Airlangga Mundur dari Kursi Ketum Golkar, Istana: Tak Ada Kaitan dengan Jokowi

, Jakarta - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana menegaskan, mundurnya Airlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar tak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut dia, keputusan Airlangga tersebut merupakan urusan internal Partai Golkar.

"Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan/hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden," ucap Ari kepada wartawan, Senin (12/8/2024).

Dia mengatakan, Airlangga masih menjalani tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Airlangga juga mengikuti sidang kabinet perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Senin hari ini.

"Sampai saat ini Bapak Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI," katanya.

"Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi Bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara," sambung Ari.

Sebelumnya, Airlangga Hartarto membenarkan, dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar. Dia mengatakan, dirinya sudah mundur dari jabatan tersebut sejak 10 Agustus 2024.

"Saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pengunduran diri ini terhitung sejak semalam, yaitu Sabtu, 10 Agustus 2024," kata Airlangga melalui video diterima redaksi dari DPP Partai Golkar, Minggu (11/8/2024).

2 dari 4 halaman

Alasan Airlangga Mundur

Airlangga Hartarto menyampaikan Pidato Resmi Pengunduran Diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar. (Istimewa)

Airlangga mengaku, sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Alasannya, demi menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat.

Airlangga memastikan, sebagai partai besar yang matang dan dewasa, DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku.

"Semua proses ini akan dilakukan dengan damai, tertib, dan dengan menjunjung tinggi marwah Partai Golkar," yakin Airlangga.

Airlangga berharap, Partai Golkar bisa terus maju dan berkarya. Selanjutnya mekanisme pergantian ketua umum mengikuti aturan kepartaian yang berlaku.

"Hiduplah Golangan Karya! Semoga Tuhan selalu melindunginya," Airlangga menutup.

3 dari 4 halaman

Jusuf Hamka Ikut Mundur dari Golkar

Jusuf Hamka Temui Mahfud Md — Pengusaha sekaligus kader Partai Golkar Jusuf Hamka berpamitan kepada awak media usai menemui mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Kawasan Patra Kurningan, Jakarta Selatan, Sabtu, (13/7/2024). (/Herman Zakharia)

Keputusan Airlangga juga diikuti Politikus Partai Golkar Jusuf Hamka. Pria yang akrab disapa Babah Alun ini mengundurkan diri dari keanggotaan di Partai Golkar karena takut terzolimi seperti Airlangga Hartarto.

“Mau enggak mau, pas kebenaran ada momentum, saya melihat Pak Airlangga terzolimi saya juga takut nanti berpolitik juga terzolimi,” kata Jusuf saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (11/8/2024).

Jusuf mengakui keputusannya mundur karena melihat pergolakan di Golkar yang berujung mundurnya Airlangga.

“Karena melihat pergolakan politik itu kasar dan berat menurut saya, dan saya nggak akan bisa mengikuti. oleh sebab itu lebih baik saya meletakkan jabatan dan mengundurkan diri dengan baik,” jata dia.

Jusuf menilai, gejolak justru berasal dari luar Golkar, sebab banyak pihak luar ingin menjadi Ketua Umum Golkar.

“Di dalam Golkar nya sendiri nggak ada gejolak. tetapi saya nggak tahu, saya nggak bisa mengatakan dengan kata-kata, tetapi rupanya gitu lah pada kepengen Golkar, ini nggak ngerti saya kenapa pada kepengen golkar ini,” kata dia.

4 dari 4 halaman

Sebut Ketum Golkar Direbut Orang Powerful

Pengusaha sekaligus kader Partai Golkar Jusuf Hamka dan mantan Menko Polhukam Mahfud Md bertemu di Kawasan Patra Kurningan, Jakarta Selatan, Sabtu, (13/7/2024). (Merdeka).

Menurutnya, kursi ketua umum Golkar bukan terjadi perebutan di internal partai, melainkan direbut secara paksa oleh penguasa atau orang powerfull.

“Bukan perebutan, tapi direbut bukan perebutan saya pikir, tetapi direbut kalau saya bisa katakan itu direbut, bukan perebutan kalau menurut saya,” kata dia.

“Situ harus tahu lah kalau direbut siapa sih yang bisa merebut ya kan, itu pasti yang yang powerful lah, nggak tahu siapa, saya nggak berani ngomong saya juga belum tahu sebenarnya,” sambungnya.

Bahkan, Jusuf Hamka mengungkit bahwa banyak kasus hukum sengaja dipakai untuk mencapai target kursi ketua umum.

“Saya nggak tahu, tetapi bisa saja kasus itu dipakai kasus ono dipakai, kasus A B C dipakai untuk mencapai target iya kan, tapi hati-hati, makanya saya juga nggak berani ngerti, saya lihat keras politik makanya saya lebih baik nggak ikut-ikut, saya mengundurkan diri saja saja,” pungkasnya.