ASN Belum Siap Dipindahkan ke IKN

ASN Belum Siap Dipindahkan ke IKN - Bisnis

, Jakarta - Pemerintah akan memulai pemindahan bertahap Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai September 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Azwar Anas mengatakan, pemindahan ASN secara resmi akan dilakukan setelah Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan ke-79 RI digelar di IKN pada 17 Agustus 2024.

Dalam keterangan terpisah, Plt. Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Nanang Subandi mengatakan, skenario pemindahan ASN ke IKN akan dilakukan secara bertahap dan Pemerintah masih merencanakan perkiraan jumlah pegawai yang akan dipindahkan berdasarkan pembagian prioritas.

BACA JUGA: Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana di IKN

12 Tower Rusun ASN di IKN Ditarget Rampung Jelang HUT RI ke-79
Bantu Jaga Pasokan Listrik di IKN, Ini Strategi PLN Nusa Daya
Rencana Jokowi Gelar Sidang Kabinet Perdana di IKN Nusantara

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai, kesiapan untuk pemindahan ASN ke IKN belum siap 100 persen. Hal itu mengingat situasi politik dari Pilpres 2024 yang belum menunjukkan akhir, sehingga tidak diketahui pasti tentang bagaimana proses pemindahan ASN lebih lanjut di pemerintahan baru nantinya.

“Belum ada informasi resmi berapa jumlah total ASN yang akan dipindah. Tetapi ini kan situasi politik belum selesai, putusan MK juga belum, pelantikan presiden baru juga belum, jadi belum diketahui apakah nanti akan tidak timbul masalah lagi,” kata Trubus kepada , Jumat (19/4/2024).

Trubus mengingatkan, pemindahan ASN perlu dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik dari Pemerintah.

“(Penempatan ASN di IKN) belum siap 100%. Bisa (mengganggu pelayanan publik). Karena yang akan dipindahkan ini kementerian teknis kan, maka persiapannya harus dipastikan matang,” jelas dia.

Meskipun Bappenas mengatakan sudah siap. tetapi apakah anggaran, infrastruktur untuk disana sudah siap itu yang menjadi perhatian. Karena pelayanan digital saja belum saja, pelayanan berbasis elektronik, terlebih IKN dibangun untuk menjadi kota berbasis digital,” imbuhnya.

"Perlu diperhatikan adalah keberlangsungan dari pelayanan publik, karena harus terjaga dan sesuai dengan standar yang ada. Belum lagi harus memastikan ketersediaan SDMnya, karena tidak semua SDM sama,” tambah Trubus.

2 dari 4 halaman

PNS Pertama Pindah ke IKN Bakal Dapat Tunjangan Fantastis, Berapa Besarannya?

ASN di Jakarta Tetap Masuk dengan Kapasitas 75 Persen — Pegawai negeri sipil (PNS) melakukan aktivitas di Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Balai Kota, Jakarta, Senin (9/5/2022). Pemprov DKI masih menerapkan kapasitas maksimal 75 persen terhadap para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di kantor usai Lebaran Idul Fitri 1443 H/2022 M. (/Herman Zakharia)

Pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus bagi ASN yang pindah pertama ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Tunjangan tersebut dinamakan tunjangan pioneer.

"Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus jadi akan ada tunjangan khusus PNS yang menjadi pioneer pindah tunjangannya," kata Azwar Anas dalam konferensi pers di Kantor Kemenkominfo, di Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Menpan RB menegaskan untuk rincian tunjangan ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas. Namun, pihaknya sudah melakukan simulasi penghitungan tunjangan pioneer tersebut.

"Seperti apa ini (tunjangan pioneer) dalam waktu dekat akan kita bahas di atas menunggu arahan bapak presiden, karena kami akan laporkan skema-skema insentifnya seperti apa," ujarnya.

Lebih lanjut, mengenai biaya yang terkait dengan tunjangan pioneer pihaknya belum bisa mengumumkan kepada publik, lantaran masih menunggu ratas dengan Presiden.

"Belum bisa umumkan di tempat ini karena masih menunggu ratas. Tapi kita sudah simulasikan secara lebih komprehensif. Oh kalau ini kan beda-beda, ada K/L yang tukinnya masih 80 persen, ada yag 70 persen. Ada juga K/L yang tukinnya 100 persen. Itu mempengaruhi nanti selisih tunjangan ini juga kita jadikan tunjangan Pioneer," jelasnya.

Namun yang pasti, MenPAN-RB memastikan tunjangan pioneer akan disiapkan semenarik mungkin, khusus untuk PNS yang pertama pindah ke IKN.

"Jadi, tunjangan pioneer kita siapkan pastinya akan menarik, tapi belum bisa saya sampaikan karena kita akan ratas. Mudah-mudahan minggu depan setelah ratas kita bisa laporkan tapi skemanya sudah kami siapkan," pungkasnya.

3 dari 4 halaman

Keuntungan PNS Pindah ke IKN: Dapat 1 Unit Apartemen

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, menyebut setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) akan mendapatkan hunian berupa satu unit rumah susun.

Kendati begitu, pada tahap awal ini PNS atau ASN yang pindah ke IKN masih harus berbagi satu hunian dengan ASN lainnya.

"Setiap pegawai ASN akan mendapatkan satu unit hunian apartemen, prinsipnya itu. Bahwa di tahap awal sebagian akan sharing, itu adalah bagian dari kebijakan tambahan," kata Anas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (17/4/2024).

Menpan RB, mengungkapkan Pemerintah telah menyediakan 47 tower hunian yang disiapkan untuk ASN di IKN. Dari jumlah tersebut, terdapat 12 tower rumah susun yang ditargetkan selesai pada Juni 2024. Sementara sisanya akan rampung pada Desember 2024 mendatang.

Tunjangan KhususSelain itu, Pemerintah juga akan menyiapkan tunjangan khusus bagi ASN yang pada tahap pertama pindah ke IKN. Tunjangan tersebut dinamakan tunjangan pionir. Untuk rincian tunjangan ini masih akan dibahas dalam rapat terbatas.

"Pegawai ASN yang dipindah pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus jadi akan ada tunjangan khusus PNS yang menjadi pionir pindah tunjangannya seperti apa ini dalam waktu dekat akan kita bahas di atas menunggu arahan bapak presiden karena kami akan laporkan skema-skema insentifnya seperti apa," ujar Menpan RB.

4 dari 4 halaman

Biaya Pindah Ditanggung Pemerintah

Tak hanya itu saja keuntungan yang akan didapatkan ASN yang pindah ke IKN. Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga (ART).

Lalu ada komponen yang dibiayai lagi meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.