Strategi OJK Genjot Warga Desa Akses Layanan Keuangan

Strategi OJK Genjot Warga Desa Akses Layanan Keuangan - Bisnis

, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan inklusi keuangan khususnya di wilayah pedesaan melalui program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, kunci pertumbuhan ekonomi nasional adalah kekuatan potensi domestik yaitu pertumbuhan ekonomi daerah.

"Tentu dengan menopang seluruh perekonomian di daerah adalah di tingkat desa," kata Mahendra, dalam sambutannya pada acara Kick Off EKI di Wilayah Perdesaan Tahun 2024 di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikutip dalam keterangan resmi, Minggu (4/8/2024).

Mahendra menyampaikan sejak tahun lalu, 35 Kantor OJK Daerah telah diberikan tugas tambahan yaitu menginventarisasi, memetakan, dan mendukung pertumbuhan serta optimalisasi sektor dan industri unggulan di setiap provinsi secara menyeluruh sampai tingkat kabupaten dan kota.

"Sedangkan, untuk wilayah desa, disambut dengan program EKI sehingga partisipasi dan manfaatnya dirasakan secara lebih menyeluruh. Untuk itu, kami bekerja sama dengan pemerintah daerah melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)," ujar Mahendra.

Dalam Kick Off EKI, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menyampaikan inisiasi EKI di dalamnya mencakup program Desaku Cakap Keuangan yang menjabarkan upaya OJK menumbuhkan sumber ekonomi baru di wilayah Indonesia, utamanya untuk wilayah perdesaan di Indonesia.

"Kami sudah menginisiasi sebanyak 36 EKI yang alhamdulillah secara hasil sudah berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat, terutama bagaimana membuat masyarakat memilih akses keuangan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui salah satunya adalah pemberdayaan UMKM di perdesaan," kata Friderica.

Pada 2024, program EKI diimplementasikan di 44 wilayah desa di bawah koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dengan melibatkan Kantor OJK di daerah, Kementerian/Lembaga terkait dan Lembaga Jasa Keuangan, salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

2 dari 4 halaman

OJK Jaga Masyarakat Desa dari Pinjol-Lintah Darat Pakai Cara Ini

20151104-OJK Pastikan Enam Peraturan Akan Selesai Pada 2015 — Petugas saat bertugas di Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jakarta. (/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi dan literasi keuangan di pedesaan masih jauh di bawah perkotaan. Maka, dibutuhkan sederet upaya untuk menjaga masyarakat desa.

Terlebih, ada kekhawatiran masuknya layanan keuangan ilegal dari rendahnya pengetahuan masyarakat atas produk-produk keuangan formal atau resmi. Sebut saja, ada pinjaman online (pinjol) ilegal hingga 'lintah darat' yang kerap mengkhawatirkan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan ada jarak yang cukup besar antara inklusi dan literasi keuangan di kota dan di desa.

"Tadi saya sampaikan, OJK kan menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang baru kita rilis kemarin, itu ada gap yang cukup besar antara inklusi dan literasi antara desa dan kota," ujar Friderica usai Kick-Off Ekosistem Keuangan Inklusif di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024).

Survei itu mencatat, indeks inklusi keuangan di perkotaan sebesar 78,41 persen, sedangkan di pedesaan 70,13 persen. Sementara itu, literasi keuangan di perkotaan sebesar 69,71 persen dan di pedesaan baru 59,25 persen.

Friderica menegaskan, upaya peningkatan angka inklusi dan literasi keuangan tadi dilakukan dengan berbagai program. Salah satunya Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di beberapa titik pedesaan di Indonesia.

"Untuk itu kita berusaha mengejar ketertinggalan dengan memberikan edukasi dan inklusi kepada masyarakat desa," kata dia.

Tujuan besarnya yakni mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat desa. Ini bisa dilakukan melalui penguatan potensi-potensi ekonomi yang tersimpan dan belum optimal.

"Selain tentu utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama juga menghindarkan masyarakat dari akses keuangan yang ilegal. Terhadap pinjol ilegal, amit-amit apalagi judi online dan juga lintah darat tersebut," ungkap Friderica.

3 dari 4 halaman

Pesan Mensesneg

Perbesar

Logo OJK. /Nurmayanti

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno meminta adanya mesin perekonomian baru di desa-desa. Salah satunya, dengan memberikan akses keuangan formal hingga pendampingan UMKM.

Menjawab itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis Ekosistem Keuangan Inklusi (EKI), salah satunya di Desa Dolokgede, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pratikno berharap, langkah ini bisa meningkatkan potensi yang ada di desa tersebut.

Dia mengatakan, masyarakat desa menghadapi berbagai tantangan untuk menggerakan ekonomi. Meski sebagian besar dihadapkan pada potensi di bidang agraria atau pertanian.

"Yang jelas kita menghadapi banyak sekali tantangan, basis masyarakat, ekonomi masyarakat di kampung saya ini kan tetap saja agraris sebetulnya," ujar Pratikno, di Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur, Sabtu (3/8/2024).

Kendati demikian, dia tak puas jika masyarakat desa hanya mengandalkan pertanian atau perkebunan yang ada. Di sisi lain perlu juga digenjot melalui penguatan potensi yang ada.

"Tapi kita kan juga selain meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, tapi bagaimana juga membuat diversifikasi untuk sumber-sumber kehidupan yang baru, perekonomian yang baru," tuturnya.

4 dari 4 halaman

PUJK Ikut Turun Tangan

Senada, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyadari peluang tersebut. Maka, melalui Ekosistem Keuangan Inklusi di pedesaan ini diharapkan para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) ikut turun tangan.

Tercatat, ada sejumlah nama besar. Mulai dari Pemodalan Nasional Madani (PNM), Bank BRI, BPJS Ketenagakerjaan, Asuransi Jasindo, hingga Bank Jatim ikut terlibat.

"Potensi yang luar biasa tadi maupun kemungkinan pengembangan UMKM di desa Dolokgede, setelah pemetaan baik inevtasrisasi, dalam tanda petik business matching-nya dari sisi dukungan perusahaan," ucapnya.

"Kami mendorong penguatan terciptanya ekosistem, nanti masing-masing PUJK tentukan produk skemanya tetap utk setiap kemungkinan yang ada. Pada gilirannya kami pantau evaluasi dan penguatan perbaikan kedepan," sambung Mahendra.

Asal tahu saja, Desa Dolokgede, Bojonegoro, Jawa Timur menyimpan banyak potensi. Mulai dari sektor olahraga, seni budaya, edukasi, hingga pariwisata. Untuk itu, memerlukan dukungan pendanaan dan pendampingan guna memaksimalkan hal tersebut.