Ingin Sukses Kembangkan UMKM? Mendag Zulkifli Hasan Beri Pesan Ini

, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perlu memanfaatkan kemitraan dalam pengembangan bisnisnya. Menurut dia, sinergi antara pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat empat pilar peningkatan daya saing UMKM.

Keempat pilar yang dimaksud adalah inovasi UMKM, akses kemitraan, akses digitalisasi, dan akses pembiayaan. Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Interaktif Bersama UMKM Central 19 di Hans Mart, Lampung Selatan, Lampung, Sabtu, 3 Agustus 2024.

Selain itu, Mendag juga menguraikan urgensi kerja sama antar sektor. Ia mencontohkan dengan hubungan kerja sama retail modern dengan lembaga keuangan sebagai pemberi modal.

Selain itu, optimalisasi sektor lain, seperti pariwisata, turut berimbas pada daya beli terhadap produk UMKM.Dalam dialog tersebut, Mendag mengimbau UMKM di Lampung untuk adaptif dan melek terhadap perkembangan teknologi.

“Melalui media sosial, UMKM dapat memperluas cakupan promosi produk. Jika UMKM hendak maju, harus mulai lakukan pemasaran digital dan tak henti berinovasi, misalnya dalam hal variasi produk dan desain kemasan,” kata Zulhas dikutip dari keterangan resmi, Minggu (4/8/2024).

Zulhas menambahkan pendirian sentra atau galeri UMKM juga menjadi salah satu langkah strategis untuk promosi UMKM, yaitu sebagai saluran agar masyarakat dan wisatawan semakin mengenal kualitas dan variasi produk lokal setempat.

"Untuk mewujudkannya, perlu dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta para pemuda," jelasnya

Zulhas berharap, semakin banyak kolaborasi yang terjalin untuk program yang melibatkan UMKM, baik dengan pihak perbankan, retail modern, serta dinas perdagangan dan perindustrian setempat.

2 dari 4 halaman

Alasan Menteri Teten Usulkan Credit Scoring untuk Pembiayaan UMKM

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mengatakan, hilirisasi produk kakao menjadi sumber ekonomi baru dengan cara diolah menjadi produk bernilai tinggi (high end product), terlebih Indonesia merupakan salah satu produsen utama kakao di dunia.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Teten Masduki menegaskan butuh inovasi untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Melihat hal itu, Teten mengusulkan credit scoring.

Hingga kini hanya sekitar 19 persen penyaluran kredit perbankan UMKM, sementara Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka ini mencapai 30 persen pada 2024.

"Susah sekali, Pak Presiden minta saya, bagaimana bisa enggak 2024 30 persen Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan," kata Teten dalam acara Indonesia Clothing Summit 2024, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Teten menilai, persyaratan agunan dan data historik kredit yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan pinjaman di bank menghambat akses UMKM.

"Saya bilang ini susah kalau tidak ada inovasi di pembiayaan. Karena itu kami mengusulkan inovasi credit scoring. Jadi bank ini kalau masih menggunakan agunan dan data historik kredit, ya pasti jumlah yang menerima kredit perbankan itu enggak akan melonjak," ujar Teten.

3 dari 4 halaman

30 Juta UMKM Belum Akses Pembiayaan

UMKM Diajak Manfaatkan Fasilitas GSP Ekspor Produk ke AS — Pekerja membuat mebel di kawasan Tangerang, Selasa (3/11/2020). Generalized System of Preference (GSP) atau fasilitas perdagangan berupa pembebasan tarif bea masuk memungkinkan produk UMKM lebih banyak diekspor ke Amerika Serikat. (/Angga Yuniar)

Teten mengatakan, saat ini sekitar 30 juta UMKM belum mengakses pembiayaan perbankan, sementara usaha besar lebih mudah mendapatkan kredit dengan persyaratan yang lebih menguntungkan.

"Enggak fair kalau usaha besar bisa mendapatkan pembiayaan, UMKM malah mendapatkan pembiayaan yang mahal. Dengan draft period yang sangat pendek," katanya.

Teten menuturkan, credit scoring, yang melibatkan data alternatif seperti data telepon dan data PLN, dapat menjadi solusi. Saat ini, pihaknya telah berdiskusi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK( mengenai pengembangan infrastruktur kebijakan yang mendukung implementasi credit scoring.

Bahkan, Teten bilang beberapa bank juga mulai mengadopsi metode ini, meskipun masih dalam skala kecil. Dengan demikian, dia optimistis dengan adanya kebijakan ini akan mempermudah UMKM mendapatkan pembiayaan yang sesuai.

"Saya optimis bahwa dengan adanya tambahan data alternatif ini, lebih banyak UMKM yang sebenarnya memenuhi syarat akan bisa mendapatkan akses ke kredit perbankan," kata Teten.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

4 dari 4 halaman

Bahaya Barang Impor Ilegal: UMKM Rontok, Negara Tekor

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan makanan atau barang jasa titipan (Jastip) yang berasal dari luar negeri yang tidak memiliki sertifikasi halal dari Pemerintah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengungkap dampak maraknya barang impor ilegal yang masuk ke Indonesia. Termasuk dampaknya ke penerimaan negara hingga UMKM.

Dia menuturkan, penindakan terhadap barang impor ilegal menjadi suatu keharusan. Menyusul temuan Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal yang mengungkap kasus senilai total Rp 40 miliar.

"Ya, kalau itu rontok industri dalam negeri," ungkap Mendag Zulkifli, di Jakarta Utara, Jumat (26/7/2024).

Negara Rugi

Dia mengatakan, pendapatan negara bisa berkurang dengan beredarnya barang impor ilegal. Pasalnya, tidak ada setoran pajak yang dilakukan pelaku usaha.

Kemudian, industri lokal hingga UMKM juga ikut terancam. Bahkan tercatat ada sejumlah toko yang tutup.

"Tidak bayar pajak, jualannya online, toko tutup, negara bisa berkurang banyak pajak pendapatannya, industri dalam negeri kita bisa rontok," urainya.

Dia mengatakan, sumber barang impor ilegal ini dari banyak negara. Kendati begitu, dia enggan mengungkap negara-negara mana saja yang terlibat.

"Banyak negara. Jangan sebut negara mana saja ya," ucapnya.