, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset atau Asset Recovery telah diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly untuk ditindaklanjuti. Akan tetapi, pada perjalanannya masih ada perdebatan mengenai RUU tersebut.
Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan, pihaknya sudah menandatangani draf RUU tersebut. Selanjutnya telah diserahkan kepada Menkumham. Dengan demikian, ia belum dapat memastikan kapan RUU tersebut dapat diundangkan dan diimplementasikan.
"Belum tahu kapan RUU Asset Recovery. Kami sudah paraf dan menyampaikannya ke Menkumham. Amanat Presiden (Ampres) juga belum, karena itu kan dari Menkumham ke Presiden. Mudah-mudahan tahun ini lah," Kiagus menjelaskan saat berbincang dengan di kantornya, Jakarta, Rabu (8/3/2017).
Advertisement
Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu mengaku masih ada perdebatan terkait pengelolaan aset hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang masuk dalam RUU Perampasan Aset.
Baca Juga
"Kami memberi pendapat asetnya ini biar menjadi tugas Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu. Tapi menurut Kejaksaan, mereka harus melaksanakan suatu keputusan pengadilan. Jadi masih ada perdebatan. Tidak tahu apakah harus diskusi ulang karena poin penting di RUU ini siapa yang mengurus aset," tegas Kiagus.
Sebelumnya, Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso, menjelaskan bahwa dengan adanya RUU Perampasan Aset, apabila terjadi pertambahan kekayaan oleh penyelenggara negara yang tidak wajar dan tidak bisa dibuktikan berasal dari kegiatan yang sah, bisa disita untuk negara.
"Kalau usulan RUU ini bisa diterima, kami yakin kita bisa wujudkan RI yang bersih, adil, dan makmur," ujar Agus.
Ia mengatakan, pihaknya memberi apresiasi terhadap penerapan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Nomor 8 Tahun 2010 dalam proses pemberantasan korupsi sebagai tindak pidana asal.
"Kita sama-sama menyaksikan bahwa kepolisian, kejaksaan dan KPK telah menggunakan UU TPPU dalam proses penyidikan dan berlanjut ke proses penuntutan. Ini tentu merupakan perkembangan yang sangat penting dalam praktik penegakan hukum pemberantasan korupsi," kata Agus.
Ia menegaskan, dengan penerapan UU TPPU tersebut, harapan masyarakat untuk memiskinkan koruptor dengan cara merampas harta ilegalnya akan terpenuhi. Pembuktian terbalik di proses persidangan seperti yang diatur dalam pasal 77 dan 78 UU TPPU, adalah proses yang efektif untuk merampas harta ilegal yang tidak bisa dibuktikan oleh terdakwa, bahwa hartanya adalah hasil dari kegiatan yang sah.
Agus menuturkan, untuk menimbulkan efek jera tidaklah cukup apabila si pelaku hanya dikenakan hukuman badan dan denda saja. Menurutnya, hasil kejahatannya (proceeds of crime) harus bisa dirampas dan dikembalikan ke negara.
"Itulah sebabnya PPATK melakukan penelusuran aliran dana (follow the money) dan ujung-ujungnya harta ilegal itu harus dirampas melalui proses persidangan. Kita tidak rela kalau para koruptor bisa tetap menguasai harta ilegalnya selepas di penjara, itu tidak adil," tegas Agus.
Terkini Lainnya
PPATK Gandeng BI dan OJK Deteksi Dana Terorisme
PPATK Siap Resmikan Sekolah Intelijen Keuangan Terbesar di ASEAN
PPATK dan Australia Bersama Cegah Pencucian Uang dan Dana Teroris
PPATK
Perampasan Aset
Rekomendasi
KPK dan AS Bahas Penelusuran dan Perampasan Aset Korupsi Lintas Negara
Revisi UU Pilkada
IHSG Tinggalkan Posisi 7.500 Tersengat Sentimen Demo UU Pilkada
Meneropong Gerak Rupiah Jelang Akhir Pekan, Lanjutkan Koreksi Imbas Revisi UU Pilkada?
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada
DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Rakyat Menang!
Dasco: Saat Pendaftaran Pilkada, Yang Berlaku Putusan MK Hasil JR Partai Gelora dan Buruh
Bahlil Lahadalia
Sentil Bahlil, Megawati: Aku Mau Kenalan Deh dengan Raja Jawa
Istana Bicara soal Sosok Raja Jawa: Silahkan Ditafsirkan Masing-masing
Bahlil Sebut Tak Akan Banyak Mengubah soal Rekomendasi Nama di Pilkada 2024
Aturan Pembatasan Pertalite Selesai 3 Pekan Lagi, Langsung Berlaku?
Disentil Bahlil Gara-Gara Lambat Penuhi Izin Tambang, Ini Kata Bos Freeport
Monkeypox
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
Vaksin Mpox Bukan untuk Semua Orang, Ini Daftar Kelompok yang Jadi Prioritas Kemenkes RI
Tidak Dijual Bebas, Program Vaksinasi Mpox di Indonesia Sasar Kelompok Berisiko Tinggi
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Populer
Ada Demo, KA Keberangkatan Stasiun Gambir Diberhentikan di Stasiun Jatinegara
Tukin Kementerian BUMN Naik Jadi 100%, Ini Pesan Erick Thohir
Indonesia Masuk Daftar Negara dengan Miliarder Terbanyak di ASEAN
Daftar 10 Kereta Keberangkatan Stasiun Gambir Berhenti di Jatinegara Akibat Ada Demo
Mengenal Mandiri Utama Finance, Anak Usaha Bank Mandiri yang Fokus Pembiayaan Otomotif
Indonesia-Jepang Jalin Kesepakatan Kerja Sama Energi, Ini Rinciannya
Pertamina Patra Niaga Resmi Bersertifikasi Internasional Distribusi SAF, Pertama di Asia Tenggara!
7 Pernyataan Sikap The Prakarsa Soal Revisi UU Pilkada: Selamatkan Demokrasi Indonesia
Indonesia Punya 17 Sumber Hidrogen di Sumatera hingga Papua, Pertamina dan Hyundai Siap Garap
Raksasa Minyak AS Halliburton Dilanda Serangan Siber terhadap Operasi
RUU Pilkada
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
Unjuk Rasa Tolak RUU Pilkada di Padang, Kantor DPRD Sumbar Kosong Melompong
Adjis Doa Ibu Berharap Percaya pada DPR Terkait RUU Pilkada: Gak Bisa, Yura!
Puan Maharani soal Aksi di Depan Gedung DPR RI: Terima Kasih Atas Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Jebol Pagar DPR RI, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Berujung Ricuh
Berita Terkini
3 Resep Bumbu Gado-Gado Ulek yang Gurih dan Lezat, Gampang Dibuat di Rumah
Tak Hanya Ugarte, Manchester United Bisa Angkut 1 Pemain Lagi di Akhir Bursa Transfer Musim Panas 2024
Kepribadian Zodiak Leo, Kekuatan, Karisma, dan Kepercayaan Diri
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Daftar 10 Kota Terbaik Dunia untuk Kerja Sambil Berlibur, Ternyata Ada Jakarta
Potret Dekorasi Mewah Tasyakuran 7 Bulanan Erina Gudono di Istana Kepresidenan Bogor
Kumpulan Informasi Gempa dan Tsunami yang Sempat Viral, Simak Faktanya
6 Fakta Duta Sheila On 7 Unggah Peringatan Darurat Garuda Biru, Netizen: Pak Duta Sampai Turun Gunung
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
IHSG Tinggalkan Posisi 7.500 Tersengat Sentimen Demo UU Pilkada
Sentul City Keluarkan Jurus Andalan Genjot Pariwisata
Ada Program Konversi 1.000 Motor Listrik Gratis di Jabodetabek, Siapa Minat?
OJK Rilis Gerakan Nasional Cerdas Keuangan, Kejar Target Inklusi dan Literasi Keuangan
6 Pagar Rumah Nyeleneh demi Mobil Bisa Masuk Ini Kocak, Garasi Terlalu Kecil
PDIP Jatim Serahkan 10 Surat Rekomendasi untuk Pasangan Bakal Calon Pilkada 2024 di Jatim, Mayoritas Petahana