, Jakarta - Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati membeberkan hasil perundingan pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Dalam status yang diunggahnya di akun Facebook, Sri Mulyani mengungkapkan kegembiraannya akan persetujuan Freeport untuk divestasi 51 persen sahamnya kepada Indonesia.
"Setelah 50 tahun dimiliki oleh pihak asing, pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Jokowi, berhasil menguasai 51 persen saham Freeport sehingga menjadi milik Republik Indonesia. Suatu hasil perundingan yang luar biasa. Selama ini, saham pemerintah Indonesia hanya 9,36 persen," tutur Sri Mulyani seperti dilansir dari akun Facebook-nya, Rabu (30/8/2017).
Advertisement
Baca Juga
Dengan disetujui hal ini, Sri Mulyani yakin penerimaan negara yang didapat bisa lebih besar. Freeport juga akan membangun smelter setelah dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Mantan Petinggi Bank Dunia ini menuturkan, proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport sempat berjalan alot. Meski demikian, sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo menginginkan kerja sama antara dua pihak ini bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya.
“Beliau menghendaki agar negara Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua tersebut,” katanya.
Demi mendapat keputusan final, Presiden menugaskan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk memimpin tim perundingan dengan pihak Freeport. Setelah melalui beberapa kali pertemuan, kesepakatan akhir pun disetujui pada Minggu, 27 Agustus 2017 lalu.
Berikut adalah kesepakatan antara pemerintah dan Freeport yang telah dicapai:
1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
4. Stabilitas penerimaan negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
Simak video menarik di bawah ini:
Pernyataan lengkap
Ini pernyataan lengkap Sri Mulyani tersebut:
Sejak awal pemerintahannya, Presiden Joko Widodo menghendaki kerja sama antara Pemerintah dengan PT Freeport Indonesia dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Beliau menghendaki agar negara Indonesia mendapatkan manfaat yang optimal dari keberadaan tambang tembaga, emas dan perak di Papua tersebut.
Untuk itu, Presiden menugaskan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan untuk memimpin tim perundingan Indonesia yang juga diikuti oleh wakil dari kementerian terkait.
Setelah diadakan beberapa kali pertemuan, akhirnya kesepakatan final dapat dilakukan pada pertemuan hari Minggu tanggal 27 Agustus 2017.
Setelah 50 tahun dimiliki oleh pihak asing, pemerintah melalui kepemimpinan Presiden Jokowi, berhasil menguasai 51 persen saham Freeport sehingga menjadi milik Republik Indonesia. Suatu hasil perundingan yang luar biasa. Selama ini, saham pemerintah Indonesia hanya 9,36%
Yang tidak kalah pentingnya, dengan adanya jaminan fiskal dan hukum, penerimaan negara yang diterima akan lebih besar bila dibandingkan dengan menggunakan kontrak karya. Freeport juga akhirnya akan membangun smelter setelah dikeluarkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Pagi hari ini, kami bertiga: Menteri ESDM Ignasius Jonan, saya sebagai Menteri Keuangan dan CEO Freeport McMoran Inc. Richard Adkerson memberikan konferensi pers tentang hasil perundingan pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
Adapun kesepakatan lengkapnya adalah sebagai berikut:
1. Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PT Freeport Indonesia akan berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan berupa Kontrak Karya (KK).
2. Divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PT Freeport Indonesia.
3. PT Freeport Indonesia membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada 2022, kecuali terdapat kondisi force majeur.
4. Stabilitas Penerimaan Negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui Kontrak Karya selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PT Freeport Indonesia.
Jakarta, 29 Agustus 2017
Terkini Lainnya
Punya Duit Rp 290 T, BPJS Ketenagakerjaan Mau Beli Saham Freeport
Di Era Jokowi, Freeport Akhirnya Tunduk
Alasan Freeport Setuju Lepas 51 Persen Saham ke Indonesia
Pernyataan lengkap
Freeport Indonesia
Freeport
Freeport Tunduk ke RI
Revisi UU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Kawal Putusan MK
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Bahlil Lahadalia
Golkar dan PDIP Berkoalisi Usung Airin-Ade di Pilkada Banten 2024, KIM Sudah Retak?
Putuskan Usung Airin, Langkah Bahlil Disebut Cegah Gejolak di Golkar
4 Pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia saat Usung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Monkeypox
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Warga Jakarta Diminta WFH Kamis 5 September 2024, Ada Apa?
ASN Batal Pindah IKN September? Ini Penjelasan Menteri PANRB
Hore, Beli Rumah Bebas PPN Mulai 1 September 2024
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Transaksi Kartu Debit di Luar Negeri Bank Muamalat Melonjak 121%, Ini Penyebabnya
Perluas Ekosistem Bisnis, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Agung Sedayu Group dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
10 Wanita Terkaya Dunia 2024, Jumlah Hartanya Tak Main-Main!
Tingkat Pengangguran Jakarta Nomor 4 Terbesar se-Indonesia, Apa Solusinya?
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Ekonomi Stagnan?
RUU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Berita Terkini
Kasus Emas Antam, Budi Said Didakwa Rugikan Negara Rp1,07 Triliun
Manchester United Kirim Delegasi ke Italia Demi Muluskan Transfer Pemain Terbuang
Kasus Bom Ikan di Sulteng Meningkat, Wilayah Konservasi Laut Terancam
Misi Antariksa ADRAS-J2 Akan Angkut Sampah Luar Angkasa Seukuran Bus
Kisah Keajaiban Doa Sunan Prapen, Munculkan Ribuan Tawon yang Bikin Pasukan Majapahit Kocar-kacir
Korea Open 2024: Ganda Putra Indonesia Kesulitan Cari Makan
Mentan: Petani Muda Penentu Keberlangsungan Pangan Nasional
4 Kiat Shin Tae-yong Jadi Pelatih Hebat: Disiplin Nomor 1, Anggap Pemain Anak Sendiri
Golkar dan PDIP Berkoalisi Usung Airin-Ade di Pilkada Banten 2024, KIM Sudah Retak?
Indonesia Tanpa Stigma! Asa Juang Tim Homeless Indonesia Jelang Kejuaraan Sepak Bola Jalanan di Korea Selatan
5 Rekomendasi Sampo Terbaik untuk Mengatasi Rambut Berminyak
Golkar Batal Usung Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten, Gerindra Buka Suara
Andika Perkasa - Hendi, Kontestan Pertama Pilgub Jateng 2024
Perkuat Jaringan di Korea Selatan, BRI Meriahkan Perayaan HUT ke-79 RI Bersama Diaspora di Seoul
Penyebab Rambut Berminyak dan Cara Memilih Sampo Terbaik untuk Mengatasinya