KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Terkait Kasus Korupsi DJKA Kemenhub Hari Ini

KPK Periksa Sekjen PDIP Hasto Terkait Kasus Korupsi DJKA Kemenhub Hari Ini - News

, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Senderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pada hari ini Kamis (15/8/2024).

Hasto Kristiyanto akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Dikonfirmasi terpisah, Hasto membenarkan akan diperiksa KPK sebagai saksi pada hari ini. Menurut Hasto, sedianya pemeriksaan dilangsungkan besok, Jumat (16/8/2024). Namun, karena ada kegiatan partai di Serang, Hasto meminta pemeriksaan dimajukan hari ini.

"Saya mengusulkan ke KPK datang hari ini. Dan, sebagai warga negara yang mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum maka saya akan hadir sebagai saksi," kata Hasto kepada awak media di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Tidak ada dokumen apa pun yang dibawa Sekjen PDIP itu ke KPK. Hanya saja, dia didampingi oleh tim hukum. "Tidak ada dokumen disiapkan, tapi saya didampingi tim hukum, ada Pak Rony Talapessy," kata Hasto.

Hasto pun meminta maaf tidak bisa mengikuti agenda Focus Group Discussion (FGD) hari ini di Kantor DPP PDI Perjuangan. Namun dia berjanji akan kembali usai pemeriksaan selesai.

"Nanti balik lagi," ucap Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Wasekjen PDIP, Yoseph Aryo Adhie Dharmo, sudah dipanggil dan dimintai keterangan lebih dulu oleh penyidik KPK soal kasus korupsi DJKA.

Yoseph mengaku memberikan keterangan kepada KPK soal operasional Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pemilu 2019 yang saat itu diketuai Erick Thohir dan Hasto Kristiyanto sebagai sekretarisnya.

Diketahui, pemanggilan KPK terhadap Yoseph terkait pengusutan kasus dugaan korupsi di Ditjen Kereta Api (DJKA) yang diduga menyangkut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi (BKS).

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengonfirmasikan bahwa ada usulan untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi tiga periode.

2 dari 3 halaman

Hasto Sebut Panggilan KPK di Kasus Korupsi DJKA sebagai Ujian

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan, pemanggilannya sebagai saksi dalam kasus korupsi pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), sebagai ujian dan tidak ada kaitannya dengan Pilkada 2024.

"Ya itu mungkin dari pihak sononya mencoba mengaitkan, tapi bagi kami tidak. Bagi kami ini bagian dari ujian-ujian partai, karena kami juga digerakkan oleh nilai ideologi moral dan etika di dalam berpartai," ujar Hasto Kristiyanto kepada wartawan di Hotel Seruni, Bogor, Selasa (23/7/2024).

Hasto menilai urusan pilkada adalah hal yang berbeda dan tidak ada kaitan dengan kasus yang menjeratnya. "Pilkada urusan lain, dan mesin terus bergerak," kata Hasto.

Hasto juga memastikan jika ada undangan dari KPK untuk dimintai keterangan, maka ia pasti akan datang. Namun, ia memastikan tidak ada kaitan dengan kasus korupsi DJKA.

"Apalagi undangan, yang kami lakukan ya pasti kami akan datangi. Tapi bisa kami pastikan bahwa enggak ada persoalan terkait dengan masalah kereta api," tegas Sekjen PDIP itu.

"Saya juga bukan konsultan perusahaan kereta api ya. Profesi saya sebelum gabung ke partai memang konsultan. Itu tetap, sehingga saya akan memenuhi panggilan itu," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Hasto PDIP Tegaskan Tak Ada Sangkut Paut dengan Korupsi DJKA Kemenhub

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus dugaan korupsi DJKA Kemenhub wilayah Jawa Timur.

Pernyataan itu disampaikan Hasto usai mengetahui dirinya masuk dalam daftar saksi yang akan diperiksa oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi DJKA Kemenhub.

"Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis," kata Hasto di Gedung DPP PDIP, Jalan Diponegoro No 58, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu (20/7/2024).

Dalam perkara ini, KPK menyebut kapasitas Hasto kala itu disebut sebagai seorang konsultan. Hasto pun tak menepis, karena dirinya dahulu pernah bekerja di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ," ucap dia.

Lebih lanjut, Hasto menduga pemeriksaan ini berhubungan dengan posisinya saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu. Hasto kala itu menjabat sebagai Sekertaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Informasi itu didapatkan dari Wasekjen PDI Perjuangan Yoseph Aryo Adhi Darmo.

"Itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan, dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut," ucap dia.

Hasto belum berbicara lebih gamblang mengenai hal ini. Karena, pemeriksaan pun belum dilakukan. Hasto Kristiyanto sedianya diperiksa KPK pada Jumat 19 Juli 2024 lalu. Namun, Hasto tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tau diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya enggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini enggak ada bisnis," ucap Hasto menandaskan.