, Jakarta Sejumlah ahli dihadirkan sejumlah terdakwa dalam perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J, termasuk oleh Ferdy Sambo, Putri Candrawathi dan Bharada E. Mereka dihadirkan guna memberikan pendapatnya yang bakal meringankan hukuman para terdakwa atau A de Charge.
Kedua kubu sama-sama menghadirkan ahli pidana. Mereka pun "saling serang" dengan meminjam keterangan ahli soal sejumlah hal topik yang memungkinkan dapat meringankan ketiganya dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J.
Advertisement
Hal-hal yang dibahas itu mulai dari status justice collaborator hingga lie detector.
Berikut rangkuman soal pertanyaan dari pengacara dan pendapat kedua kubu, baik Ferdy Sambo-Putri Candrawathi maupun Richard Eliezer alias Bharada E.
1. Soal Status Justice Collaborator
- Ahli Kubu Sambo-Putri
Tim Penasihat Hukum Putri sempat mempersoalkan penyematan status justice collaborator (JC) atau saksi pelaku ke Bharada E dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Mereka pun meminta pendapat ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mahrus Ali pada Kamis 22 Desember 2022 lalu.
"Nah, pertanyaan sederhananya, apakah klausul justice collaborator ini bisa digunakan untuk Pasal 340 (Pembunuhan Berencana) atau Pasal 338 (Pembunuhan) (KUHP)?" tanya pengacara, Febri Diansyah saat sidang di PN Jakarta Selatan.
Lantas, Mahrus menjelaskan, Pasal 28 Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerangkan, justice collaborator hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu untuk beberapa jenis pidana.
"Persoalannya itu adalah karena di Pasal 28 itu kan JC itu hanya diberikan kepada pelaku tindak pidana tertentu. Di situ dijelaskan pelakunya kan banyak tuh jenisnya tindak pidananya, cuma di situ ada klausul yang umum lagi termasuk kejahatan-kejahatan lain yang ada potensi serangan dan itu harus berdasarkan keputusan," kata Mahrus.
Lalu, Mahrus menambahkan, hanya tersangka tindak pidana kasus pencucian uang, korupsi, narkotika, dan kasus kekerasan seksual yang boleh diberikan status justice collaborator. Sejauh ini, Mahrus mengatakan tersangka pembunuhan tidak bisa mendapatkan status tersebut.
"Dalam konteks ini maka sepanjang tidak ada keputusan ya ikuti jenis tindak pidana itu, apa tadi pencucian uang, korupsi, narkotika kemudian apa lagi perdagangan orang, kekerasan seksual, pembunuhan tidak ada di situ," ujar Mahrus.
- Ahli Kubu Bharada E
Pada kesempatan lain, Tim Pengacara Bharada E seolah menyerang balik keterangan ahli kubu Sambo-Putri tersebut. Mereka pun menghadirkan Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries.
"Tetapi dalam penjelasan terakhir, ada frasa lain di situ yang tidak boleh dibaca secara parsial. Di sana dikatakan bahwa tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi atau korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya," kata Albert saat sidang di PN Jakarta Selatan, Rabu (28/12/2022).
Atas dasar itulah, Albert menilai kalau pemberian JC akan dilakukan secara objektif oleh LPSK dalam kewenangan memberikan perlindungan sebagaimana Syarat sesuai Pasal 28 UU Perlindungan Saksi dan Korban.
Di mana dari aturan yang disorot Albert, tertuang dalam Poin E yang menjelaskan adanya penekanan ancaman dialami oleh yang bersangkutan. Sebagai pertimbangan pemberian perlindungan dalam hal ini Bharada E.
Usai menjalani sidang pembacaan dakwaan, terdakwa Richard Eliezer menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban, Brigadir Yosua. Terdakwa menyampaikan penyesalan sekaligus menegaskan, tindakannya melaksanakan perintah pimpinan, Ferdy Sambo.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Bharada E Berhak
"Nah poin menarik adalah di Poin E adanya ancaman nyata atau kekhawatiran mengenai kejadian ancaman fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya. Padahal kita tahu ya, dalam tadi tidak ada saksi pelaku. Tetapi dalam konteks perlindungan gitu," kata Albert.
"Dan lima item tadi tidak harus dipenuhi secara kumulatif. Contoh di poin c mengatakan asetnya nanti akan dikembalikan kan tidak ada kaitannya pembunuhan dengan aset," tambah dia.
Selain itu, Albert mengatakan, LPSK berhak memberikan perlindungan Pasal 28 ayat 2 perihal pentingnya informasi dari saksi untuk mengungkap suatu perkara.
"Perlindungan itu bisa diberikan kepada seseorang yang memang ingin mengungkap suatu kejahatan. Sebenarnya definisi kejahatan serius ini kan berbeda. Tetapi gini, kita bisa melihat dari Pasal 6 konvensi hak sipil politik yg telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005 tentang ICCPR," ujarnya.
Advertisement
Lie Detector
- Ahli Sambo-Putri
Penasihat Hukum Ferdy Sambo dan Putri juga mempersoalkan keabsahan hasil lie detector atau tes deteksi alat kebohongan. Mereka menilai tes tersebut tidak bisa dijadikan alat bukti dalam persidangan.
Ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Mahrus Ali, berpendapat hasil lie detector atau alat pendeteksi kebohongan seharusnya tidak bisa digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara.
Konteks jawaban dari Mahrus diawali dengan pertanyaan dari Tim Penasihat Hukum, Rasamala Aritonang yang mempersoalkan keabsahan dari hasil lie detector atau alat pendeteksi kebohongan ketika dijadikan sebagai alat bukti.
"Apakah kemudian dalam konteks tadi saudara jelaskan bukti tersebut dapat digunakan atau tidak apabila tidak sesuai dengan aturan yang seharusnya?" tanya Rasamala saat sidang, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (22/12).
"Itu dasar hukumnya bentuknya apa?" tanya Mahrus memastikan.
"Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 10 Tahun 2009," jawab Rasamala.
Atas jawaban tersebut, Mahrus menilai jika proses pemeriksaan dengan lie detector seharusnya didasari dan diatur melalui hukum acara dalam undang- undang yang berlaku.
"Artinya apa itu tidak legal harusnya (Lie Detector). Artinya apa, tidak boleh menggunakan dasar itu sebagai dasar untuk membuktikan poligraf. kenapa karena dia juga dasarnya bukan undang-undang," jelas Mahrus.
Sebab, Mahrus menyampaikan ada aturan dalam hukum hak asasi manusia (HAM) yang membatasi atau limitasi untuk apa saja yang berlaku sebagai pembuktian dalam hukum acara.
"Jadi didalam hukum HAM itu ada namanya limitasi, pembatasan hak itu dengan undang-undang yang mulia termasuk mengatur hukum acara," jelasnya.
Mahrus juga mengatakan dalam hukum pidana dalam setiap kasus harus didasari dengan alat bukti yang sah. Syarat alat bukti itu sah pun dilandasi dengan prosedur yang benar dan materil atau sumber hukum yang mengaturnya.
"Kalau ini alat bukti itu sah harus ada dua, satu caranya sah mengikuti prosedurnya, kedua materilnya sah. kalau tidak diikuti bisa jadi hasilnya tidak valid," ucapnya.
Kubu Bharada E
- Ahli Kubu Bharada E
Sementara pada sidang Rabu (28/12/2022), Ahli Hukum Pidana Universitas Trisakti, Albert Aries memandang hasil tes lie detector bisa jadi alat bukti yang sah dalam persidangan. Termasuk dalam perkara dugaan pembunuhan berencana, Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.
Berawal dari pertanyaan Tim Penasihat Hukum Bharada E soal keabsahan hasil lie detector seluruh terdakwa perkara pembunuhan berencana Brigadir J yang sebelumnya dipaparkan saat sidang dan diragukan kubu Ferdy Sambo-Putri.
"Bagaimana pendapat ahli dalam menilai kekuatan pembuktian dari keterangan ahli poligraf?" tanya tim pengacara Bharada E dalam sidang.
Kemudian, Albert mengatakan perihal barang bukti sejatinya sudah diatur dalam Pasal 39 KUHP dan alat bukti sudah diatur dalam Pasal 184 KUHP. Namun dalam prakteknya memang soal lie detector belum diatur. Karena, merupakan metode pembuktian yang baru.
"KUHP membedakan alat bukti dengan barang bukti. Barang bukti diatur dalam Pasal 39 KUHP, alat bukti diatur (Pasal) 184 KUHP yang limitatif ada saksi ada surat ahli petunjuk keterangan terdakwa," kata dia
"Ketika ada metode seperti itu yang mungkin belum termaktub atau diatur dalam KUHP karena prinsip hukum acara itu limitatif dan interaktif, terbatas dan memaksa," tambah dia.
Albert menilai hasil lie detector bisa saja dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan dengan syarat dipaparkan oleh ahli terkait dan sah menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan hakim.
"Kita ketahui KUHP ini dari tahun 81 banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi sebagainya. Maka ketika hasil metode itu dibunyikan, maka ketika hasil pemeriksaan itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya otoritatif hakim untuk menilai," bebernya.
Sebelumnya, hasil Lie Detector sempat dibeberkan Ahli Polygraph Polri bidang Komputer Forensik, Aji Febriyanto. Terkait hasil tes kejujuran atau lie detector Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf dan Bharada Eliezer.
Hasilnya, Ferdy Sambo nilai totalnya -8 (Bohong), Putri Candrawathi -25 (Bohong), Kuat Ma'ruf dua kali pemeriksaan, yang pertama hasilnya +9 (Jujur) dan kedua -13 (Bohong), Bripka RR dua kali juga pertama +11 (jujur), kedua +19 (jujur), Bharada E +13 (jujur).
Adapun nantinya pendapat kedua ahli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam menjatuhi hukuman atas para terdakwa.
Reporter: Bachtiarudin Alam
Sumber: Merdeka
Terkini Lainnya
Eks Anak Buah Ferdy Sambo, Hendra Kurniawan Bebas Bersyarat
Bharada E Berhak
Lie Detector
Kubu Bharada E
Ferdy Sambo
Putri Candrawathi
Bharada E
Richard Eliezer
Brigadir J
Revisi UU Pilkada
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Viral Aksi Bagi-Bagi Nasi Padang dan Obat Gratis untuk Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Haruskah Saya Mendapatkan Vaksin Mpox Jika Saya Menderita Mpox? Ini Jawabannya!
Mpox Clade 1 Menyebar di Afrika, Rasa Sakit Tak Tertahankan Menghantui Seorang Pria di Burundi
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
Hasil BRI Liga 1 Persib Bandung vs Arema FC: Pangeran Biru Kembali Terpeleset
Hasil BRI Liga 1 Persik Kediri vs Malut United: Tanpa Gol di Brawijaya
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persita Tangerang: Menang 1-0, Pendekar Cisadane Jaga Momentum Positif
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu 24 Agustus: Madura United vs Persita Tangerang
TOPIK POPULER
Live Streaming
ASI Eksklusif, Cegah Stunting Sejak Dini
Populer
PKS Buka Suara soal Anies Baswedan Makin Mesra dengan PDIP
Ini 8 Parpol yang Dinyatakan Resmi Lolos ke Parlemen Senayan
Anies Bertenun Merah, Minta Doa Ibunda Jelang Diusung Cagub Jakarta oleh PDIP
Daftar Lengkap 580 Caleg DPR Terpilih Periode 2024-2029
Kaesang dan Erina Gudono Diduga Pakai Jet Pribadi ke AS, Sekjen PSI: Itu Urusan Personal
Istana Bantah Hubungan Jokowi-Prabowo Retak: Itu Politik Adu Domba
Berbekal Doa Ibu, Anies Baswedan Tiba di DPP PDIP
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Top 3 News: DPR RI Setuju PKPU Pilkada 2024, Akomodir 2 Putusan MK
Kembali Berlaku Sistem Ganjil Genap di Jakarta pada Awal Pekan, Senin 26 Agustus 2024
RUU Pilkada
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi
Berita Terkini
1.008 Karyawan Telkom Ikut Program Pensiun Dini di Semester 1 2024
Mengupas Tuntas 8 Arti Mimpi Tentang Makan, Pertanda Rezeki Berlimpah Datang?
Menteri Rosan Roeslani Yakin Capai Target Investasi yang Dimandatkan Jokowi, Ini Rahasianya
8 Potret Penampakan Studio Rekaman Andre Taulany, Punya Fasilitas Mewah
8 Tafsir Mimpi Kehujanan, Antara Pertanda Kebahagiaan hingga Emosi Mendalam
10 Makanan dan Minuman Lezat yang Bisa Memicu Asam Urat, Jangan Disepelekan
Houthi Puji Serangan Hizbullah terhadap Israel: Hebat dan Berani
Staf Reuters Tewas Akibat Rudal Hantam Hotel di Ukraina, 2 Wartawan Terluka
Aras Gading Muda Juara Kejurnas Bola Basket KU15 Antar Klub Putra 2024
Menko Airlangga: Bakal Ada Investasi Baru Masuk ke Kawasan Industri Wiraraja Batam USD17,6 triliun
Profil Gulfstream, Pabrikan Pesawat Jet Pribadi Asal Amerika Serikat
5 Resep Karage ala Jepang yang Menggugah Selera, Dijamin Renyah
Magic Box: Petualangan Ajaib Alat Edukasi Seks pada Anak Usia Dini Karya Mahasiswa UGM
Suka Main Medsos, Yuk Simak Tips Aman Saat Berbagi Foto ke Media Sosial dan Platform Digital