Dapat Instruksi Jokowi, Prabowo Luncurkan Kebijakan Satu Peta

, Jakarta Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper One Map Policy Beyond 2024 di The St Regis Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Prabowo mengatakan, dirinya hadir pada acara peluncuran itu setelah mendapat instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewakili RI 1.

"Saya kira bapak presiden ternyata sedang melatih saya untuk supaya nanti tidak terlalu kaget setelah saya dilantik, Insya Allah. Jadi itulah cara beliau, salah satu pelajaran kepemimpinan yang kita terima adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang legowo," ujarnya.

Ia percaya, Jokowi tengah menyiapkan dirinya untuk jadi orang nomor satu di periode berikutnya. Tak hanya pada acara itu, Jokowi juga kerap melibatkan Prabowo di berbagai acara.

"Kedua, pemimpin yang menyiapkan penggantinya. Jadi saya kira ini yang saya rasakan. Beliau sekarang hampir semua rapat kabinet saya diikutsertakan, dan duduknya sebelah presiden sekarang," kata Prabowo.

Infrastruktur Pembangunan

Selepas melihat presentasi terkait kertas putih peta satu jalan selepas 2024 yang dilakukan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Prabowo percaya negara tidak hanya perlu mempercepat infrastruktur pembangunan. Namun juga infrastruktur konektivitas hingga pengelolaan.

"Yang kita yang sudah dicapai suatu one map policy yang sangat strategis. Dengan one lap policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih penempatan ruangan. Sehingga proses pembangunan bisa cepat," tutur dia.

Menurut dia, kecepatan saat ini jadi elemen yang tidak bisa dilepaskan dari kriteria pemerintahan yang efektif. Pasalnya, dunia ke depan masih dihantui keadaan geopolitik dan geoekonomi yang tak menentu.

"Sehingga negara bangsa yang bisa beri kepastian dan iklim usaha yabg paling efisien dan paling baik itu lah yang akan meraih investasi. Kita butuh investasi. Untuk itu kita perlu iklim yang baik, governance yang baik," tegas Prabowo.

2 dari 3 halaman

Menko Airlangga: Kebijakan Satu Peta Dilanjutkan di Era Prabowo-Gibran

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program kebijakan satu peta atau One Map Policy (OMP) akan dilanjutkan di Pemerintahan selanjutnya yaitu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"OMP ini emang gak bisa diselesaikan dalam waktu singkat, karena kompleksitas persoalan. Rakernas ini rekomendasinya tentu program ini akan dilanjutkan di pemerintahan berikutnya, ini adalah untuk keberlanjutan," kata Airlangga dalam Rakernas One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7/2024).

Adapun, untuk saat ini Pemerintah telah menetapkan dua daerah sebagai percontohan (pilot project) untuk percepatan penyelesaian masalah ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dalam Kebijakan Satu Peta (One Map Policy). Kedua daerah tersebut diantaranya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Diketahui, ketidaksesuain di Kota Waringin Timur mencapai 595.222 hektar atau 38,24 persen, sedangkan Pasuruan ketidaksesuainnya adalah 3.678 hektar atau 2,42 persen.

"Tadi diadakan pilot project yaitu di Pasuruan dan kota Waringin Timur. Dengan 2 pilot itu akan jadi pelajaran untuk kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa tentunya masih banyak hal termasuk yang diminta adalah ketersediaan anggaran untuk program berikutnya," ujarnya.

Menurutnya, Pemerintah terus mendorong secara bertahap penerapan kebijakan satu peta di seluruh daerah di Indonesia. Namun, dalam prosesnya diperlukan anggara, sumber daya hingga teknologi yang memadai untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih ketidaksesuaian ruang.

"Karena ini tentu sangat masif diperlukan anggaran dan sumber daya yang memadai dan asupan teknologi untuk menyelesaikan seluruh persoalan tumpang tindih," pungkasnya.

3 dari 3 halaman

Menko Airlangga Gelar Rakernas Kebijakan Satu Peta, Bahas Apa?

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas kebijakan program Satu Peta atau atau One Map Policy Summit 2024. Rapat tersebut dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian terkait menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) One Map Policy Summit 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan dalam sambutannya, pelaksanaan kegiatan satu peta sudah berjalan selama 8 tahun dimulai sejak tahun 2016 melalui Perpres 9 tahun 2016, kemudian diperbaharui dengan Perpres 23 tahun 2021. Dalam kebijakan satu peta ini terdiri dari 151 peta tematik, 23 Kementerian Lembaga, dan 38 Provinsi menjadi bagian dari rencana aksi kebijakan satu peta.

Menko Airlangga menyampaikan, kebijakan satu peta ini mencakup 4 tahapan kegiatan utama yaitu kompilasi dan integrasi yang dikoordinasikan oleh BIG.

Kemudian, sinkronisasi yang dilakukan Kementerian Perekonomian serta berbagai data dan informasi geospasial yang dikoordinasikan juga oleh BIG. Beberapa produk kebijakan satu peta sudah dimanfaatkan oleh K/L dan Pemerintah daerah, seperti perbaikan rencana tata ruang, penyusunan rencana detail tata ruang, penyusunan rencana induk pembangunan ekonomi kawasan, serta perbaikan tata kelola perizinan dan upaya penyelesaian tumpangtindih lahan.

"Dengan melihat pentingnya kebijakan satu peta, saya memandang kebijakan ini perlu dibahas terkait dengan capaian kemajuan dan pelaksanaan ke depan," kata Menko Airlangga dalam kegiatan One Map Policy Summit 2024, Kamis (11/7/2024).

Adapun Menko Airlangga Hartarto berharap, rakernas ini dapat merumuskan strategi pencapaian target, kebijakan satu peta, perkembangan implementasi, dan penyelesaian ketidaksesuan pemanfaatan ruang, serta arah kebijakan dalam implementasi kebijakan satu peta setelah 2024.

"Rakernas ini ada tiga agenda, yaitu pertama terkait dengan kemajuan pelaksanan kebijakan satu peta. Kedua, pelaksanaan penyelesaian ketidaksesuain pemanfaatan ruang. Agenda ketiga, rekomendasi keberhasilan kebijakan satu peta pasca 2024," pungkasnya.