, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menyampaikan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana tidak kunjung disahkan lantaran terbentur permasalahan politis.
Penyusunan RUU Perampasan Aset telah dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sejak 2003 dan masuk pada Prolegnas 2010-2014 periode kedua kepemimpinan Presiden SBY.
Baca Juga
Untuk itu, Mahfud menilai perlunya kesamaan persepsi antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat penetapan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
Advertisement
"Yang saya dengar pembahasan di DPR berjalan bagus tapi ada beberapa masalah yang belum diselesaikan, kalau di internal pemerintah itu pertanyaannya kalau aset itu sudah dirampas, aset itu yang mengelola siapa," tutur Mahfud saat diskusi virtual, Kamis (29/4/2021).
"Ada tiga instansi di sini, alternatifnya yang belum ketemu, satu, Menteri Keuangan karena dia punya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang kedua Kejaksaan Agung juga punya pengelolaan aset ini dari hasil rampasan, yang ketiga Menkumham, ini kan masalah teknis saja sebenarnya, tapi memang ada masalah-masalah lain yang sifatnya lebih politis yang harus kita atasi bersama," lanjut Mahfud.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyita aset milik Tubagus (Tb) Chaeri Wardhana alias Wawan atas kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jangan ego sektoral
Mahfud mendukung penuh percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, tentunya dengan tetap melakukan penegakan hukum pidana selama memang ditemukan adanya fakta tindak pidana.
"Mari kita bicarakan secara seksama, perlu ini dilakukan di antara kementerian dan lembaga terkait, jangan ego sektoral, ini punya saya, harus saya nanti, kalau diberikan terlalu banyak terjadi karena masing-masing ini, itu, bagian itu, ndak tertangani. Mari kita akan buat undang-undang ini, kita cari titik temu yang terbaik sesuai dengan kapasitasnya," Mahfud menandaskan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif menyebut pembahasan RUU Perampasan Aset hasil tindak pidana ekonomi sangat mendesak. Dia berharap RUU tersebut segera masuk dalam Prolegnas 2021.
"Kalau ada pertanyaan soal apakah RUU Perampasan Aset ini adalah hal yang urgent atau tidak, maka saya katakan ini adalah hal yang urgent, kenapa? Saya selalu mengatakan pemerintah dan DPR masih memiliki tunggakan yang lebih dari 15 tahun dan tunggakan itu belum diselesaikan," ujar Edi, sapaan Edward, dalam diskusi webinar Membedah Krusial Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana melalui virtual, Rabu 7 April 2021.
Edi mengatakan, dirinya sebelum menjadi Wamenkumham pernah mendesak pemerintah untuk memprioritaskan RUU Perampasan Aset ini. Namun hingga dia menjadi Wakil Menteri, RUU Perampasan Aset belum menjadi undang-undang.
Terkini Lainnya
Pengamat Harap DPR Segera Bahas dan Sahkan RUU Perampasan Aset
KPK dan AS Bahas Penelusuran dan Perampasan Aset Korupsi Lintas Negara
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Jangan ego sektoral
Mahfud MD
RUU Perampasan Aset
Perampasan Aset
Rekomendasi
KPK dan AS Bahas Penelusuran dan Perampasan Aset Korupsi Lintas Negara
Revisi UU Pilkada
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Viral Aksi Bagi-Bagi Nasi Padang dan Obat Gratis untuk Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Rupiah Perkasa Imbas Demo Revisi UU Pilkada? Ini Penjelasan BI
Di Kaltim Aksi Demo Digelar di Sejumlah Kantor DPRD
Aaliyah Massaid Ikut Dukung Peringatan Darurat, Unggah Soal PHK sampai UU Kekerasan Seksual di Instagram
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persita Tangerang: Menang 1-0, Pendekar Cisadane Jaga Momentum Positif
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu 24 Agustus: Madura United vs Persita Tangerang
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
TOPIK POPULER
Populer
Ini Penjelasan Anies Baswedan soal Peluang Jadi Kader PDIP
Sekjen PSI: Kaesang Sejak Awal Tidak Minat Maju Pilkada, Fokus Bisnis dan Keluarga
Anies Baswedan Mesra dengan PDIP, Begini Respons PKS
Gerindra Bantah Isu Hubungan Prabowo-Jokowi Merenggang
Wisuda UI Diwarnai Pembentangan Poster Peringatan Darurat Indonesia
Anies Baswedan Datangi DPD PDIP Siang Ini
Prabowo: Jangan Ngintel-Intelin Saya, Enggak Enak Itu
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Resmi! Ma'ruf Amin Terpilih Jadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
RUU Pilkada
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi
Perubahan UU Untuk Kepentingan Pribadi, Masalah Dasar Indonesia
Koleksi Barang Mewah Jelita Jeje, Istri Pejabat Bela Erina Gudono tapi Diduga Terima Gratifikasi
Berita Terkini
Ledakan di Luar Sinagoge Prancis Lukai Polisi, 1 Tersangka Ditembak Lalu Ditangkap
Firasat KH Mahrus Ali Lirboyo soal Perilaku Unik Gus Miek yang Jarang Ngaji dan Suka Menaruh Kitab di Genting
Pangeran William Kembali Jalani Tugas Kerajaan Inggris, Bagaimana dengan Kate Middleton?
Patung Hanoman Raksasa 27,5 Meter Diresmikan di AS, Disebut 'Patung Persatuan'
Resep Sambal Goreng Telur yang Aman untuk Penderita Kolesterol dan Asam Urat, Enak Tanpa Khawatir
Intip Ragam Promo Spesial BRI di Puluhan Merchant Ini saat Festival Beli Lokal!
Tanpa Kaesang, PSI Serahkan B1 KWK ke Ridwan Kamil-Suswono untuk Daftar Pilgub Jakarta
Manfaat Jantung Pisang sebagai Obat Herbal dan Bantu Menurunkan Berat Badan, Ketahui Cara Mengolahnya
Deretan Mobil Mewah yang Disita dari Rumah Influencer Andrew Tate di Bucharest
Indonesia Rebut Juara Umum 2 Panahan Berkuda di Prancis
Tips Mengenali Penipuan Rekrutmen CPNS, Simak Biar Tak Jadi Korban
Tagih Utang Berujung Penjara, Seorang Bapak di Pekanbaru Akhirnya Dibebaskan Jaksa
Jadikan Industri Dalam Negeri Makin Bersaing, Pemerintah Harus Apa?