Beredar Isu ASN Enggan Pindah ke IKN karena Takut Kena Santet, Kemenparekraf: Ini Masalah Persepsi

, Jakarta - Di era teknologi digital seperti sekarang ini, isu santet ternyata masih banyak ditakuti sampai saat ini. Isu ilmu hitam atau santet bahkan jadi salah satu faktor yang ditakutkan oleh pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) jika pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

Sebagai salah satu kementerian yang para ASN-nya juga akan pindah ke IKN, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) memanggapi isu santet tersebut.

BACA JUGA: VIDEO: Jokowi Belum Tandatangani Keppres Pemindahan Ibukota ke IKN

"Kita belajar dari Banyuwangi yang juga pernah ramai disebut identik dengan itu (santet), tapi ini masalah persepsi ya karena pariwisata ini kan soal persepsi ya. Padahal kan kenyataannya tidak seperti itu," terang Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam jumpa pers mingguan The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar secara hybrid di Jakarta, Senin, 12 Agustus 2024.

"Ini juga soal komunikasi dan ada peran dari media. Kita berharap media menyampaikan berita yang sebenarnya dan meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi selalu beruaha memberitakan seputar IKN, karena ini bisa berdampak juga pada pariwisata di IKN," sambungnya.

Nia juga menyarankan agar mengundang perwakilan IKN untuk mengikis persepsi yang tidak tepat dan berkaca dari Kabupaten Banyuwangi yang pernah dijuluki kota Santet. Situasi itu membuat Banyuwangi berbenah dan sejak beberapa tahun terakhir sudah menjadi daerah yang maju di banyak bidang termasuk pariwisata.

Isu mengenai santet ini juga ditanggapi Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin. Ia mengungkap fakta mengejutkan mengenai santet. Hal tersebut ia sampaikan ketika hadir dalam sebuah diskusi bersama sejumlah stakeholder di acara ASN Fest 2024 - Gerakan Bangun Nusantara.

2 dari 4 halaman

Jangan Bayangkan Kalimantan Seperti Zaman Dulu

Pemerintah Daerah (Pemda) Garut, Jawa Barat segera mengajukan sekitar 2.300 orang tenaga honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. (/Jayadi Supriadin)

Ia meminta agar para ASN tidak membayangkan Kalimantan seperti zaman dahulu, walau ia tak menutup mata soal keberadaan santet. "Santet, believe or not believe, saya pernah mengalami. Tapi santet itu di Banyuwangi ada, di Banten ada, di mana saja juga ada," kata Alimuddin di Jakarta, Sabtu, 3 Agustus 2024.

"Jadi mindsetnya diubah, Kalimantan tidak seperti yang anda bayangkan. Kalimantan tidak seperti yang kita bayangkan zaman-zaman dulu," lanjutnya. Lebih lanjut, Alumuddin juga menceritakan jika Kalimantan memang sejak dulu dikenal kental dengan tradisi mistis. Ia mencontohkan, salah satunya adalah ngayau atau tradisi berburu kepala.

Namun, hal tersebut sudah tak ada lagi. Tradisi ngayau sudah dibereskan melalui Perjanjian Tumbang Anoi pada 1894. Alumuddin kemudian meminta para ASN untuk tidak fokus ke permasalahan santet. Terlepas dari kepercayaan setiap orang, menurutnya, ilmu santet tidak hanya ada di Kalimantan saja.

Maka, seharusnya bukan menjadi hal yang terlalu dikhawatirkan. "Santet saya pikir memang ada karena saya mau jujur juga pernah ngalamin, tapi akhirnya sembuh juga," ucap Alimuddin.

"Saya pikir jangan terbawa ke situ. Karena (santet) di mana-mana (juga) ada di Banten ada di Banyuwangi ada jadi jangan terbawa itu," tambahnya. Para pegawai ASN rencananya akan mulai dipindahkan ke IKN pada bulan September 2024 mendatang.

3 dari 4 halaman

Tempat Tinggal ASN di IKN

Pembangunan hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), atau rumah PNS dan TNI/Polri di Ibu Kota Nusantara (IKN). (Foto: Kementerian PUPR)

Total ASN prioritas pertama yang dipindahkan adalah 11.916 orang, prioritas kedua 6.774 orang, dan prioritas ketiga 14.237 orang. Untuk tahap satu dalam prioritas pertama hanya sebanyak 6.000 ASN yang dipindahkan. Hal ini menyusul ketersediaan apartemen yang siap digunakan, sementara unit-unit lainnya belum memadai.

Para ASN telah disiapkan tempat tinggal di ibu kota baru tersebut. Dikabarkan ada sekitar 27 tower rumah susun di IKN yang sudah rampung sejauh ini.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengusung pola kerja baru penerapan shared offices di Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun kementerian/lembaga).

Selain dukungan digital, konsep berbagi kantor ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Azwar Anas mengatakan, skema kantor berbagi ini mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

4 dari 4 halaman

Konsep Shared Office di IKN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas bersama sejumlah menteri lain meninjau pembangunan infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/8/2024).(Dok Kementerian PANRB)

"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas dalam keterangan resmi Kementerian PANRB di IKN, Senin, 12 Agustus 2024, melansir kanal Bisnis .

Adapun dalam lawatannya di IKN, Menpan RB turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di IKN bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya pada Senin pagi. Sebelum menghadiri SKP, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu, 11 Agustus 2024, ia bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Selain itu Menteri Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian.

Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/Polri.