Kerja di IKN, ASN Harus Berbagi Kantor

, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengusung pola kerja baru penerapan shared offices di Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni pada satu gedung kantor atau bahkan satu lantai yang sama akan terdapat beberapa instansi pemerintah (antar rumpun kementerian/lembaga).

Selain dukungan digital, konsep berbagi kantor ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi pemerintah.

Azwar Anas mengatakan, skema kantor berbagi ini mengedepankan konektivitas antar kementerian/lembaga dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

"Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital," jelas Anas dalam keterangan resmi Kementerian PANRB di IKN, Senin (12/8/2024).

Adapun dalam lawatannya di IKN, Menpan RB turut menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) perdana di IKN bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan jajarannya pada Senin (12/8/2024) pagi.

Meninjau IKN

Sebelum menghadiri SKP, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN. Pada Minggu (11/8/2024), ia bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin meninjau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Selain itu Menteri Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian PUPR, jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 Tower Hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 Unit Hunian.

Dari 47 Tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 Tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya akan ditempati oleh prajurit TNI/Polri.

2 dari 3 halaman

Ngantor di IKN, Jokowi Ingin Penajem Paser Utara Kecipratan Berkah Ekonomi

Dampingi Presiden Jokowi Tinjau Progres IKN, Mendagri Mengaku Tidak Sabar Ingin Pindah ke IKN — Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo didampingi sejumlah menteri meninjau progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah mulai berpindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) ingin agar wilayah di sekitar tempat kerjanya turut kecipratan berkah ekonomi.

Dalam hal ini, Jokowi ingin perputaran ekonomi di Kalimantan Timur semakin bergeliat. Khususnya di kota-kota terdekat di IKN semisal Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kota Balikpapan.

"Kalau ditanyakan keuntungannya apa yang didapatkan oleh masyarakat di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur, ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur. Khususnya Balikpapan, lebih khusus lagi Kabupaten Penajem Paser Utara," kata Jokowi pada Rapat Sidang Kabinet perdana di IKN, Senin (12/8/2024).

Jokowi kembali menekankan, menggeser ibu kota dari Jakarta ke IKN buka hanya sekadar memindahkan bangunan fisiknya saja.

"Tetapi pindah pola pikir kita, mindset kita, pindah pola kerja kita bisa kerja di masa saja, juga pindah mobilitasnya, karena mobilitas di Ibu Kota Nusantara semuanya memakai kendaraan listrik dan juga energinya memakai energi hijau," imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Konsep Bangunan Hijau

Selain itu, Jokowi pun berjanji seluruh pembangunan gedung di IKN akan terus berpedoman pada konsep bangunan hijau alias green building. Pun ia menjamin IKN akan menjadi kota ramah pejalan kaki dan pengguna sepeda.

"Ekonomi yang akan dikembangkan di Ibu Kota Nusantara juga ekonomi hijau, ekonomi digital yang akan mengiringi pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Sekali lagi, ekonomi hijau, ekonomi digital, data center, financial center, dan yang lain-lainnya," tegasnya.