, Jakarta Pilkada pertama di Indonesia diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Pilkada ini merupakan hasil dari penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak itu, Pilkada telah menjadi bagian penting dalam demokrasi dan memberikan kesempatan bagi masyarakat, untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung.
Baca Juga
Advertisement
Setelah berjalan selama lebih dari satu dekade, Pilkada di Indonesia telah mengalami banyak perkembangan. Awalnya, Pilkada pertama di Indonesia hanya diikuti oleh kota dan kabupaten. Namun seiring waktu, pemilihan juga diperluas untuk mencakup provinsi. Hal ini memungkinkan lebih banyak kawasan di Indonesia untuk mengadakan pemilihan kepala daerah.
Selama masa pemilihan kepala daerah, terdapat banyak proses yang dilakukan, mulai dari pendaftaran calon hingga kampanye politik. Para calon kepala daerah harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan, seperti usia minimal, kewarganegaraan dan pendidikan tertentu. Mereka juga harus memiliki rekomendasi partai politik, atau dapat mengumpulkan dukungan dari warga masyarakat.
Selain itu, selama Pilkada berlangsung juga diberlakukan pembatasan dalam kampanye politik. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan, dalam proses pemilihan kepala daerah. Berikut ini sejarah Pilkada pertama di Indonesia yang rangkum dari berbagai sumber, Kamis (18/7/2024).
Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya membentuk Tim Khusus operasi tangkap tangan (OTT) money politic. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi segala bentuk kecurangan pada pelaksanaan Pilkada DKI 2017, terutama berupa politik uang.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pelaksanaan Pilkada Pertama di Indonesia
![Ilustrasi Pemilu Pilkada Pilpres (Freepik)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/D-r-rRHOoi2Bh05k3va-dUZNs94=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3276243/original/035354600_1603445721-side-view-woman-putting-ballot-box-with-red-background.jpg)
Pemilihan kepala daerah atau yang lebih dikenal dengan Pilkada, adalah proses demokratis di mana masyarakat dalam suatu wilayah administratif memilih pemimpin mereka. Proses ini mencakup berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari kabupaten, kota, hingga provinsi, dan setiap calon pemimpin yang maju dalam Pilkada berbeda-beda sesuai dengan wilayah yang mereka wakili. Dalam Pilkada, terdapat tiga jenis pemilihan utama. Pertama, pemilihan calon bupati dan wakil bupati (Pilbup) yang berlangsung di tingkat kabupaten. Kedua, pemilihan wali kota dan wakil wali kota yang berlangsung di tingkat kota. Ketiga, pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) yang berlangsung di tingkat provinsi. Ketiga jenis pemilihan ini memiliki aturan dan mekanisme tersendiri yang telah diatur dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia.
Dasar hukum yang mengatur pelaksanaan Pilkada ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Undang-undang ini adalah perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Aturan-aturan ini disusun untuk memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilihan umum yang adil dan berintegritas, memberikan kepastian hukum, dan mencegah berbagai bentuk ketidakadilan dalam proses pemilihan.
Pilkada pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, yang merupakan tonggak penting dalam sejarah politik Indonesia. Pilkada ini diselenggarakan pada bulan Juni 2005 sebagai hasil dari penerapan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya undang-undang ini, rakyat Indonesia diberikan hak untuk memilih pemimpin daerah mereka secara langsung, sebuah langkah besar menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel. Adapun calon kepala daerah dalam Pilkada biasanya diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Setelah proses pencalonan selesai, masyarakat memiliki hak untuk memilih calon kepala daerah yang mereka anggap paling layak dan sesuai dengan preferensi mereka. Pelaksanaan Pilkada pertama kali dilakukan di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Provinsi Kalimantan Timur, menandai dimulainya era baru dalam politik Indonesia di mana peran aktif rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka semakin diperkuat.
Sejak pelaksanaan Pilkada pertama ini, pemilihan kepala daerah secara langsung telah menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia. Pilkada membuka jalan bagi partisipasi masyarakat dalam menentukan arah pemerintahan daerah mereka. Ini juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas para pemimpin daerah, karena mereka dipilih langsung oleh rakyat dan harus mempertanggungjawabkan kinerja mereka kepada konstituen mereka. Selain itu, Pilkada juga memperkuat keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik, memastikan bahwa suara mereka didengar dan dihargai dalam menentukan masa depan daerah mereka.
Advertisement
Pilkada dari Masa ke Masa
![pilkada](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/gmQQBIRQ1E_giMRy75eJ278w5sk=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3290986/original/011526900_1604898287-WhatsApp_Image_2020-11-09_at_10.53.54.jpeg)
Pilkada di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak masa penjajahan kolonial Belanda. Pada masa itu, pemilihan calon kepala daerah dilakukan melalui penunjukkan langsung oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Penunjukkan ini hanya berlaku di tingkat kabupaten dan kecamatan, sementara di tingkat provinsi, posisi kepala daerah diisi langsung oleh pejabat Pemerintah Kolonial Belanda. Sistem ini menunjukkan bahwa sejak awal, pemilihan kepala daerah memiliki peran penting dalam struktur pemerintahan, meskipun tidak dilakukan secara demokratis. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah. Undang-undang ini menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Selanjutnya, pada tahun 1948, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 dan Pokok Nomor 2 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri. Pengesahan undang-undang ini mengubah sistem dan tingkatan pemilihan kepala daerah di Indonesia.
Di tingkat provinsi, kepala daerah diangkat langsung oleh Presiden dari calon yang diusulkan oleh DPRD. Di tingkat kabupaten atau kota besar, kepala daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri dari calon yang diajukan oleh DPRD kabupaten atau kota. Di tingkat desa, kepala daerah diangkat oleh kepala daerah provinsi dari calon yang diajukan oleh DPRD desa. Untuk daerah istimewa, kepala daerah diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah tersebut. Sistem ini bertahan hingga tahun 2004 ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pilkada dibagi menjadi pemilihan calon kepala daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Pemilihan ini dilakukan secara demokratis, di mana rakyat secara langsung memberikan suara mereka untuk calon kepala daerah. Tahun 2005 menjadi penanda pertama kalinya pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun wali kota, dilakukan secara demokratis oleh rakyat. Ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam memperkuat demokrasi di Indonesia.
Saat ini, penyelenggaraan Pilkada dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. KPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan dengan lancar dan adil, sementara Bawaslu mengawasi pelaksanaan Pilkada untuk mencegah dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Pilkada yang demokratis, memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin daerah yang dianggap paling layak dan sesuai dengan preferensi mereka. Proses ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan daerah, memperkuat akuntabilitas para pemimpin, dan memastikan bahwa pemerintah daerah responsif terhadap kebutuhan rakyat. Seiring berjalannya waktu, Pilkada telah menjadi bagian integral dari sistem demokrasi di Indonesia, mencerminkan kemajuan dalam partisipasi politik dan pengambilan keputusan di tingkat lokal.
Terkini Lainnya
Kapan Pilkada Serentak 2024 Dilaksanakan? Ini Jadwal Lengkapnya
Pilkada Serentak Kapan Dilaksanakan? Ini Tanggal dan Tahapan nya
Segala Hal tentang Pilkada 2024 yang Perlu Diketahui, Mulai dari Bakal Calon hingga Panduan Pemilih
Pelaksanaan Pilkada Pertama di Indonesia
Pilkada dari Masa ke Masa
Pilkada Pertama di Indonesia
Pilkada Pertama Kali Dilakukan pada Tahun
Pilkada Pertama
pilkada
Pilkada Tahun 2005
Pilkada dari Masa ke Masa
content
Anies Baswedan
NasDem: Anies Itu Ibarat Orang Main Kartu, Kartunya Enggak Pernah Mati
Anies Gagal Maju di Pilkada 2024, Ridwan Kamil: Saya Doakan yang Terbaik
Tanggapan Anies Baswedan Diminta PDIP Jadi Timses Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
Bagaimana Cara dan Syarat Mendirikan Partai Politik?
Anies Baswedan Ungkap Rasa Menyesalnya Tak Bisa Maju di Pilkada 2024
Rano Karno
Jadi Cagub Jakarta, Pramono Anung Ungkap Alasan Belum Mundur dari Jabatan Seskab
Bakal Cawagub Jakarta Rano Karno Unggah Dialog soal Gubernur di Sinetron Si Doel Anak Sekolahan
Selesai Jalani Tes Kesehatan, Ini Cerita Pramono Anung-Rano Karno
Daftar Artis Jadi Calon Kepala Daerah Pilkada 2024: Rano Karno hingga Krisdayanti
Ridwan Kamil Tampil Bak Si Pitung Saat Daftar Pilkada 2024, Pakai Kain Betawi Bermotif Tolak Bala
Pemeriksaan Kesehatan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilkada Jakarta 2024
Monkeypox
Masyarakat Was-Was soal Mpox, Menkes Budi: Tenang, Terpenting Berperilaku Baik
Mengenal Gejala dan Cara Cegah Monkeypox, Virus Cacar Monyet yang Sedang Viral
Infografis Jurus Kemenkes Tangkal Penyebaran Mpox dan Gejala hingga Pengobatan Cacar Monyet
Waspada Mpox Varian Clade 1b yang Merebak di Afrika, Apa Langkah Strategis Kemenkes?
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
Populer
Rahasia Bikin Peyek Tipis dan Kriuk Tahan Lama, Tak Perlu Digoreng Dua Kali
Jumlah Mahasiswa Kedokteran Naik, Negara Ini Kehabisan Mayat untuk Studi Medis
11 Tanda Pasangan Telah Berpaling dan Tidak Lagi Mencintaimu, Hatinya Mendua
8 Ciri Perempuan yang Awet Muda dengan Kecantikan Alami, Gaya Hidup Menentukan
5 Rekomendasi Kebaya Plus Size yang Membuat Penampilan Terlihat Lebih Langsing
Resep Nagasari Loyang: Inovasi Modern Kue Tradisional yang Lezat
7 Arti Mimpi Melahirkan, Membawa Kabar Gembira untuk Masa Depan
Resep Mendol Tempe Malang: Camilan Lezat Khas Jawa Timur
Bonsai Serut Termahal di Dunia, Harganya Capai Miliaran Rupiah
6 Jawaban Nyeleneh Murid Pakai Bahasa Sehari-hari Ini Bikin Dahi Guru Berkerut
Pilkada 2024
Jadi Cagub Jakarta, Pramono Anung Ungkap Alasan Belum Mundur dari Jabatan Seskab
NasDem: Anies Itu Ibarat Orang Main Kartu, Kartunya Enggak Pernah Mati
Pertarungan 3 Srikandi di Pilkada Jatim, Tekad Risma & Luluk Rebut Posisi Khofifah
Anies Gagal Maju di Pilkada 2024, Ridwan Kamil: Saya Doakan yang Terbaik
Besok Jalani Tes Kesehatan, Ridwan Kamil: Insyaallah Siap
Tanggapan Anies Baswedan Diminta PDIP Jadi Timses Pramono-Rano di Pilkada Jakarta
Berita Terkini
Top 3 Islami: Hal Menakjubkan Terjadi saat Mbah Kholil Bangkalan Dituduh Memalsukan Uang, Hukum Tidak Sholat Jumat karena Pekerjaan
Cuaca Hari Ini Sabtu 20 Agustus 2024: Jakarta Cerah Berawan, Suhu Capai 35 Derajat
Jadi Tersangka KPK, Karna Suswandi Tetap Sah Jadi Calon Bupati Pilkada Situbondo 2024
Hasil Liga Italia Serie A: Pesta Gol di Gawang Atalanta, Inter Milan Naik ke Puncak Klasemen
Wuling Binguo EV Modifikasi Jadi Mobil Super Giveaway IMX 2024
Kata Muzani Gerindra Soal Susunan Kabinet Prabowo yang Viral di Media Sosial
Terindikasi Skema Ponzi Kripto, SEC Bekukan Aset Dua Bersaudara di AS
Cerita Kebangkrutan Miliarder Pendiri Startup Peloton, Jual Townhouse hingga Pecat 2.800 Karyawan
3 Resep Puding Nasi, Olah Nasi Sisa Jadi Camilan Lezat
Menikmati Indahnya Batu Lawang, Wisata Menarik di Cirebon
Yamaha Enduro Challenge 2024 Seri 2 Digelar di Sintang Kalbar
Emiten Emas Asal Bandung Ini Mau Buka 15 Toko Lagi, Duit dari Mana?
31 Agustus 1997: Kematian Tragis Putri Diana, Terlibat Kecelakaan di Paris saat Dikejar Paparazi
Bacaan Sholawat Munjiyat agar Hajat Cepat Dikabulkan, Amalkan setelah Sholat Kata Habib Novel
Jadi Cagub Jakarta, Pramono Anung Ungkap Alasan Belum Mundur dari Jabatan Seskab