Siap-siap, Beli BBM Bakal Dipantau AI

, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan rencana pemantauan pembelian BBM bersubsidi dengan Artificial Intelligent (AI). Hitungannya menunjukkan potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

Luhut bilang, cara ini sebagai bagian dari digitalisasi yang digenjot oleh pemerintah. Dia meyakini, digitalisasi bisa menciptakan penghematan anggaran.

"Dengan tadi misalnya pemerintah mau meluncurkan program untuk BBM dengan penataan (berbasis) AI," kata Menko Luhut dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2024).

Melalui pantauan AI tadi, pengisian BBM disebut akan otomatis terhenti ketika sistem membaca plat nomor kendaraan tidak sesuai dengan yang telah terdaftar. Dengan begitu, penyalurannya diharapkan bisa tepat sasaran.

Bisa dibilang, ada integrasi data yang dilakukan dari berbagai aspek. Bicara soal data, PT Pertamina (Persero) sendiri telah melakukan pendataan kendaraan konsumen BBM subsidi.

"Jadi orang yang tidak berhak dengan big data yang kita punya dia nozzle-nya itu yang bikin isi bensin itu otomatis akan mati sendiri karena melihat nomor plat dari mobil itu," jelasnya.

Nantinya, kata Luhut, kendaraan yang tidak sesuai dengan data yang terkumpul tadi tidak bisa mengonsumsi BBM subsidi. "Kan kita nggak subsidi dong, masa saya disubsidi? kan cukup berada," tegasnya.

2 dari 5 halaman

Bisa Hemat Rp 90 Triliun Per Tahun

Harga BBM Naik, Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Jadi 14.500, Solar Jadi 6.800 — Sejumlah kendaraan mengantri di SPBU kawasan Kuningan, Jakarta, Sabtu (3/9/2022). Pemerintah akhirnya menaikan harga BBM bersubsidi, Adapun harga BBM yang mengalami kenaikan yaitu Pertalite menjadi Rp 10.000 per liter, harga solar menjadi Rp 6.800 per liter dan Pertamax menjadi Rp 14.500 per liter. (/Faizal Fanani)

Lebih lanjut, Menko Luhut menuturkan sejumlah manfaat yang bisa dihasilkan jika penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Menurut hitungannya, ada potensi penghematan hingga Rp 90 triliun per tahun.

"Jadi yang kita subsidi adalah orang-orang yang berhak. Jadi sebenarnya target dengan teknologi sekarang itu bisa, dulu 5 tahun yang lalu enggak bisa, dan itu kita bisa menghemat bertahap sampai Rp 90 triliun per tahun," bebernya.

Dengan demikian, anggaran yang sebelumnya untuk subsidi BBM bisa dialihkan kepada aspek yang lebih bermanfaat.

"Kalau itu angka itu sekarang kita bisa bikin berapa banyak pendidikan Indonesia? berapa banyak industri yang kita bahas? dan seterusnya dan seterusnya," pungkasnya.

3 dari 5 halaman

Tak Ada Pembatasan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2023 di Park Hyatt, Jakarta, Kamis (7/9/2023). (Arief/)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meluruskan informasi terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi jenis Pertalite yang sempat beredar.

Menurut Luhut, tidak akan ada pembatasan pembelian Pertalite mulai 1 Oktober 2024. Namun, pemerintah akan memperketat penyaluran BBM subsidi ini agar lebih tepat sasaran.

Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pembatasan, melainkan pengetatan distribusi BBM subsidi hanya kepada pihak yang berhak menerimanya.

"Bukan pengetatan, orang yang tidak berhak, jadi tidak dapat. Itu saja," jelas Luhut kepada media di JCC Senayan, Jakarta, pada Kamis (5/9/2024).

4 dari 5 halaman

Pemerintah Matangkan Rencana Penyaluran BBM Subsidi

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan dalam pembukaan Indonesian International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta pada hari Kamis (5/9/2024). (Dok Kemenko Marves)

Saat ini, pemerintah sedang mematangkan rencana penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite agar lebih tepat sasaran. Proses ini dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut menjelaskan bahwa pemerintah akan mengadakan rapat lanjutan dengan Presiden untuk membahas detail implementasi kebijakan ini.

"Kita akan rapat sekali lagi dengan Presiden, dan nanti keputusan akhir akan diambil oleh Presiden," kata Luhut.

5 dari 5 halaman

Implementasi pada 1 Oktober 2024

Luhut juga mengonfirmasi bahwa kebijakan penyaluran BBM subsidi secara lebih tepat sasaran direncanakan akan mulai diterapkan pada 1 Oktober 2024, sesuai dengan informasi yang telah beredar sebelumnya.

"Kita berharap itu," tambah Luhut.