PBNU: PKB Didirikan untuk Bangsa, Bukan untuk Muhaimin dan Keluarganya

, Jakarta - Rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada pada Sabtu, 27 Juli 2024 diwarnai pembicaraan informal dari para pengurus tentang rencana pembentukan panitia khusus (Pansus) atau Tim 5 tentang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Para pengurus PBNU menginginkan segera membentuk Pansus tentang PKB lantaran melihat adanya gejala pembelokan sejarah partai yang dilakukan segelintir elite internal. PKB juga dinilai telah melenceng dari tujuan awal pendirian dan hanya dikuasai oleh segelintir orang termasuk keluarga Ketum Muhaimin Iskandar.

BACA JUGA: VIDEO: Kisruh PBNU, Kiai hingga Cucu Pendiri NU Bakal Gelar Muktamar Luar Biasa

"Para peserta rapat pleno dalam pembicaraan informal umumnya sepakat PBNU menginginkan agar PBNU menyikapi perilaku dan pernyataan elite-elite PKB. Besok saat penutupan pleno Insyaallah akan diumumkan tentang Pansus PKB ini," tutur Wakil Sekjen PBNU Suleman Tanjung kepada wartawan, Minggu (28/7/2024).

Menurut Suleman, pembentukan pansus tersebut semata-mata untuk mengembalikan PKB ke rumah aslinya yakni Nahdlatul Ulama.

"PBNU melihat ada upaya dari segelintir elite PKB yang ingin membelokkan sejarah dan ingin menjauhkan PKB dari NU. Banyak kita dengar elite PKB ngomong bahwa PKB bukan milik NU tapi milik bangsa," jelas dia.

"Memang PKB ini milik bangsa karena PKB didirikan oleh PBNU untuk bangsa, bukan untuk Muhaimin dan segelintir elite serta keluarganya," sambung Suleman.

Dia turut mengatakan, pembentukan Pansus itu khusus untuk para elite PKB. Sehingga, para kader partai yang berada di bawah diharapkan tetap tenang.

"Ingat ya ini khusus penyikapan terhadap elite PKB," Sulaeman menandaskan.

2 dari 3 halaman

Pansus untuk Mengembalikan Kepemilikan PKB

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengajak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk kembali ke jalan yang benar, yakni sesuai langkah pergerakan Nahdlatul Ulama (NU). (Istimewa)

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan saat ini pihaknya sedang mendiskusikan untuk membentuk tim lima panitia khusus (pansus) terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Menurut Gus Ipul, tim lima merupakan upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah sekaligus mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yakni PBNU.

"PBNU sedang berdiskusi. Jika diperlukan, pembentukan tim lima akan segera dilakukan," kata Gus Ipul seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (26/5/2024).

Gus Ipul beralasan, saat ini elite di PKB banyak membuat pernyataan melenceng dari fatsun awal berdirinya. Bahkan ada upaya yang nyata dan sistematis dari para elite partai guna menjauhkan PKB dari struktural Nahdlatul Ulama (NU).

"Pernyataan elite-elite PKB yang ahistoris. Ada tanda-tanda mereka akan membawa lari dari sejarah berdirinya PKB," ucap Gus Ipul.

Gus Ipul menjelaskan, PKB didirikan oleh struktur NU, dalam hal ini PBNU hingga ke cabang, MWC dan ranting NU. Sehingga, ditegaskan Gus Ipul, tanpa struktur NU, PKB tidak akan pernah terbentuk.

Keponakan Gus Dur itu mencontohkan, pernyataan elite PKB yang menganggap PBNU tidak perlu didengarkan. Buktinya, kata Gus Ipul, PKB gagal dalam pemilihan presiden 2024. Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjadi cawapres berpasangan dengan Anies Baswedan, kalah dari Prabowo-Gibran.

Gus Ipul memastikan, tim lima yang akan dibentuk ini akan menyerupai tim lima pada awal reformasi terdahulu, yang pernah dibentuk PBNU untuk mendirikan PKB.

Tim lima ini akan segera diwujudkan jika mendapatkan persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

"Kita akan undang bergabung seluruh tokoh, para aktivis NU untuk dimintai pendapatnya terkait hal ini," kata Gus Ipul.

3 dari 3 halaman

Cak Imin: PBNU Tidak Boleh Ikut Politik Praktis

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tiba di acara pembukaan musyawarah kerja nasional (Mukernas) di hari lahir (Harlah) PKB ke-26, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024) (/Winda Nelfira)

Sebelumnya, dalam proses pilpres 2024 lalu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, tidak ada kandidat capres-cawapres atas nama Nahdlatul Ulama adalah hal yang wajar.

Hal ini dikatakan usai mengunjungi atau berziarah ke Makam Sunan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023).

"Saya setuju, sikap itu harus dilakukan oleh PBNU untuk menjaga PBNU sebagai organisasi tidak tertarik-tarik di politik praktis," kata pria yang akrab disapa Cak Imin.

Sehingga, menurut cawapres ini, PBNU tidak boleh ikut dalam politik praktis. Karena, kata Cak Imin, tugas PBNU yakni untuk mengurusi umat dan berdakwah.

Oleh karena itu, untuk urusan politik ditegaskannya biar PKB saja yang mengurusinya. "PBNU tidak boleh ikut politik praktis. Politik itu berat, biar PKB saja. Jadi untuk PBNU, PKB itu kalimatnya yang tepat adalah memang PBNU tugasnya adalah ngurusi umat, dakwah," tegasnya.

"Sedangkan yang ngurusi politik adalah PKB. Saya kasih tahu, politik itu berat, biar PKB aja yang nanggung," kata Cak Imin.