, Jakarta - Hakim Sarpin Rizaldi yang memutuskan tidak sahnya penetapan tersangka Komjen Pol Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dilaporkan Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kepada Komisi Yudisial (KY). Sarpin dilaporkan lantaran diduga melanggar kode etik perilaku hakim dalam memutus perkara praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan kepada KPK.
"Tujuan kami untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim dalam pemeriksaan dan putusan praperadilan Budi Gunawan," ujar Julius Ibrani dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Kantor KY, Jakarta, Selasa (17/2/2015).
Erwin Natosmal Oemar dari Indonesia Legal Roundtable (ILR) mengatakan, ada sejumlah hal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Sarpin. Salah satunya soal melabrak peraturan yang tertuang dalam KUHAP, terutama Pasal 77, di mana penetapan tersangka tidak masuk kategori dalam objek praperadilan. Namun, Sarpin menyatakan penetapan tersangka Budi sebagai objek praperadilan.
"Dari kami ada dugaan kuat terkualifikasi langgar poin 8 dan 10 dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pertama, putusan yang melabrak KUHAP. Kedua, argumentasi Sarpin yang menyasar substansial yang melampaui kewenangan yang dimiliki. Dari situ, kami menduga dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran poin 8 dan 10 KEPPH," ucap dia.
Pada Senin kemarin 16 Februari 2015, hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan memutus menerima sebagian permohonan praperadilan yang diajukan Komjen Pol Budi Gunawan kepada KPK. Hakim tunggal Sarpin Rizaldi memutus penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan oleh KPK tidak sah.
Sarpin memutus KPK tidak bisa mengusut kasus yang menjerat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol). Sebab tidak termasuk dalam kualifikasi seperti diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Selain menganggap Budi bukan termasuk penegak hukum dan bukan penyelenggara negara saat kasus yang disangkakan terjadi, Sarpin juga menilai penetapan tersangka Budi masuk sebagai objek gugatan praperadilan.
Dinilai Bisa Rusak Sistem Hukum
Banyak pihak yang menilai adanya kejanggalan dalam putusan yang diketok palu oleh Sarpin tersebut. Salah satu penilaian itu datang dari mantan Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Andi Tumpa yang menilai ada yang aneh dalam putusan tersebut.
Salah satu yang dianggap aneh oleh Harifin adalah penetapan tersangka Budi oleh KPK masuk ke dalam objek praperadilan. Di mata Harifin, Sarpin menafsirkan sendiri objek praperadilan tersebut. Padahal jelas tertera dalam Pasal 77 KUHAP, bahwa penetapan tersangka bukan masuk ke dalam objek praperadilan.
"Hakim sudah memperluas kewenangan praperadilan. Dia menyatakan bahwa karena tidak diatur dalam KUHAP, maka hakim boleh memasukkannya (menjadi objek praperadilan). Pendapat hakim tersebut tidak benar. Sebab praperadilan mengatur jelas objek dan kewenangan. Itu sudah diatur dengan jelas, diatur limitatif, artinya selain disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP tidak boleh," sambung Harifin.
Menurut Harifin, Sarpin sebagai hakim sudah memperluas kewenangan praperadilan. Sebab, dengan tafsiran sendiri, Sarpin menyatakan bahwa karena tidak diatur dalam KUHAP, maka seorang hakim boleh memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan. Dalam hal ini penetapan tersangka Budi.
"Pendapat hakim tersebut tidak benar, tidak boleh, sebab praperadilan mengatur jelas objek dan kewenangan. Itu sudah diatur dengan jelas, diatur limitatif, artinya selain disebutkan dalam Pasal 77 KUHAP itu tidak boleh," ujar Harifin.
Karena itu, menurut Harifin Andi Tumpa, putusan hakim Sarpin itu dikhawatirkan Harifin dapat merusak sistem hukum di Indonesia. (Ans/Mut)
(Liputan 6 TV)
Terkini Lainnya
Budi Gunawan
Sidang Praperadilan
Hakim Sarpin
Paralimpiade 2024
Hasil Paralimpiade Paris 2024: Suryo Nugroho Takluk di Final, Perolehan Emas Indonesia Tak Bertambah
Hasil Paralimpiade Paris 2024: Gagal Balas Dendam, Leani Ratri Oktila Harus Puas Kantongi Perak
Intip Bonus Atlet Paralimpiade Paris 2024 yang Meraih Medali
Ikut Paralimpiade, Pria Tertinggi Kedua di Dunia Terpaksa Tidur di Lantai Usai Tak Ada Kasur yang Muat
Hikmat/Ratri Sumbang Medali Emas Pertama Indonesia di Paralimpiade 2024
Kreatif, Google Kasih Animasi Interaktif di Kolom Pencarian Seputar Paralimpiade 2024
Pilkada 2024
Datangi Wirid, Polisi Rokan Hulu Ajak Masyarakat Wujudkan Pilkada Damai
Jelang Pilkada Papua Tengah 2024, Survei LSI: Willem Wandik-Aloysius Giyai Berpotensi Menang
Kapolresta Mamuju Ajak Warga Hindari Hoaks dan Ujaran Kebencian Selama Pilkada 2024
Pramono Anung Terima Perwakilan Warga: Hari Ini Kita Belanja Masalah
Bila Terpilih, Pramono Anung Siap Jika Nanti Ada Kebijakan Tak Populer yang Diambil
Monkeypox
Ramai di Medsos soal Monkeypox Efek Samping dari Vaksin COVID-19, Kemenkes: Tidak Ada Hubungannya
Waspada Mpox, Kapal dari Luar Negeri yang Masuk Pelabuhan Panjang Harus Dikarantina Sementara
Bandara Soekarno-Hatta Perketat Pengawasan Mpox pada Penumpang Internasional, Siapkan Ruang Isolasi Khusus
Masyarakat Was-Was soal Mpox, Menkes Budi: Tenang, Terpenting Berperilaku Baik
BRI Liga 1
BRI Liga 1 Beri Dampak Positif, Omzet UMKM Penjual Gorengan Naik Dua Kali Lipat
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
TOPIK POPULER
Populer
The Jakmania soal Ridwan Kamil Ingin Datangi: Lebih Cocok Ketemu Persija Dulu
Gempa Hari Ini Senin 2 September 2024, Empat Kali Guncang Wilayah Indonesia
Kian Memanas, Menag Yaqut Tantang PKB Pecat Dirinya: Saya Tunggu Pemecatannya
Golkar soal Anies Baswedan Berniat Buat Partai: Jangan Hanya Mau Dapat Kekuasaannya
Polisi Bongkar Sindikat Perdagangan Bayi, Dijual ke Bali Seharga Rp45 Juta
TNI Turunkan Pasukan Khusus dan Sniper Amankan Misa Akbar di Senayan
Pelaku Penyiraman Air Keras ke Anggota Polisi saat Tawuran di Jaktim Ditangkap
Anies Sebut Parpol Tersandera Kekuasaan, PKB: Itu Pengetahuan Umum
Parlemen Indonesia dan Afrika Bersinergi Lawan Wabah Cacar Monyet
1.390 Bus Bakal Antar Peserta Misa Akbar Paus Fransiskus ke GBK
Paus Fransiskus
Jadwal Lengkap Paus Fransiskus di Indonesia, Tiba Hari Ini 3 September 2024
Paus Fransiskus Tiba Hari Ini di Indonesia, Sejumlah Jalan Akan Ditutup Sementara
Pakai Pesawat Komersil, Paus Fransiskus Bertolak Menuju Indonesia
Paus Fransiskus Gelar Misa Akbar di GBK 5 September 2024, Kemenparekaf Imbau Warga Work From Destination
Makna dan Harapan dari Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia 3-6 September 2024
Mengenang Perjalanan Paus Yohanes Paulus II ke Indonesia di Tahun 1989
Berita Terkini
6 Tips Efektif untuk Meningkatkan Kemampuan Multitasking dan Produktivitas
Samsung Galaxy A06 Meluncur di Indonesia, HP Sejutaan dengan Fitur Keamanan Mumpuni
Turis Indonesia Wajib Patuhi Sistem Baru Saat Liburan ke Jepang, Mulai Berlaku Kapan?
Tak Terima saat Kiai Dibilang Tidak Selalu Benar, Ini Klarifikasi Gus Baha
Menunggu Data Pekerjaan AS, Harga Emas Anjlok
KPU: Hasil Tes Kesehatan Tiga Calon di Pilkada Jakarta Dinyatakan Mampu Berkontestasi
Bangunan di Bogor Ambruk Diterjang Angin Kencang, 2 Orang Tewas
Ramai di Medsos soal Monkeypox Efek Samping dari Vaksin COVID-19, Kemenkes: Tidak Ada Hubungannya
Polisi Korea Selatan Selidiki Telegram Terkait Kasus Penyebaran Konten Pornografi Deepfake
3 Zodiak Ini Dikenal Very Demure, Very Mindful, Ada Kamu Termasuk?
Aksi Happy Asmara Pakai Selimut Hermes dan Dipayungi di Atas Panggung Jadi Sorotan
Menpan-RB Bakal Sederhanakan Regulasi bagi Dosen Dapat Gelar Profesor
Bos Mayora Beli 232.500 Saham MYOR, Segini Nilainya
Awas Terkecoh Pendaftaran CPNS 2024 Palsu, Simak Daftar Hoaksnya
Mengenal Kemurai, Plastik Kemasan Mudah Terurai Buatan Tim Peneliti UGM