Peluru Nyasar di Bawaslu Lampung Ternyata Mahasiswa yang sedang Magang
Dilaporkan Melanggar Administrasi ke Bawaslu, Ini Pembelaan KPUD Depok
KY Sudah Periksa Saksi soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA
3 Hakim MA Dilaporkan ke KY Terkait Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah
Bawaslu
KPU
Pilkada 2024
pilkada
Mahkamah Agung
ma
Rekomendasi
Korban Tertembak Peluru Nyasar di Bawaslu Lampung Ternyata Mahasiswa yang sedang Magang
Dilaporkan Melanggar Administrasi ke Bawaslu, Ini Pembelaan KPUD Depok
Seorang Pekerja di Bawaslu Lampung Diduga Jadi Korban Peluru Nyasar
Daerah Blankspot Jadi Tantangan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Serang
Bawaslu Putuskan Dugaan Kasus Pencatutan NIK oleh Dharma-Kun Tidak Naik ke Penyidikan
Diiringi Rebana, Pasangan Independen Dharma-Kun Daftar ke KPUD DKI Jakarta
Viral di Medsos, Bawaslu Pamekasan Panggil ASN yang Berfoto dengan Calon Bupati
Bobby Nasution-Surya Daftar ke KPU: Kami Komitmen Majukan Sumut
Bawaslu Sebut 5 Provinsi Masuk Kategori Paling Rawan Saat Pilkada 2024, Apa Saja?
Anies Baswedan
Golkar soal Anies Baswedan Berniat Buat Partai: Jangan Hanya Mau Dapat Kekuasaannya
Anies Sebut Parpol Tersandera Kekuasaan, PKB: Itu Pengetahuan Umum
Ragam Hoaks Seputar Anies Baswedan, Simak Faktanya
Ridwan Kamil Janji Lanjutkan Kebijakan Anies Gratiskan Tarif JakLingko
Rano Karno
Janji 3 Bakal Cagub Jakarta untuk Persija dan Jakmania
Rano Karno: Kita Ngurusin Kota Macet Saja Dulu, Enggak Usah Muluk-Muluk
Rano Karno Setuju JIS Jadi Markas Persija Jakarta
Tata Permukiman Padat di Jakarta, Rano Karno Janji Tak Akan Gusur Warga
Monkeypox
Waspada Mpox, Kapal dari Luar Negeri yang Masuk Pelabuhan Panjang Harus Dikarantina Sementara
Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan Mpox pada Penumpang Internasional, Siapkan Ruang Isolasi Khusus
Masyarakat Was-Was soal Mpox, Menkes Budi: Tenang, Terpenting Berperilaku Baik
Mengenal Gejala dan Cara Cegah Monkeypox, Virus Cacar Monyet yang Sedang Viral
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
Populer
Ajak Warga Kampanyekan Dirinya, Dharma-Kun: Kami Independen Tak Punya Uang
Pilgub Kalteng 2024, Elektabilitas Agustiar Sabran-Edy Pratowo Teratas
Ridwan Kamil Targetkan Menang di Pilkada Jakarta: Kalau Bisa Lebih dari 50%+1
Lawan Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng, Andika Perkasa Tidak Mau Disebut Perang Bintang
Jadi Anggota DPRD Jakarta Muda, Syafi Djohan Siap Wakili Suara Milenial
Dharma-Kun Singgung Marak PHK di Jakarta: Kita Ingin Bangun Jakarta Sejahtera
Perintah Prabowo ke Ridwan Kamil: Jakarta Butuh Teknokrat Usai Tak Lagi Jadi Ibu Kota
Sahroni NasDem soal Kejagung Tangguhkan Kasus di Pilkada 2024: Buktikan Tak Ada Intervensi Kekuasaan
Ridwan Kamil: Saya Diminta Prabowo Mengurusi Jakarta
Calon Tunggal di Pilkada 2024 Menurun, Koalisi Parpol Dinilai Perlu Diatur
Pilkada 2024
Kapolresta Mamuju Ajak Warga Hindari Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Pilkada 2024
Pramono Anung Terima Perwakilan Warga: Hari Ini Kita Belanja Masalah
Bila Terpilih, Pramono Anung Siap Jika Nanti Ada Kebijakan Tak Populer yang Diambil
Ridwan Kamil: Kampanye Kita Memberi Solusi, Bukan Menjelekkan
Ridwan Kamil Ingin Buat Aplikasi hingga Mobil Curhat di Jakarta
Ridwan Kamil Bakal Bangun Perumahan di Atas Pasar hingga Stasiun di Jakarta
Berita Terkini
BRIN: Dengan Mengurangi Kepanikan, Kita Lebih Siap Hadapi Ancaman Gempa Megathrust
Batal Maju, Aulia Rachman Siap Dukung Rico Waas di Pilkada Medan 2024
Waspada! 5 Tanda Seseorang Akan Melakukan Ghosting Kepadamu
Laptop Axioo Pongo 750 Pecahkan Rekor MURI, Dipakai Nge-game 48 Jam Nonstop
Kapolresta Mamuju Ajak Warga Hindari Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Pilkada 2024
Alasan RS Kariadi Berhentikan Sementara Aktivitas Klinis Dekan FK Undip Dokter Yan
Manchester United Digilas Liverpool, Erik ten Hag Minta Waktu buat Asah Rekrutan Baru
Erick Thohir: Masih Ada 7 BUMN Sakit
Jalani Tes Kesehatan, Andra Soni Sempat Tertidur Dimyati Deg-degan
Coinbase Luncurkan Layanan Transaksi Kripto Pakai AI
Tamara Tyasmara Pernah Dikabarkan Dalam Kondisi Mabuk Saat Mendatangi Rumah Yudha Arfandi, Benarkah?
Cara Membuat e-KTP Online Melalui HP, Simak Langkah-Langkahnya
Resep Es Krim Coklat Berlapis, Cara Membuat Hidangan Dingin yang Sempurna di Rumah
The Virgin Rilis Album 'Full Circle', Tampilkan Single Hits Legendaris Titiek Puspa 'Bimbi'
Tim Likuidasi Jiwasraya Terbentuk Bulan Ini, Jadi Dibubarkan?