, Jakarta - Kepala Pusat Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) Dian Ediana berharap aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana berkaitan ekonomi turut menjerat pelaku dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Menurut dia, dari ribuan analisis yang dilakukan pihaknya terkait transaksi keuangan dalam tindak pidana, hanya ratusan yang diusut oleh penegak hukum. Padahal, dari ribuan analisis tersebut telah diserahkan kepada penegak hukum.
Baca Juga
"PPATK setidaknya telah menyerahkan sekitar 5.000 analisis kepada aparat penegak hukum, namun hanya ratusan yang ditangani," ujar dia dalam diskusi webinar Membedah Krusial Pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana melalui virtual, Rabu (7/4/2021).
Advertisement
Dia menyebut, setiap tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi seperti tindak pidana korupsi, pendanaan terorisme, narkoba, hingga ilegal loging telah dianalisis oleh pihaknya. Namun kebanyakan laporan yang dia berikan kepada penegak hukum, kebanyakan tidak ditindaklanjuti.
"Ini merupakan suatu hal yang menjadi pemikiran berat buat kami. Kami tahu, persoalan kami adalah kami sudah melakukan analisis, pemeriksaan, tapi tidak ditindaklanjuti," kata dia.
Dian mengaku kecewa akan hal itu. Pekerjaan sulit yang telah dilakukan pihaknya guna membantu penegak hukum dalam menelusuri aset hasil tindak pidana, namun laporan yang diberikan pihaknya seolah diabaikan penegak hukum.
"Bisa dikatakan aset yang seharusnya di-recovery bisa sampai Rp 100 triliun, tetapi yang diusut dan (keuangan dari hasil recovery asset) yang diterima negara hanya Rp 1-2 triliunan mungkin. Itu ironi, hukum ada tapi tidak berjalan seperti seharusnya," kata Dian.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
berkesempatan mewawancarai Wakil Kepala PPATK, Dian Ediana Rae. Dian mengutarakan, warga biasa secara tidak langsung bisa terlibat dalam sistem kejahatan pencucian uang dan terjerat pidana.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Penjera
Menurut Dian, penerapan pasal TPPU atau perampasan aset terhadap pelaku tindak pidana ekonomi merupakan salah satu faktor penjera. Perampasan aset setidaknya membuat pelaku tak melakukan pidana serupa di kemudian hari.
"Faktor salah satu yang kita amati di PPATK tidak ada faktor penjera. Mereka kebanyakan melakukan tindak pidana kemudian pasang badan, dihukum 4 sampai 5 tahun, saat keluar asetnya masih banyak yang tersisa," kata dia.
Oleh karena itu, dia mendorong agar RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaski Uang dan Harta masuk dalam prolegnas 2021. Dia menyebut pembahasan RUU tersebut sudah selesai dibicarakan dengan pihak terkait, seperti Menko Polhukam Mahfud Md, Menkumham Yasonna Laoly, hingga Presiden Jokowi.
"Saya banyak sekali melakukan tour, saya berbicara kepada Menkumham bicara soal ini, ke Pak Mahfud Md, terkahir saya berbicara dengan presiden, dan beliau menyetujui agar RUU ini masuk diprolegnas tahun ini atau tahun berikutnya," kata dia.
Apalagi, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, Dian menyebut komisi yang berkaitan dengan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan itu sepakat akan membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang dan Harta.
"Satu hal yang mungkin menjadi trigger perampasaan aset, karena setelah belasan tahun ini kami melihat TPPU sangat minimal. Seharusnya aparat penegak hukum yang menyidik, menuntut, harus disertai TPPU. Kenyataannya masih jauh panggang dari api," kata dia.
"Oleh karena itu recovery aset tidak menunjukan hasil yang signifikan, kami sudah gedor-gedor, kami ketemu Kapolri, Jaksa Agung, dan ketua KPK, mohon dukungan setiap kejahatan ekonomi disertai TPPU," Dian menambahkan.
Terkini Lainnya
Divonis Bebas MA, Kejagung: Dugaan TPPU Johannes Rettob Tak Bisa Ditindaklanjuti
Kejagung Limpahkan Berkas TPPU Budi Said di Kasus Korupsi Emas
Kejagung Periksa Jajaran Kepala Desa di Kasus Korupsi Duta Palma
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Penjera
PPATK
TPPU
Perampasan Aset
Rekomendasi
Kejagung Limpahkan Berkas TPPU Budi Said di Kasus Korupsi Emas
Kejagung Periksa Jajaran Kepala Desa di Kasus Korupsi Duta Palma
Kejagung Kembali Usut Kasus Korupsi Duta Palma, Periksa 8 Saksi untuk Tersangka Koorporasi
Ini Perkembangan Terkini Kasus TPPU yang Menjerat Panji Gumilang
Kejagung Usut Dugaan Pencucian Uang Emas Crazy Rich Surabaya Budi Said
KPK Temukan Lagi Bukti Kasus IUP Eks Gubernur Malut Usai Geledah Sejumlah Lokasi
Kejagung Minta Audit Keuangan Ponpes Al-Zaytun Untuk Buktikan Adanya Dugaan TPPU Panji Gumilang
Harvey Moeis Dibidik Pasal Tipikor dan TPPU, Kejagung Utus 30 Jaksa untuk Hadapi Suami Sandra Dewi
KPK Buka Opsi Penyidikan TPPU Kasus Dana Hibah Jatim, Para Tersangka Diminta Kembalikan Dana Hasil Korupsi
Revisi UU Pilkada
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Viral Aksi Bagi-Bagi Nasi Padang dan Obat Gratis untuk Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Rupiah Perkasa Imbas Demo Revisi UU Pilkada? Ini Penjelasan BI
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persita Tangerang: Menang 1-0, Pendekar Cisadane Jaga Momentum Positif
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu 24 Agustus: Madura United vs Persita Tangerang
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
TOPIK POPULER
Populer
Ini Penjelasan Anies Baswedan soal Peluang Jadi Kader PDIP
Anies Baswedan Mesra dengan PDIP, Begini Respons PKS
Sekjen PSI: Kaesang Sejak Awal Tidak Minat Maju Pilkada, Fokus Bisnis dan Keluarga
Gerindra Bantah Isu Hubungan Prabowo-Jokowi Merenggang
Wisuda UI Diwarnai Pembentangan Poster Peringatan Darurat Indonesia
DPR Setuju PKPU Pilkada 2024, Akomodir 2 Putusan MK
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Prabowo: Jangan Ngintel-Intelin Saya, Enggak Enak Itu
Resmi! Ma'ruf Amin Terpilih Jadi Ketua Dewan Syuro DPP PKB
RUU Pilkada
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi
Perubahan UU Untuk Kepentingan Pribadi, Masalah Dasar Indonesia
Koleksi Barang Mewah Jelita Jeje, Istri Pejabat Bela Erina Gudono tapi Diduga Terima Gratifikasi
Berita Terkini
Polisi Filipina Gerebek Kantor Penipuan Kripto, 99 Orang Diringkus
Kisah Pilu Bayi yang Dievakuasi dari Gaza: Kehilangan Satu Mata, Keluarganya Tewas
Teknisi asal Sumatera Selatan Sabet Predikat Terbaik di AHM-TSC 2024
Festival Etnik Situbondo 2024 Hadirkan Ribuan Penari dari Berbagai Daerah di Indonesia
Ferdian Paleka Tampil Perkasa, Bikin Kaisar Kumis Tak Berdaya di Atas Oktagon One Pride MMA 81
Jiwasraya Mau Dibubarkan, Gimana Nasib Pemegang Polis?
Tips hingga Panduan Lengkap Menjadi Influencer Sukses
Batal Hadiri Penutupan Muktamar, Waketum: PKB Pastikan Akan Selalu Bersama Prabowo
Rieke Diah Pitaloka Peringatkan KPU, Putusan MK Segera Berlaku Tanpa Perlu Ubah Undang-undang
Mengenal Ventilator, Alat Bantu Pernapasan untuk Kondisi Tertentu
Tuntutan soal Putusan MK Dipenuhi, Massa Demo Partai Buruh di Depan KPU Bubar
Hizbullah Balas Serangan Israel dengan 320 Roket Katyusha, Tel Aviv Umumkan Keadaan Darurat 48 Jam
Airin Rachmi Diany Tak Dapat Rekomendasi Golkar, Tetap Maju di Pilgub Banten
BPH Migas Pantau Penyaluran BBM di Semarang, Minta SPBU Terus Tingkatkan Pelayanan