, Jakarta - Suryadharma Ali, terdakwa kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2011-2013 menghadirkan mantan Ketua DPR Marzuki Alie sebagai saksi meringankan persidangan pada perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Tipikor Jakarta.
Dalam keterangannya, politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan, penunjukan pihak-pihak yang menggunakan sisa kuota haji oleh Suryadharma Ali yang saat itu menjabat sebagai Menteri Agama lantaran waktu pemberangkatan sudah semakin dekat. Karena itu, jika kuota haji ini dikembalikan ke daerah seluruh Indonesia maka akan memakan waktu yang lebih lama.
"Waktunya sudah mepet. Kalau dikembalikan ke daerah itu kan lama lagi. Makanya menteri melakukan kewenangan untuk siapa sisa kuota itu. Tapi (penerima sisa kuota) tetap harus bayar," ujar Marzuki Alie di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/12/2015).
Pada kesempatan itu, ia juga menjelaskan, hubungan antara Suryadharma Ali atau SDA dengan DPR saat itu memang kurang harmonis. Hal ini lantaran legislatif menuntut biaya haji harus ditekan sementara Kementerian Agama tidak dapat memenuhinya.
"Memang terjadi hubungan yang tidak harmonis. Biasanya hal yang tidak bisa dipenuhi kementerian akan menimbulkan konflik, biasanya tidak ketemu," kata dia.
Baca Juga
- KPK Jadikan Potongan Kain Kabah Ini Bukti Korupsi SDA
- SDA Pilih Berdiri 3 Jam Baca Pembelaan Korupsi Haji
- Kasus Haji, Saksi Dicecar soal Anggaran Perjalanan Dinas SDA
Sebagai pemimpin DPR, Marzuki kemudian memerintahkan rapat konsultasi antara Kementerian Agama dengan lembaganya, khususnya Komisi VIII.
"Saya yang memimpinnya. Hingga ada kesepakatan, yang ikut hadir pemimpin Komisi VIII, ada beberapa wakil ketua, dari kementerian Pak Menteri sendiri (Suryadharma Ali)," pungkas Marzuki Alie.
Advertisement
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Dakwaan Suryadharma Ali
Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam pemanfaatan kuota dan penyelenggaraan haji, serta Dana Operasional Menteri (DOM). Suryadharma didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Ia didakwa melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangannya menunjuk orang-orang tertentu sebanyak 180 orang yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Selain itu, ia juga mengangkat 17 Petugas Pendamping Amirul Hajj yang tidak sesuai ketentuan.
Dalam penunjukan PPIH tahun 2010, Suryadharma memerintahkan Dirjen PHU Slamet Riyanto menerbitkan Surat Keputusan yang mengatur persyaratan umum sebagai PPIH Arab Saudi, seperti harus PNS Kemenag, PNS Kementerian yang diusulkan oleh pemimpin instansi terkait, serta harus melalui tes dan pembekalan. Namun, menurut Supardi, Suryadharma memerintahkan untuk mengakomodasi permintaan anggota Panja Komisi VIII DPR agar memasukkan orang-orang yang mereka rekomendasikan untuk dapat menunaikan haji secara gratis dengan menjadi PPIH Arab Saudi.
Suryadharma juga memerintahkan agar mengakomodasi permintaan anggota DPR lainnya. Orang-orang yang direkomendasikan antara lain Nasrul Fuad, Wahyu Suryanto, Mohamad Thohir, Soenarso Minggu, Rijal Fikri Hakim Hasibuan, Syamsuar Muhammad Ali, Abu Bakar Al Kav, Kunandir Madsapingi, Mediana, Khana Nurokhman, dan Sugiyono Kodjrat Sardi. Suryadharma ini kembali melakukan perbuatan hal serupa pada 2011 dan 2012.
Supardi melanjutkan, pada 2013, Suryadharma memerintahkan Dirjen PHU yang baru, Anggito Abimanyu mengakomodasi permintaan beberapa anggota Panja Komisi VIII DPR dengan memasukkan orang-orang yang mereka rekomendasikan sebagai PPIH Arab Saudi agar dapat menunaikan ibadah haji secara gratis.
Perbuatan Suryadharma tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 13,132 miliar. Begitu pula dengan penggunaan DOM tahun 2011-2014 yang tidak sesuai peruntukannya, serta penyewaan perumahan jemaah haji di Arab Saudi dan pemanfaatan sisa kuota haji nasional tahun 2010-2012 yang tidak sesuai ketentuan. (*)
Terkini Lainnya
Dakwaan Suryadharma Ali
Suryadharma Ali
Korupsi Haji
Marzuki Alie
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Mitigasi Ancaman Gempa Megathrust, BMKG Minta Pemda Siapkan Infrastruktur Keselamatan
Masinton Sebut PDIP Akan Daftarkan Anies ke KPU Jakarta, Ajak Warga Kawal Ramai-Ramai
Rapat Panja UU Pilkada: Baleg DPR Setujui Usia Cagub 30 Tahun saat Pelantikan, Kaesang Bisa Maju
Baleg DPR Setujui Batas Usia Cagub 30 Tahun Saat Pelantikan, Hanya PDIP yang Menolak
Sah, Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketum Partai Golkar
PDIP Buka Peluang Usung Anies di Pilkada Jakarta: Asalkan Jadi Kader
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
Polisi Hentikan Kasus Pencatutan NIK Dukung Dharma-Kun, Mahfud: Itu Pertimbangan Politis
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Anulir Putusan MK?
PKS Tegaskan Tidak Akan Usung Anies Usai Putusan MK Soal Pilkada 2024
Putusan MK
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Berita Terkini
Heboh Azizah dan Arhan, Buya Yahya Beri 2 Opsi bagi Pasangan yang Selingkuh
Ribut di Jalanan, Polisi Dibacok Pemuda Mabuk di Kupang
Kesal Tidak Diajak Selfie, Pria Ini Aniaya Kekasihnya di Lift Hotel Cengkareng
Putusan Sela Sidang Warga Dago Elos Melawan Muller: Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Dilanjutkan
5 Fakta Menarik The Voyager Golden Record
Derita Warga di Tengah Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang Tak Kunjung Usai, Dihantui Banjir
Kisah KH Hasyim Asy’ari Tak Pernah Ikut Ngaji saat Berguru ke Mbah Kholil Bangkalan, Diungkap Gus Muwafiq
Polisi Geledah Kantor BP Batam, Dokumen Alokasi Hutan Lindung Disembunyikan?
5 Rekrutan Baru yang Tampil Mengesankan di Pekan Pertama Liga Inggris: Termasuk Pemain Manchester United?
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Serba-serbi Tari Legong Lasem, Seni Tari Populer di Bali
Utusan Khusus Presiden Palestina: Normalisasi Hubungan dengan Israel Tak Kurangi Penderitaan Warga Gaza
Kronologi 4 Penumpang Hilang saat Kapal Tenggelam di Perairan Alor, 3 di Antaranya Anak-Anak
Cak Imin Soal Absen dari Panggilan PBNU: Saya Sengaja Tidak Datang
Idrus Marham Bicara Posisi Jokowi di Golkar: Jika Jadi Dewan Pembina, Demi Besarkan Partai