, Jakarta - Undang-Undang atau UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 pada intinya adalah undang-undang yang membahas tentang pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia, mencakup pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.
Undang-undang ini merupakan perubahan kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Perubahan ini dilakukan untuk menyempurnakan penyelenggaraan pilkada agar lebih demokratis dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Memahami isi pokok pembahasan dan perubahan dalam UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 sangat penting bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses demokrasi di tingkat daerah.
Advertisement
Undang-undang ini mengatur berbagai aspek krusial seperti persyaratan calon, mekanisme pencalonan, penyelenggaraan pemilihan, serta penyelesaian sengketa, yang secara langsung mempengaruhi jalannya pilkada di seluruh Indonesia. Memahami aturan-aturan ini, para pemangku kepentingan dapat memastikan pilkada berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan good governance.
Informasi tentang UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini umumnya dibutuhkan oleh berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, partai politik, calon kepala daerah, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta masyarakat umum yang ingin berpartisipasi dalam proses demokrasi. Bagi calon kepala daerah dan partai politik, pemahaman tentang undang-undang ini penting untuk mempersiapkan pencalonan dan strategi kampanye.
Sementara bagi penyelenggara dan pengawas pemilu, UU ini menjadi pedoman dalam menjalankan tugas mereka untuk memastikan pilkada berjalan dengan adil dan transparan.
Berikut ulas pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 dan perubahannya, Kamis (18/7/2024).
Usai Pemilu 2024, perhatian parpol saat ini tertuju pada Pilgub atau Pilkada serentak pada 27 November 2024. Bursa kandidat dari parpol pun semakin marak seperti di Jakarta dan Jawa Timur.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Isi Pokok Pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
![Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin pantau kesiapan pemilu di Sidrap (/Fauzan)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/siR0_eVrUlneNPFE6AIZrDlMRIg=/0x0:1600x1069/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/4726457/original/097499500_1706191126-IMG-20240108-WA0005.jpg)
1. Persyaratan Calon Kepala Daerah
Pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 mengatur secara rinci persyaratan bagi calon kepala daerah. Undang-undang ini menetapkan kriteria seperti usia minimal, pendidikan, status kewarganegaraan, serta ketentuan bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri.
Salah satu poin penting dalam pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 adalah penghapusan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.
2. Mekanisme Pencalonan
UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 membahas secara detail mekanisme pencalonan kepala daerah, baik melalui partai politik maupun jalur independen. Pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini mencakup prosedur pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon, termasuk ketentuan khusus untuk calon tunggal.
Undang-undang ini juga mengatur tentang pengunduran diri bagi PNS, anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri.
3. Penyelenggaraan Pemilihan
Salah satu pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 adalah tata cara penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Undang-undang ini mengatur tentang tahapan pemilihan, mulai dari persiapan hingga pemungutan suara, termasuk ketentuan tentang kampanye dan dana kampanye.
Pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 juga mencakup pengaturan tentang pemilihan serentak dan jadwal pelaksanaannya.
4. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 membahas mekanisme pengawasan dan penyelesaian sengketa dalam pilkada. Pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini meliputi peran dan wewenang Bawaslu serta prosedur penanganan pelanggaran dan sengketa pemilihan. Undang-undang ini juga mengatur tentang pembentukan sentra penegakan hukum terpadu untuk menangani tindak pidana pemilihan.
5. Pendanaan dan Sanksi
Pokok pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 mencakup ketentuan tentang pendanaan pilkada dan sanksi bagi pelanggaran. Undang-undang ini mengatur bahwa pendanaan pilkada dibebankan pada APBD dan dapat didukung oleh APBN. Selain itu, UU ini juga menetapkan sanksi yang jelas bagi pelaku politik uang dan pelanggaran lainnya dalam pilkada.
Advertisement
Perubahan dalam UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
![KPU Gelar Simulasi Pemilu 2024](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/PwohyzLARAGcX8bmHqRjGmynG20=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3970995/original/020778300_1647928627-20220322-KPU_Gelar_Simulasi_Pemilu_2024-5.jpg)
1. Persyaratan Pengunduran Diri bagi PNS dan Anggota Legislatif
Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 mencakup ketentuan tentang kewajiban pengunduran diri bagi PNS dan anggota legislatif yang mencalonkan diri. Undang-undang ini menegaskan bahwa pengunduran diri harus dilakukan sejak penetapan sebagai pasangan calon, bukan saat pendaftaran seperti sebelumnya.
Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini bertujuan untuk menjamin netralitas dan keadilan dalam proses pencalonan.
2. Ketentuan tentang Mantan Terpidana
Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 mengatur bahwa mantan terpidana dapat mencalonkan diri dengan syarat telah mengumumkan statusnya kepada publik. Ini merupakan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus larangan absolut bagi mantan terpidana untuk mencalonkan diri.
Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini memberikan kesempatan kedua bagi mantan terpidana yang telah menjalani hukumannya.
3. Penghapusan Syarat Tidak Memiliki Konflik Kepentingan dengan Petahana
UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 menghapus persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini bertujuan untuk memperluas kesempatan bagi calon yang memiliki hubungan dengan petahana untuk ikut berkompetisi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan kompetisi dalam pilkada.
4. Pengaturan Pemilihan dengan Calon Tunggal
Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 mengatur mekanisme pemilihan jika hanya terdapat satu pasangan calon. Undang-undang ini menetapkan prosedur pemilihan dengan kolom setuju atau tidak setuju untuk calon tunggal. Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini memberikan solusi untuk daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon yang memenuhi syarat.
5. Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa
Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 mencakup penyederhanaan proses penyelesaian sengketa pilkada. Undang-undang ini menetapkan batas waktu yang lebih singkat untuk penyelesaian sengketa guna menjamin keserentakan pencoblosan dan pelantikan. Perubahan pada UU Pilkada No. 10 Tahun 2016 ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penanganan sengketa pilkada.
Terkini Lainnya
Undang-Undang Pilkada No. 10 Tahun 2016, Ini Pokok Pembahasannya
Isi Pokok Pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
1. Persyaratan Calon Kepala Daerah
2. Mekanisme Pencalonan
3. Penyelenggaraan Pemilihan
4. Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa
5. Pendanaan dan Sanksi
Perubahan dalam UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
1. Persyaratan Pengunduran Diri bagi PNS dan Anggota Legislatif
2. Ketentuan tentang Mantan Terpidana
3. Penghapusan Syarat Tidak Memiliki Konflik Kepentingan dengan Petahana
4. Pengaturan Pemilihan dengan Calon Tunggal
5. Penyederhanaan Penyelesaian Sengketa
UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
Pokok Pembahasan UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
Isi UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
Perubahan dalam UU Pilkada No. 10 Tahun 2016
UU Pilkada
Pilkada 2024
Konten Menarik
Revisi UU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Kawal Putusan MK
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Bahlil Lahadalia
Top 3 News: Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar dan PDIP Berkoalisi Usung Airin-Ade di Pilkada Banten 2024, KIM Sudah Retak?
Putuskan Usung Airin, Langkah Bahlil Disebut Cegah Gejolak di Golkar
4 Pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia saat Usung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Monkeypox
Waspada Mpox Jelang Indonesia-Aftica Forum di Bali, Jokowi Minta Ada Pencegahan dan Protokol Kesehatan
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
TOPIK POPULER
Live Streaming
Setelah Digaet PDIP, Mendadak Golkar Ikutan Usung Airin di Pilgub Banten. Ada Apa?
Populer
6 Gaya Susi Pudjiastuti Kenakan Kebaya dan Sanggul Jawa saat Siraman dan Akad Nikah Nadine Kaiser
5 Zodiak yang Memiliki Peran Penting Sebagai Penopang Utama dalam Keluarga
6 Zodiak Paling Suka Menjadi Pusat Perhatian, Ekstrovert dan Pede Abis
Tradisi Rabu Wekasan: Mengenal Sejarah, Makna, dan Amalannya
Gempa Jogja 26 Agustus 2024 Benarkah Akibat Megathrust? Waspada Tapi Jangan Panik
Apa Itu PBI JK? Ketahui Syarat Pendaftaran dan Cara Ceknya Juga
6 Film dan Drakor Bertabur Visual Tayang di Netflix, Ada Park Seo Joon dan Park Bo Gum
6 Potret Orang Jualan Sayur Pakai Mobil Mewah, Alih Fungsi Jadi Lapak Sayuran
8 Karakter Perempuan yang Mudah Membuat Pria Rindu dan Terus Terbayang-Bayang
4 Trik Jitu Hilangkan Bau Apek pada Pakaian, Cukup dengan 1 Bahan Saja!
RUU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Berita Terkini
4 Cara Pesan Tiket Kereta Api Online Lewat HP dengan Cepat, Bisa Tanpa Aplikasi
Saham Asia Dibuka Melemah Jelang Rilis inflasi Australia
Pendaftaran PPPK 2024 Dibuka September-Oktober, Siap-Siap!
7 Resep Boba Nutrijel Mudah dan Lezat untuk Dibuat di Rumah
Ini Sholawat Pembuka Rezeki Seret, Amalkan Kata Habib Novel
ADOR Lengserkan Min Hee Jin dari Posisi CEO, Umumkan Restrukturisasi
Top 3 News: Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
6 Fakta Menarik Gunung Saran di Kalimantan yang Rutenya Melewati Perkebunan Kelapa Sawit
Harga Kripto Hari Ini 28 Agustus 2024: Bitcoin Turun di Bawah USD 60.000
8 Potret Nikita Willy Adakan Lomba Fashion Show Karyawan, Bikin Bumil Terhibur
Cuaca Besok Kamis 29 Agustus 2024: Langit Pagi dan Malam Jakarta Cerah Berawan
Kanada Tekan Dominasi Mobil Listrik Asal China, Tesla Ikut Terdampak
Riza - Marshel Batal Maju di Pilkada Tangsel, Demokrat dan PPP alihkan dukungan ke Benyamin-Pilar
4 Zodiak yang Selalu Membela Pasangannya, Tak Peduli Lawan yang Dihadapi